Seminar Indo Fisheries 2026: Pahami Standar & Geopolitik, Tingkatkan Daya Saing Produk Perikanan

Tangerang (17/6) - Indo Fisheries kembali hadir pada 2026 sebagai ajang forum para pelaku usaha perikanan Indonesia untuk membahas perkembangan industri terkini. Event ini diselenggarakan di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk 2, Kab. Tangerang, pada 16–18 Juni 2026.

Agar membangun ruang diskusi, Indo Fisheries 2026 menghadirkan rangkaian seminar yang mengangkat isu-isu terkini tersebut. Salah satunya yaitu Seminar Indo Fisheries 2026 dengan tema “Daya Saing Perikanan Indonesia: Antara Standar Global & Kepentingan Geopolitik”.

Seminar Indo Fisheries ini mengundang berbagai narasumber di industri perikanan untuk bertukar gagasan mengenai kondisi pasar dunia serta peningkatan daya saing produk perikanan nasional. Sebanyak 100+ peserta dari berbagai kalangan mengikuti acara ini.

Agnes Nilam Sunardi, selaku Junior Sales Manager PT Napindo Media Ashatama (penyelenggara Indo Fisheries 2026) turut membuka dan menyambut para narasumber serta peserta yang telah hadir. Ia juga mengajak para hadirin menggunakan momentum acara ini sebaik mungkin untuk berdiskusi dalam meningkatkan daya saing produk perikanan nasional.

Diskusi kali ini akan dipimpin oleh Nimmi Zulbainarni, Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara, selaku moderator.

Materi pertama disampaikan oleh Syamsul Arifin selaku Country Coordinator, Global Seafood Alliance. Ia membuka dengan membahas mengenai berbagai sertifikasi yang diakui pasar Global. Melalui pemaparannya, Syamsul merekomendasikan para pelaku usaha perikanan untuk mulai mendapatkan sertifikasi karena menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya saing produk perikanan dan membuka akses pasar.

“Negara-negara seperti Ekuador, Vietnam, dan India sudah punya banyak sertifikasi, sedangkan Indonesia masih sangat terbatas,” jelasnya.

Namun, Syamsul juga menjelaskan bahwa ia mengerti perspektif pelaku usaha perikanan yang kesulitan memahami atau kesulitan dari segi biaya untuk mendapatkan sertifikat. Ia menekankan bahwa pelaku usaha perikanan harus selektif dan tepat sasaran untuk mulai mendapatkan sertifikat mulai dari yang paling relevan terlebih dahulu.

“Kita harus selektif dalam memilih sertifikasi yang akan didapatkan, tidak perlu semua sertifikasi didapatkan, yang penting tepat sasaran.”

Ketua Asosiasi Produsen Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Saut Hutagalung, melanjutkan materi dengan memaparkan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para eksportir produk perikanan di lapangan, beberapa di antaranya perlu disorot antara lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan dampak Yellow List akibat kasus cemaran radioaktif Cesium-137.

Saut menjelaskan bahwa dampak geopolitik di Teluk Persia turut memberikan beban yang nyata pada pelaku usaha perikanan karena menaikkan biaya mulai dari biaya produksi, packaging, hingga transportasi.

Kemudian, Saut berlanjut ke kasus cemaran radioaktif Cesium-137 yang hingga kini masih meninggalkan sejumlah dampak, meskipun udang Indonesia sudah dapat kembali diekspor ke Amerika Serikat.

“Dalam pelaksanaannya, sertifikasi untuk Cesium-137 itu masih terkendala waktu. Butuh waktu sekitar 4-5 jam untuk mengecek satu kontainer. Produk seafood lainnya juga ikut terdampak, selain udang. Beberapa negara melakukan pembayaran setelah proses custom release selesai yang artinya pembayaran baru bisa dilakukan setelah 3-4 bulan,” tegas Saut.

Dari sektor budidaya udang, Andi Tamsil sebagai Ketua Shrimp Club Indonesia menjelaskan daya saing produk udang yang dipengaruhi oleh beberapa aspek mulai dari teknis hingga nonteknis.

Aspek teknis secara langsung mempengaruhi kualitas udang yang dihasilkan dari budidaya. Andi menjelaskan beberapa tantangan, seperti ketersediaan induk yang unggul, pengendalian penyakit, pelarangan penggunaan antibiotik, hingga penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Sejak 2006, kami dari sudah mengampanyekan untuk tidak menggunakan antibiotik.”

Dari segi nonteknis, Andi menyoroti kondisi ekspor udang Indonesia yang masih bergantung pada pasar Amerika Serikat yang mencapai kisaran 70% serta perizinan untuk memulai usaha tambak udang yang masih bisa dioptimalkan.

“Dulu, untuk bertambak udang itu perlu mengurus hingga 29 jenis izin. Sekarang, SCI telah mengupayakan hingga tinggal 10 perizinan supaya lebih mudah. Masih ada beberapa jenis izin juga yang masih bisa dioptimalkan, seperti ALSE (Izin Pemanfaatan Air Laut Selain Energi),” jelas Andi.

Janti Djuari, CEO Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menitikberatkan pada perubahan paradigma pada pasar premium untuk produk tuna. Pasar tuna global kini mulai menuntut kejelasan informasi dari aspek traceability, legalitas, dan keberlanjutan industri.

“Konsumen era dulu hanya bertanya: ‘apakah ikannya segar?’, tapi sekarang sudah mulai bergeser ke pertanyaan seperti: ‘ikannya ditangkap dimana?; apakah penangkapannya ramah lingkungan?; sampai kondisi legalitasnya.”

Janti menyatakan untuk mengatasi perubahan tersebut, ia bersama AP2HI berkomitmen untuk melakukan adopsi dalam pemenuhan standar global dengan berbagai sertifikasi serta digitalisasi rantai pasok hingga ke level nelayan kecil.

Pemerintahan turut menanggapi topik ini dengan berbagai strategi dalam meningkatkan daya saing produk perikanan. Hal ini disampaikan oleh Erwin Dwiyana sebagai Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan & Yanti Permatasari selaku Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan).

Pada awal presentasinya, Erwin posisi Indonesia sebagai eksportir produk perikanan di dunia dari segi nilai yang turun dari posisi ke-9 pada 2024 menjadi 10 pada 2025, walaupun valuasi ekspornya naik 5,1% pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor juga oleh 10 besar negara eksportir lainnya, seperti Norwegia (6,7%), Ekuador (16,9%), dan Chili (4,6%).

Erwin juga menjelaskan bahwa tantangan terbaru dari pasar ekspor saat ini adalah standar global yang menjadi “new tariff”. Tarif yang dulu dibebankan sebagai tarif impor kini menurun, tapi berganti ke biaya untuk pemenuhan standar global agar diterima oleh pasar.

“Dulu tarif biasanya hanya sebatas tarif impor, sekarang berganti ke biaya untuk standar food safety, traceability, dan tren baru lainnya seperti carbon footprint.”

Erwin lalu menjelaskan berbagai strategi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasinya, mulai dari penguatan hubungan bilateral, kerja sama G-to-G untuk market entry, sertifikasi halal untuk pasar muslim, diversifikasi produk, hingga branding olahan seafood dari Indonesia.

Presentasi terakhir disampaikan oleh Yanti yang memfokuskan pada aspek ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan instrumen kekuatan nasional.

“Negara yang mampu mengamankan pasokan pangan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam geopolitik global,” tegas Yanti.

Yanti juga menyampaikan tantangan-tantangan yang menyebabkan ketidakstabilan harga pangan dunia, mulai dari konflik di Timur-Tengah, kebijakan dagang dari Amerika Serikat, hingga ancaman El Nino yang akan diproyeksi terjadi ke depan.

Yanti menyampaikan komitmen Kemenko Pangan untuk menguatkan daya saing produk perikanan nasional dengan berbagai langkah, seperti:

• Pengembangan produk unggulan perikanan berbasis daerah

• Pemberdayaan masyarakat pesisir

• Penguatan rantai pasok produk perikanan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG)

• Optimalisasi cold chain

• Dukungan pembiayaan