Menteri Trenggono Sokong Kerja Sama Pengembangan Perikanan Budidaya dengan Norwegia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot produktivitas perikanan budidaya dalam negeri. Selain menggagas program terobosan, KKP juga mendukung pengembangan perikanan budidaya yang diinisiasi oleh masyarakat pembudidaya, organisasi, maupun pihak swasta dalam mendorong peningkatan produktivitas tersebut.

Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai menyaksikan penandatangan kesepakatan bersama (MoU) antara Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) dengan Norway Connect, organisasi yang memfasilitasi perusahaan-perusahaan asal Norwegia yang akan melakukan aktivitas bisnis di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kemudian MoU antara PT Multidaya Akuakultur Indonesia dengan Seven Stones Indonesia (SSI), perusahaan yang berorientasi dukungan on boarding untuk perusahaan Nordik dan lokal yang ingin memasuki pangsa pasar Indonesia atau pangsa pasar Eropa dari Indonesia. Penandatangan MoU berlangsung di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Minapoli dan Seven Stones Indonesia Menjalin Komitmen untuk Kembangkan Akuakultur

"Saya mengapresiasi inisiasi kerja sama yang dapat memberikan kontribusi berupa perumusan kebijakan budidaya berkelanjutan yang memperhatikan kesehatan laut, melibatkan masyarakat atau pembudidaya lokal dalam pembangunan atau pengembangan budidaya, mendorong inovasi teknologi dan industrialisasi, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi bisnis, serta, melibatkan kaum muda dalam pengembangan startup," ujar Menteri Trenggono.

Kerja sama dalam rangka pengembangan perikanan budidaya di Tanah Air tersebut, menurut Menteri Trenggono, menjadi bentuk upaya penguatan hubungan Indonesia dengan Norwegia di bidang kelautan dan perikanan. Diakuinya, Norwegia memiliki teknologi budidaya mumpuni yang dapat diadopsi oleh para pembudidaya di Indonesia sehingga produk yang dihasilkan meningkat volume dan kualitasnya.

KKP sendiri memiliki dua program terobosan untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya di Indonesia. Meliputi pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor, dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, serta rumput laut, serta pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

"Saya yakin program terobosan pemerintah yang berlandaskan konsep ekonomi biru ini dapat berhasil jika didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk MAI. Semoga kerja sama ini juga dapat terjalin dengan baik dalam mendukung pengembangan industri akuakultur Indonesia," pungkas Menteri Trenggono.

Baca juga: Farm Barramundi Berkapasitas 10 ribu Ton di Bali Sambut Kerjasama Baru

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia H.E. Rut Krüger Giverin turut mengapresiasi kerja sama yang terjalin. Dia percaya, kesepakatan bersama tersebut akan membantu peningkatan pengembangan budidaya di Indonesia.

Rut Krüger juga memastikan negaranya siap berbagi pengalaman dengan Indonesia, baik di bidang teknologi, praktik budidaya, maupun pasar.

Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri menjelaskan, dengan adanya MoU ini ada potensi investasi sebesar USD35 juta, khususnya untuk komoditas budidaya unggulan, seperti udang vaname, kerapu dan baramundi.

Selain itu, juga akan ada dukungan untuk program ekonomi biru, di antaranya penanam mangrove, rehabilitasi terumbu karang, serta pengembangan kegiatan budidaya skala rakyat.

Baca juga: Jefo dan Trouw Nutrition Kerjasama Hadirkan Solusi Krisis Bahan Baku Pakan

"Kerja sama ini bagaimana Indonesia menjadi produsen akuakultur terbesar di dunia sebagaimana yang ditargetkan oleh Bapak Menteri. Dan terima kasih kepada Bapak Menteri yang selalu mendukung pengembangan akuakultur di Indonesia," ungkap Rokhmin.

Dalam acara penandatangan tersebut, turut hadir Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, Co-Founder Seven Stones Indonesia Terje H. Nielsen, serta para petinggi empat lembaga yang menjalin kerja sama.

Sumber: Siaran Pers KKP