Infomina - Program KKP

Minapoli adalah platform jaringan infomasi dan bisnis perikanan terintegrasi. Buat dan bagikan informasi perikanan sekarang dan temukan manfaatnya terkoneksi dengan jaringan Minapoli.

Program KKP

Menteri Trenggono Ajak Asosiasi Tuna Kolaborasi Budidayakan Tuna
Program KKP

Menteri Trenggono Ajak Asosiasi Tuna Kolaborasi Budidayakan Tuna

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia di masa depan menjadi negara penghasil tuna budidaya. Tuna sirip kuning saat ini sudah berhasil dipijah, ditambah Indonesia memiliki topografi lautan yang begitu luas yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya.  "Indonesia punya lautan yang luas dengan teluk-teluk yang besar jika dikelola dengan baik, kita punya kesempatan yang baik juga untuk budidaya tuna," ujar Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Kamis (1/7/2021).Dalam kunjungan kerja di Denpasar, Menteri Trenggono melakukan pelepasan ekspor 6 ton tuna ke Jepang dari Pelabuhan Benoa. Selanjutnya bertemu dengan perwakilan Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI).Menggarap potensi budidaya tuna di Indonesia, menurut Menteri Trenggono tidak bisa dilakukan satu pihak. Untuk itu, dia mengajak asosiasi yang selama ini fokus terhadap komoditas tuna, untuk ikut mencoba melakukan budidaya tuna di perairan Indonesia.Baca juga: KKP Siap Kembangkan Budidaya Tuna di Teluk Tomini"Pemerintah tidak bisa sendirian. Kami akan berikan dukungan melalui regulasi-regulasi yang dibuat, termasuk pendampingan," urai Menteri Trenggono.Budidaya juga bagian dari upaya agar populasi ikan berbobot besar tersebut terjaga. Mengingat tuna merupakan salah satu komoditas perikanan yang paling dicari oleh penangkap ikan sebab harganya yang tinggi di pasar dunia.Selain itu, Menteri Trenggono juga meminta asosiasi turut melibatkan nelayan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan maupun budidaya nantinya bisa merata dirasakan."Dukungan penuh untuk para pelaku usaha perikanan agar dapat menyerap tenaga kerja. Pajak yang masuk juga untuk keperluan infrastruktur, dan yang utama adalah pengembangan perikanan yang berkelanjutan," tambahnya.Baca juga: Pembenihan Kerapu Online dengan SWITCHERBerdasarkan data ekspor Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Denpasar, nilai ekspor tuna hingga triwulan 1 tahun 2021 sebesar Rp212,67 miliar. Nilai tersebut tentunya bisa ditingkatkan jika budidaya tuna benar-benar bisa dijalankan di Indonesia di masa depan."Tuna ini masih menjadi komoditas andalan Indonesia. Pasarnya masih bagus dan sangat diminati. Kita dorong terus ekspornya," pungkas Menteri Trenggono.Kedatangan Menteri Trenggono di Bali merupakan rangkaian kunjungan kerja di wilayah timur Indonesia untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menyerap aspirasi stakeholder kelautan dan perikanan yang ada di sana. Sebelumnya, Menteri Trenggono mengunjungi Maluku dan Nusa Tenggara Timur.Artikel asli ...
Bisa Kuasai Pasar Dunia, KKP Ajak Masyarakat Gali Potensi Rumput Laut Indonesia SIARAN PERS
Program KKP

Bisa Kuasai Pasar Dunia, KKP Ajak Masyarakat Gali Potensi Rumput Laut Indonesia SIARAN PERS

Sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pengungkit ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Optimisme tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti saat membuka webinar Tropical Seaweed Innovation Network (TSIN) series bertajuk "Mengenal Lebih Dekat Keanekaragaman Rumput Laut di Indonesia", Selasa (15/6/2021).Menurutnya, rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Bahkan jumlahnya mencapai 8,6% dari total biota di laut. Luas wilayah habitat rumput laut di Indonesia mencapai 1,2 juta hektare atau terbesar di dunia."Ini baru dari komoditas rumput laut, potensi sektor kelautan dan perikanan sudah sedemikan luar biasa," kata Artati.Baca juga: Cara Memilih Bibit Rumput Laut Berkualitas BaikTak hanya itu, mengutip paparan Tri Handayani, peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia memiliki kekayaan makroalga  sebanyak 89 suku (familia), 268 marga (genus)  dan 911 jenis (species).Dari sekian jenis, rumput laut dari kelas alga merah (Rhodophyta) menempati urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia yaitu sekitar 564  jenis, disusul alga hijau (Chlorophyta) sekitar 201 jenis dan alga coklat (Ochrophyta) sekitar 146."Keberlimpahan sumber daya hayati rumput laut ini tentunya merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia yang dapat didayagunakan sebagai penggerak ekonomi nasional, penyedia lapangan kerja, penghasil devisa serta menjadi sumber pangan dan gizi nasional," urai Artati.Dalam kesempatan ini, Artati menegaskan riset dan inovasi adalah kunci peningkatan daya saing di pasar global. Karenanya, keberadaan TSIN yang beranggotakan para peneliti, pakar dan praktisi rumput laut di Indonesia, bisa menjadi kekuatan guna menjembatani antara inovasi dan industri, agar komersialisasi hasil riset dan inovasi rumput laut dan dapat terwujud.Baca juga: Mengenal Alga Merah Dan Manfaatnya Bagi Manusia"Untuk memperkuat posisi dan peran TSIN dalam perumput lautan Indonesia perlu diupayakan agar TSIN menjadi sebuah lembaga yang akan mengawal percepatan industrialisasi dan peningkatan daya saing rumput laut Indonesia," tegasnya.Melalui sinergitas riset, inovasi dan penerapan di lapangan, Artati meyakini Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri rumput laut dunia. Terlebih proyeksi permintaan rumput laut negara-negara Asia Pasifik sebagai pasar terbesar, mencapai USD23,04 miliar di tahun 2027.Lonjakan permintaan terjadi karena meningkatnya permintaan untuk industri pangan, pakan, obat-obatan dan kosmetik."Pasar menurut Fortune Business Insights akan terus tumbuh dengan meningkatnya permintaan dan produksi dari negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, India dan Jepang, termasuk Indonesia untuk bahan pangan, kosmetik, farmasi, bahan perekat dan gel," jelas Artati.Baca juga: ARLI: Bali Bisa Bangkitkan Kembali Rumput LautSenada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Machmud menyebutkan bahwa pemanfaatan rumput laut untuk konsumsi manusia menyumbang lebih dari 77% dari keseluruhan pangsa pasar global. Kebutuhan ini diproyeksikan meningkat di masa mendatang karena perubahan lifestyle kebiasaan makan yang sehat, dan meningkatnya populasi penduduk.Khusus untuk pasar Amerika Serikat, Machmud menyebut nilai industri rumput laut sebesar USD311,4 juta pada tahun 2019. Jumlah ini diperkirakan berkembang pesat dengan meningkatnya pemanfaatan untuk industri farmasi.  Selain itu, kebutuhan rumput laut merah pada 2020 – 2027 diprediksi akan tumbuh 9,2% dengan  produk utama semi-olahan dan olahan, khususnya karaginan."Permintaan pasar rumput laut di AS didominasi oleh jenis merah, diikuti oleh cokelat dan hijau," tutup Machmud. Artikel Asli ...
Percontohan Klaster Udang Kabupaten Sukamara Tunjukkan Produktivitas Tinggi, KKP: Bisa Jadi Model Bangkitkan Ekonomi Masyarakat
Program KKP

Percontohan Klaster Udang Kabupaten Sukamara Tunjukkan Produktivitas Tinggi, KKP: Bisa Jadi Model Bangkitkan Ekonomi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara berhasil mengembangkan model budidaya udang berbasis klaster. Tidak hanya dari aspek teknis, BBPBAP Jepara juga berhasil mengintegrasikan peran multi-stakeholders dalam pengembangannya, khususnya peran pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Hal tersebut ditandai dengan panen raya udang di lahan percontohan seluas 5 hektare milik Pokdakan Mina Barokah di Kecamatan Sungai Pasir, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Gemi Triastutik, dalam keterangannya di Jakarta, KKP mengapresiasi keberhasilan percontohan klaster di Sukamara. Menurutnya keberhasilan ini bisa menjadi model yang bisa dikembangkan di daerah lain. Terlebih menurutnya, ada pekerjaan rumah besar dalam menggenjot nilai ekspor udang sebesar 250% di tahun 2024."Saya kira jika daerah potensial lainnya mampu menerapkan model seperti di Sukamara, target kenaikan ekspor akan dengan mudah tercapai. Saat ini India sebagai pesaing utama, tengah dilanda gelombang kedua Covid-19 yang sangat parah dan data menunjukkan ada trend penurunan ekspor udang India terutama ke Amerika Serikat dalam periode Januari-Maret 2021. Ini menjadi momen kita untuk menangkap peluang kekosongan suplai yang ada. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga menyampaikan bahwa pasar udang semakin menjanjikan terlebih mengingat sudah adanya teknologi untuk meningkatkan produksi," jelas Gemi.Baca juga: KKP Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan di KaltengSementara itu, Kepala BBPBAP Jepara, Sugeng Raharjo, menegaskan bahwa inovasi teknologi yang dihasilkan BBPBAP Jepara harus mampu diukur dari kinerja dampak secara ekonomi. Menurutnya, BBPBAP Jepara harus menjadi center of excellent yang secara langsung memberikan daya ungkit langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan."Saya kira keberhasilan panen udang di klaster tambak Sukamara ini disebabkan karena ada integrasi antara inovasi dan manajemen terpadu yang berjalan efektif pada setiap subsistem mulai dari pendampingan teknologi, penguatan kelembagaan, dan peran multi-stakeholders di dalamnya. Saya kira ini kunci kita dan kedepan model-model seperti ini akan kita kembangkan dan replikasi di wilayah binaan kami," tegas Sugeng.Sugeng memastikan BBPBAP Jepara mulai merubah paradigma pendekatan pengembangan dari hanya bersifat parsial menjadi lebih komprehensif, sehingga target kita tidak berhenti pada output tapi lebih penting adalah dampak bagi perekonomian masyarakat."Inovasi terus kita kembangkan, dan kita akan lakukan berbagai evaluasi agar inovasi bisa dikembangkan dengan konsep pengembangan yang terukur secara sosial ekonomi dan berkesinambungan. Untuk Sukamara ini, kami akan mengkaji lebih detail seberapa jauh dampak secara ekonomi terutama mengukur rantai nilai pada setiap subsistem usaha yang terkait," pungkasnya.Baca juga: Panen Perdana, Tambak Udang Berkelanjutan KKP Hasilkan Udang Berkualitas EksporMampu Menggerakkan Ekonomi MasyarakatPada panen raya tahap pertama, Pokdakan Mina Barokah berhasil meraup hasil produksi sebanyak 17,6 ton untuk 8 petak tambak dari total 18 petak atau sekitar 3 hektare, dengan rata-rata produktivitas mencapai 10 ton per hektare. Menurut Humaidi, Kepala Desa Sungai Pasir, dari total lahan 5 hektare, masing-masing untuk petak produksi budidaya seluas 3 hektare, petak tandon seluas 1 hektare dan seluas 1 hektare untuk pengelolaan limbah."Kami panen tahap satu pada delapan petak dengan hasil memuaskan. Apalagi ini khan baru pertama kali dikenalkan konsep budidaya udang vaname di wilayah kami. Dengan hasil ini, saya kira sudah jadi ukuran bahwa potensi yang ada layak untuk dikembangkan dan  budidaya udang bisa jadi alternatif yang menjanjikan bagi masyarakat," ungkap Humaidi, saat dihubungi.Ia juga memastikan bahwa percontohan klaster ini telah menarik animo masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan mulai bermunculan usaha sejenis di sekitarnya. Dari panen tahap pertama ini, Humaidi memperkirakan ada perputaran dana hanya dari hasil produksi saja mencapai sekitar Rp1,15 miliar, jika rata-rata harga udang dibandrol Rp65 ribu per kg. Belum lagi perputaran dari sub sistem usaha penunjang lainnya.Baca juga: Gerakkan Ekonomi Masyarakat, KKP Genjot Budidaya Ikan Patin dan Lele"Dampak awal dari percontohan ini dari sisi serapan tenaga kerja cukup banyak yang terlibat. Untuk tenaga kerja tetap sendiri minimal 30 orang, belum lagi tenaga tidak tetap yang bisa mencapai ratusan. Ini termasuk karena di luar lahan percontohan sendiri, telah memicu pemanfaatan lahan baru mencapai 30 hektare dari pembiayaan swadaya. Pada kesempatan ini, kami sangat berterima kasih sekali pada KKP dalam hal ini BBPBAP Jepara atas pendampingan, sekolah lapang yang sangat bermanfaat bagi kami untuk mengembangkan usaha ke depan. Tentu didukung oleh komitmen Pemda melalui pak Bupati," kata Humaidi.Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sukamara, Windu Subagyo, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam memanfaatkan potensi lahan tambak yang ada. Ia mengatakan Pemda akan all out menyiapkan berbagai fasilitas baik infrastruktur maupun dari sisi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif."Saya pastikan Pemda akan selalu siap memfasilitasi berbagai kemudahan akses baik dari aksesibilitas infrastruktur, perlindungan kawasan dan regulasi. Berkembangnya model seperti ini sangat berdampak langsung bagi pergerakan ekonomi daerah. Intinya kami akan terus berkolaborasi dengan KKP untuk saling mengisi tanggungjawab sesuai kewenangannya. Tentu tidak hanya berhenti pada kawasan ini, kami sudah sepakat dengan pak Kepala Balai Jepara untuk menggarap potensi lainnya," jelas Windu.Artikel asli ...
KKP Kenalkan Platform Pelatihan Daring Di Asia Tenggara
Program KKP

KKP Kenalkan Platform Pelatihan Daring Di Asia Tenggara

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berkontribusi dalam upaya mendorong peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan pada tingkat regional Asia Tenggara di masa pandemi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, selaku ketua Delegasi RI pada the 53rd South East Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) Council Meeting yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 27-28 April dan dilanjutkan pada tanggal 11 Mei 2021. Pertemuan ini merupakan agenda rutin tahunan yang dihadiri oleh seluruh Council Director dari negara anggota SEAFDEC yang terdiri atas 10 negara ASEAN ditambah Jepang dan departemen SEAFDEC untuk mengesahkan kebijakan yang telah dibahas di tingkat teknis. Agenda utama kegiatan kali ini antara lain membahas inisiatif pencegahan aktivitas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang meliputi: Regional Fishing Vessel Records (RFVR), implementasi Port State Measure Agreement (PSMA), dan Electronic ASEAN Catch Documentation Scheme (E-ACDS).Baca juga: KKP Luncurkan Program E-jaring Sebagai Solusi Kartu Pra Kerja di Masa COVID-19Pada kesempatan itu, Sjarief menjelaskan, platform pelatihan secara digital yang diinisiasi BRSDM bernama E-Jaring (pembelajaran daring elektronik). E-Jaring merupakan merupakan pembelajaran daring perikanan yang menyediakan berbagai pelatihan untuk pengembangan kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan. Platform ini telah dijalankan selama hampir satu tahun dan telah memfasilitasi 42.000 stakeholder perikanan dalam pengembangan pengetahuan dan peningkatan jiwa kewirausahaan bidang perikanan, selama masa pandemi.Sjarief menyampaikan, pihaknya siap untuk bertukar informasi dan pengalaman dengan negara-negara Asia Tenggara seputar platform pelatihan digitalnya. Ia juga mendorong SEAFDEC untuk melakukan pengembangan platform pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.Pelatihan yang dilakukan KKP bagi masyarakat terdiri dari bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, permesinan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kewirausahaan, konservasi, dan sebagainya. Namun demikian, tak hanya bagi masyarakat, pelatihan juga dilakukan KKP bagi aparatur di sektor kelautan dan perikanan. Baca juga: Pertemukan Inovator Produk dan Industri Rumput Laut, Pemerintah Buat Platform Jejaring DigitalSalah satu pelatihan yang didorong Pemerintah Indonesia kepada SEAFDEC ditujukan untuk peningkatan kapasitas para inspektur perikanan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung isu PSM sebagai salah satu agenda utama pembahasan. Terkait isu itu juga, Delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan terkait kesiapan implementasi PSMA di Indonesia berdasarkan pelabuhan yang telah ditentukan.Terkait isu RFVR, Kepala BRSDM menyampaikan intervensi Indonesia agar SEAFDEC fokus dalam mendorong implementasi penguatan RFVR di atas 24 meter secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini tidak semua negara anggota SEAFDEC melaksanakan pembaharuan data kapal perikanannya di RFVR secara reguler, mengingat adanya perbedaan gap dan jumlah armada kapal perikanannya.“Sedangkan terhadap inisiasi RFVR di bawah 24 meter, Indonesia berpandangan hal tersebut tidak efektif karena kapal berukuran di bawah 24 meter adalah mayoritas kapal skala kecil yang beroperasi di perairan teritorial untuk mata pencaharian, bukan skala industri,” tegas Sjarief. Baca juga: Jejaring Virtual untuk Inovasi Rumput Laut TropisDelegasi Indonesia juga menyampaikan pentingnya komitmen dan kolaborasi aktif seluruh negara anggota SEAFDEC dalam implementasi Resolution and Plan of Action Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region Towards 2030 (RES&POA-2030), dimana dokumen ini telah disahkan di tingkat ASEAN dan menjadi panduan bagi negara anggota dalam kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan hingga tahun 2030.Hal penting lainnya, disampaikan SEAFDEC, terkait usulan perubahan program Regional Fisheries Policy Network (RFPN) menjadi Regional Capacity Building Network (RECAB), dimana penugasan satu orang pegawai sebagai fasilitator di Sekretariat SEAFDEC selama satu tahun akan diubah menjadi program peningkatan kapasitas tematik di sektor perikanan untuk tahun 2022-2024. Indonesia dalam hal ini mendorong agar SEADEC tetap mempertahankan program RFPN. Sumber: KKP ...
KKP Dorong Pemanfaatan UPT Sebagai Inkubator dan Akselerator
Program KKP

KKP Dorong Pemanfaatan UPT Sebagai Inkubator dan Akselerator

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mendorong Balai Perikanan Budidaya mampu menjadi salah satu tumpuan peningkatan ekspor sektor kelautan dan perikanan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rencana ini sejalan juga dengan arahan Menteri KKP dimana ada dua terobosan untuk mendorong subsektor perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu peranan balai sangat diperlukan untuk merealisasikan itu semua. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengunjungi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara beberapa waktu lalu. BBPBAP Jepara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB harus fokus pada kegiatan perekayasaan serta harus menjadi bagian dalam pengembangan bisnis sehingga ke depannya akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Baca juga: Menteri Trenggono Ajak Pembudidaya Milenial Kreatif Kembangkan Pakan MandiriPeran UPT selain melayani dan mendampingi masyarakat juga sebagai agent of change serta pemberi solusi dan saat ini UPT juga harus dapat menjadi inkubator sekaligus akselerator bisnis di daerah. “Keberadaan UPT harus bisa menghasilkan inovasi inovasi teknologi yang bernilai ekonomi serta bisa diaplikasikan dan ditiru oleh masyarakat,” ujar dia di Jakarta, Senin (3/5). Ia menyampaikan untuk pencapaian dua terobosan terkait perikanan budidaya tersebut, salah satunya melalui pengembangan pakan mandiri dan upaya yang telah dilakukan oleh BBPBAP Jepara lainnya adalah instalasi budidaya maggot. Beberapa keunggulan maggot diantaranya mempunyai kandungan protein 40%-48% dan lemak 25%, produksi maggot tidak membutuhkan air, listrik dan bahan kimia serta infrastruktur yang digunakan relatif sederhana sehingga teknologi produksi maggot dapat diadopsi dengan mudah oleh masyarakat. Baca juga: Perluas Akses Pembiayaan Usaha, KKP Genjot Legalitas Kepemilikan Lahan Budidaya IkanMaggot mempunyai peluang digunakan sebagai bahan baku alternatif pakan ikan dan dapat diproses menjadi tepung maggot sehingga dapat menekan biaya produksi pakan, selain itu maggot mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. Melalui inovasi teknologi BBPBAP Jepara seperti budidaya maggot ini diharapkan dapat memudahkan perputaran ekonomi masyarakat pembudidaya dalam usaha budidaya berkelanjutan serta diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian bagi masyarakat. Kepala BBPBAP Jepara, Sugeng Raharjo menegaskan bahwa pihaknya siap dan terus berupaya untuk pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor serta pembangunan kampung kampung perikanan budidaya melalui kegiatan perekayasaan untuk menciptakan inovasi teknologi yang mudah ditiru oleh masyarakat pembudidaya. Baca juga: Dua Teroboson Menteri Trengggono Kembangkan Perikanan BudidayaMelalui tambak MSF diharapkan bisa mencetak generasi milenial sebagai tenaga yang siap diterjunkan ke masyarakat menjadi entrepreneur pelaku usaha budidaya udang yang profesional sehingga mendukung peningkatan produksi udang nasional. Selain itu melalui program klaster tambak udang percontohan di Kabupaten Sukamara diharapkan memberikan multiplier effect dalam mendorong peningkatan ekonomi. Instalasi budidaya maggot dilengkapi dengan 140 bak budidaya dan ruang lalat Black Soldier Fly (BSF) dengan kapasitas produksi selama 1 bulan yaitu Fresh Maggot kurang lebih sebanyak 1,3 ton dan 900 kilogram kompos tanaman bekas media pemeliharaan maggot atau selama 1 tahun dengan kapasitas produksi fresh maggot kurang lebih sebanyak 15,6 ton dan kompos tanaman bekas media pemeliharaan maggot kurang lebih sebanyak 10,8 ton. Sumber: investor.id ...
Tingkatkan Produksi Perikanan Budidaya Berkelanjutan, KKP dan FAO Rampungkan Pilot Testing of the Progressive Management Pathway for Aquaculture Biosecurity
Program KKP

Tingkatkan Produksi Perikanan Budidaya Berkelanjutan, KKP dan FAO Rampungkan Pilot Testing of the Progressive Management Pathway for Aquaculture Biosecurity

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama dengan  FAO  tengah merampungkan Pilot Testing of the Progressive Management Pathway for Aquaculture Biosecurity (PMP/AB). Upaya ini dilakukan agar Indonesia dapat mengembangkan biosekuriti secara lebih maju di bidang perikanan budidaya. Sehingga produktivitas perikanan budidaya dapat terus meningkat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan proyek biosekuriti ini sejalan dengan program terobosan yang dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan,  yaitu meningkatkan komoditas ekspor udang, dimana target produksi sebesar 250% pada tahun 2024, lobster dan rumput laut. Dan kedua, membuat kampung perikanan budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Maka dari itu pilot project biosekuriti ini segera terselesaikan, karena akan sangat membantu dalam peningkatan produksi perikanan budidaya ke depan.  “Kami akan memberikan dukungan dan menyampaikan tanggapan bahwa proyek biosekuriti ini akan sangat bermanfaat karena sejalan dengan program terobosan KKP, terutama perikanan budidaya,” kata Slamet dalam keterangannya.Baca juga: Pentingnya Biosekuriti Tambak UdangMenurut Slamet, kenapa proyek ini penting, pasalnya jika biosekuriti ini sudah diimplementasikan pada sebuah daerah, maka daerah tersebut dapat dinyatakan sebagai daerah yang bebas dari penyakit tertentu. Sehingga dipastikan juga produksi perikanan budidayanya bakal lebih bagus. “Poinnya sangat penting sekali biosekuriti ini. Karena dengan biosekuriti ini, nantinya produksi bisa tetap naik karena ikan terbebas dari penyakit. Ikan sehat, hasil produksi jadi lebih maksimal. Makanya, mari kita bersama-sama agar pilot project biosekuriti ini segera selesai. Dan segera diimplementasikan langsung ke masyarakat pembudidaya,” tutur Slamet.Sedangkan, Slamet Budi Prayitno selaku National Consultant Proyek PMP/AB melaporkan bahwa sejak bulan Oktober hingga akhir tahun 2020 diperpanjang hingga Maret- April 2021 telah diminta untuk mereviu strategi nasional kesehatan ikan yang telah dilegalisasi oleh Dirjen Perikanan Budidaya pada tahun 2013. Hal ini dilakukan karena adanya pendekatan baru terkait dengan produksi perikanan budidaya di tingkat global, dimana saat ini production is a part of the biosecurity system. Sehingga jika biosecurity system tidak dimantapkan maka produksi dianggap tidak bisa sustainable.  Baca juga: Sistem Bioflok, Teknologi Budidaya Baru untuk Ikan Nila“Di tingkat internasional ada Progressive Management Pathway/Aquaculture Biosecurity (PMP/AB) yang akan dimasukkan kedalam strategi nasional kesehatan ikan di Indonesia. Maka dari itu pentingnya PMP/AB ini sebagai langkah mengikuti standardisasi international,” ungkapnya.Harapannya, pendekatan ini dapat langsung diterapkan oleh DJPB dan FAO melalui training. Adapun tahapan-tahapan pendekatannya diantaranya adalah: i) identifikasi biosekuriti; ii) pengembangan sistem biosekuriti; iii) sistem biosekuriti terimplementasi dan kesiapsiagaan; dan iv) biosekuriti sustainable dan sistem kesehatan ikan terbentuk.Selain itu, harapan ke depannya pilot project ini dapat dilaksanakan di tempat-tempat lain selain Jembrana, agar keinginan DJPB memiliki satu kawasan dengan biosecurity system yang lebih baik lagi supaya wabah penyakit bisa terkendali.Pada kesempatan yang sama pula, Ageng Herianto selaku Perwakilan FAO Indonesia, menambahkan,  Proyek PMP/AB, kelanjutan dari TCP pada tahun 2015 yang berkaitan dengan Infectious Myonecrosis Virus (IMNV), sedangkan untuk proyek sekarang membahas tentang early warning system untuk Enterocytozoon Hepato Penaeid (EHP).  Baca juga: Tekan Biaya Produksi dengan 10 langkah Sistem Tambak NurseryProyek tersebut merupakan proyek yang sangat strategis, karena nantinya Indonesia dapat mengembangkan biosekuriti secara lebih maju di bidang perikanan budidaya. Sehingga produksi perikanan budidaya Indonesia bisa lebih jauh ditingkatkan.“Proyek ini didukung langsung oleh FAO Headquarter yang berjudul Improving Biosecurity Governance and Legal Framework for Sustainable and Efficient Aquaculture Production.  Dan FAO Headquarter juga didukung oleh Pemerintah Norwaegia yang turut serta memberikan dukungan teknis. Harapannya proyek ini segera selesai dan langsung diimplementasikan ke daerah-daerah seluruh Indonesia,” ujarnya.Sedangkan, Maskur selaku National Consultant menyampaikan bahwa PMP/AB merupakan alur tahapan pengelolaan kesehatan untuk perbaikan biosekuriti di akuakultur. “Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas biosekuriti akuakultur dengan membangun kerangka kerja dan kapasitas kemampuan yang ada dengan pendekatan risk base dan kemitraan dari stakeholder,” ungkapnya.Harapan nantinya, lanjut Maskur, ada 6 hal yang dapat diterapkan dalam PMP/AB, diantaranya mengurangi beban penyakit (burden of disease); perbaikan kondisi kesehatan ikan pada farm level dan national level, meminimalisir penyebaran penyakit secara global (antar provinsi di Indonesia); optimalisasi keuntungan secara sosial dan ekonomis di sektor akuakultur; dan agar investor tidak ragu pada saat akan menanamkan modalnya di sektor akuakultur. Serta tercapainya program One Health Goal  yakni sasaran bersama OIE, WHO dan FAO karena penyakit hewan dan manusia berada di satu lingkaran dan tidak dapat dipisahkan. Artikel asli ...
KKP Dorong Balai Perikanan Budidaya Jadi Tumpuan Peningkatan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
Program KKP

KKP Dorong Balai Perikanan Budidaya Jadi Tumpuan Peningkatan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mendorong Balai Perikanan Budidaya mampu menjadi salah satu tumpuan peningkatan ekspor sektor kelautan dan perikanan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Dimana, ada dua terobosan guna menggenjot subsektor perikanan budidaya, yakni pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Oleh karenanya peranan balai sangat diperlukan guna merealisasikan itu semua. Pasalnya balai bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah-daerah.Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara beberapa waktu lalu.Salah satunya seperti BBPBAP Jepara, menurut Slamet, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB harus terus fokus pada kegiatan perekayasaan serta juga harus menjadi bagian dalam pengembangan bisnis sehingga nantinya akan menggerakkan ekonomi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional. Baca juga: Ikan Hias Laut, Balai Budidaya Ambon Kembangkan 14 Varian NemoMenteri Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungannya di BBPBAP Jepara menyampaikan peran UPT selain melayani dan mendampingi masyarakat, juga sebagai agent of change serta pemberi solusi dan saat ini UPT juga harus dapat menjadi inkubator sekaligus akselerator bisnis di daerah.“Arahan Bapak Menteri Trenggono jelas, yakni mendorong untuk memaksimalkan keberadaan UPT DJPB agar menghasilkan inovasi-inovasi teknologi yang bernilai ekonomi, serta bisa diaplikasi dan ditiru oleh masyarakat. Disamping itu, dalam kunjungan kerjanya di BBPBAP Jepara, Bapak Menteri Trenggono melakukan peninjauan fasilitas fasilitas pengembangan perikanan budidaya BBPBAP Jepara salah satunya seperti tambak Millenial Shrimp Farming (MSF).Dalam peninjauannya, Bapak Menteri menyampaikan masa depan dunia perikanan dan kelautan Indonesia tak lepas dari peran serta tenaga-tenaga milenial,” terang Slamet.Sementara itu, Slamet menyampaikan guna pencapaian dua terobosan terkait perikanan budidaya tersebut, salah satunya melalui pengembangan pakan mandiri. Dan upaya yang telah dilakukan oleh BBPBAP Jepara lainnya adalah instalasi budidaya maggot yang dikunjungi dan dilihat langsung oleh Menteri Trenggono.Baca juga: Maggot, Pakan Alternatif Berprotein Tinggi untuk IkanBeberapa keunggulan maggot diantaranya memiliki kandungan protein 40-48% dan lemak 25-32%, produksi maggot tidak membutuhkan air, listrik dan bahan kimia serta infrastruktur yang digunakan relatif sederhana, sehingga teknologi produksi maggot dapat diadopsi dengan mudah oleh masyarakat. Maggot mempunyai peluang digunakan sebagai bahan baku alternatif pakan ikan dan dapat diproses menjadi tepung maggot (mag meal) sehingga dapat menekan biaya produksi pakan. Selain itu maggot mampu mendegradasi limbah organik menjadi material nutrisi lainnya. “Bisa dibayangkan jika semua pembudidaya mampu menghasilkan budidaya maggot, maka bukan hanya nilai ekonomi yang didapatkan tapi secara langsung kita berperan dalam penyelamatan bumi dari masalah limbah organik (zero waste),” papar Slamet."Melalui inovasi teknologi BBPBAP Jepara seperti budidaya maggot ini diharapkan dapat memudahkan perputaran ekonomi masyarakat pembudidaya dalam usaha budidaya yang berkelanjutan serta diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian bagi masyarakat daerah,” tambahnya.Sementara, Kepala BPBAP Jepara, Sugeng Raharjo menegaskan bahwa pihaknya siap dan terus berupaya dalam rangka pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya melalui kegiatan perekayasaan untuk menciptakan inovasi teknologi yang mudah ditiru oleh masyarakat pembudidaya.Baca juga: Tambak Udang Milenial, Solusi Buat Anak Muda yang tidak Mau Berlumpur-Lumpur ke KolamMelalui Tambak MSF diharapkan bisa mencetak generasi milenial sebagai tenaga yang siap diterjunkan ke masyarakat menjadi entrepreneur pelaku usaha budidaya udang yang profesional sehingga mendukung peningkatan produksi udang nasional. Selain itu juga melalui program klaster tambak udang percontohan di Kabupaten Sukamara diharapkan memberikan multiplier effect dalam mendorong peningkatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, mempercepat transfer teknologi kepada masyarakat serta perluasan kawasan budidaya udang yang mandiri, ramah lingkungan dan berkelanjutan.“BBPBAP Jepara juga berperan dalam membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan pemanfaatan limbah organik sebagai pakan maggot. Selain sebagai bahan baku produksi pakan mandiri, maggot menciptakan nilai tambah menjadi bahan makanan seperti crispy, minyak organik, dan sisa media budidaya maggot bisa digunakan untuk pupuk tanaman. BBPBAP Jepara membangun kemitraan dengan Bank-bank Sampah dari kelompok masyarakat di Jepara dan sekitarnya untuk pengembangan maggot dari hulu ke hilir. Selain itu juga membangun kemitraan dalam pengelolaan lingkungan terutama limbah organik sehingga menciptakan usaha baru bagi masyarakat di Jepara,” papar Sugeng.Instalasi budidaya maggot dilengkapi dengan 140 bak budidaya dan ruang lalat Black Soldier Fly (BSF) dengan kapasitas produksi selama 1 bulan yakni fresh maggot kurang lebih sebanyak 1,3 ton dan 900 kg kompos tanaman bekas media pemeliharan maggot atau selama 1 tahun dengan kapasitas produksi fresh maggot kurang lebih sebanyak 15,6 ton dan kompos tanaman bekas media pemeliharan maggot kurang lebih sebanyak 10,8 ton.Baca juga: KKP Yakin Dapat Tingkatkan Produksi Pakan MandiriAtas capaian yang sudah diwujudkan, Bupati Jepara, Dian Kristiandi memberikan apresiasi terhadap program-program yang dikembangkan KKP seperti kegiatan kegiatan perikanan budidaya di BBPBAP Jepara.“Kami akan dukung semua program-program KKP yang memberikan dampak bagi masyarakat dalam mengembangkan perikanan budidaya menjadi lebih baik dan mendorong roda perputaran ekonomi bagi masyarakat Jepara,” ujar Bupati Dian.Dian menambahkan Pemerintah Kabupaten Jepara akan terus berupaya memotivasi masyarakat untuk usaha berbudidaya ikan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya laut yang melimpah dengan sebaik mungkin sebagai sumber perekonomian yang luar biasa.Sebagai informasi, dalam kunjungan Menteri Trenggono juga melakukan tebar benih kepiting sebanyak 20 ribu ekor. BBPBAP Jepara sebagai salah satu UPT DJPB yang berhasil dalam pengembangan teknologi sistem perbenihan maupun budidaya kepiting secara massal dan menjadi rujukan bagi pelaku usaha untuk teknologi pengembangannya.Dalam rangkaian kunjugan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan di BBPBAP Jepara, juga dilakukan penyerahan bantuan pengembangan perikanan budidaya dengan total senilai Rp4,7 miliar antara lain berupa 1 paket klaster budidaya bandeng, 12 paket sarana budidaya ikan sistem bioflok, 2 juta benih udang lokal, 2,5 juta benih udang windu, 500 ribu benih udang vaname, 200 ribu nener bandeng, 100 ribu benih ikan nila salin, 200 ribu benih kepiting, 1 ton pakan mandiri, 1 ton bibit rumput laut dan 2 paket UPR nila salin. Artikel asli ...
Menteri Trenggono Ajak Pembudidaya Milenial Kreatif Kembangkan Pakan Mandiri
Program KKP

Menteri Trenggono Ajak Pembudidaya Milenial Kreatif Kembangkan Pakan Mandiri

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak para pembudidaya milenial untuk senantiasa berpikir kreatif dan berinovasi. Sehingga tidak hanya andal dalam mengelola tambak, tetapi juga mampu menghasilkan produk lain yang mendorong pengembangan budidaya perikanan di Indonesia.Salah satu yang bisa dikembangkan oleh pembudidaya milenial adalah pakan mandiri yang berkualitas. Persoalan yang dihadapi selama ini adalah bahan baku pakan yang masih bergantung pada impor.Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat menyapa anak-anak milenial lulusan perguruan tinggi sejumlah kampus terkemuka, yang sedang menjalani pendidikan sebagai teknisi tambak milenial di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Kamis (29/4/2021).Baca juga: Peran Pendidikan Kelautan dan Perikanan Mendorong Wirausaha Muda"Kalian ini adalah masa depan bangsa. Perlu kita ketahui bahwa masa depan Indonesia juga ada di laut, tanpa laut kita tidak bisa hidup. Pesan saya, kalian semua harus belajar dengan serius, memikirkan bagaimana secara ekonomi tambak milenial ini bisa meningkat," ujar Menteri Trenggono.Menteri Trenggono percaya bahwa milenial memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga mereka dapat berkontribusi melalui riset-riset ilmiah untuk menghadirkan pakan alternatif, yang nantinya bisa membantu para pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan pakan.Sementara itu, dalam rangka mendorong milenial terjun di bidang budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program tambak udang milenial (millenial shrimp farming). Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara merupakan UPT KKP yang mengimplementasikan program ini dengan membangun tambak udang milenial percontohan.Terdapat 29 unit kolam berdiameter 20 meter di area balai. Tambak-tambak ini bahkan sudah berhasil panen, dimana panen parsial pertama dilakukan awal bulan ini. Hasilnya mencapai 4 ton udang vaname.Kepala BBPBAP Jepara Sugeng Raharjo menyampaikan beberapa inovasi yang telah dilakukan di tambak milenial Jepara. Diantaranya kolam tambak milenial didesain dengan sistem otomatis, mulai dari pemberian dengan sistem automatic feeder, alat kincir yang bisa dikontrol dari jauh, pemantauan kualitas air juga telah menggunakan alat sehingga bisa dikontrol dari jauh, serta pengamatan kolam juga sudah menggunakan CCTV.Baca juga: Bappenas-UNDP Ajak Kaum Muda Bangun SDA Kelautan BerkelanjutanSalah satu milenial yang bertugas di tambak milenial Jepara, Fajar menjelaskan, sehari-hari ia dan rekan-rekan milenial lainmelakukan pengecekan dan manajemen kualitas air, melakukan manajemen kesehatan ikan, manajemen pemberian pakan."Melalui kegiatan di tambak milenial Jepara ini menambah bekal ilmu dan pengalaman dari segi manajemen budidaya udang dari hulu hingga hilir, sehingga kami nantinya bisa menjadi pengusaha udang," akunya.Sebagai informasi, bahwa komoditas yang saat ini dikembangkan BBPBAP Jepara diantaranya udang vaname, udang windu, udang merguensis, udang indicus, ikan bandeng, ikan nila salin, kepiting/rajungan, serta rumput laut.Dalam kunjungan kerja di Jepara, Semarang, Jawa Tengah, Menteri Trenggono juga menyerahkan dan melepas secara simbolis bantuan pemerintah tahun 2021 kepada para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berupa sarana bioflok ikan lele, klaster ikan bandeng, sarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) nila salin, benih ikan/udang, rumput laut serta pakan mandiri. Serta menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako Ramadhan untuk nelayan Jepara didampingi oleh Bupati Jepara, dan para jajaran unit Eselon I. Artikel asli ...
Perluas Akses Pembiayaan Usaha, KKP Genjot Legalitas Kepemilikan Lahan Budidaya Ikan
Program KKP

Perluas Akses Pembiayaan Usaha, KKP Genjot Legalitas Kepemilikan Lahan Budidaya Ikan

Upaya untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha budidaya terus digenjot oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha serta membuka ruang seluas-luasnya untuk akses ke sumber pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui kegiatan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Pembudi Daya Ikan (SEHATKAN).Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SEHATKAN di Bogor. Acara yang diadakan secara daring dan luring ini turut mengundang Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta pihak Perbankan dan BUMN terkait.“Pemberdayaan hak atas tanah bagi pembudidaya ikan merupakan kegiatan yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan mulai dari proses pra sertipikasi yaitu penyediaan subjek dan objek, proses sertipikasi, hingga proses pasca sertipikasi dengan melakukan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar,” jelas Slamet,Baca juga: Panen Perdana, Tambak Udang Berkelanjutan KKP Hasilkan Udang Berkualitas EksporSlamet menyampaikan pentingnya kegiatan penyiapan sertipikasi hak atas tanah pembudi daya ikan atau pra sehatkan dengan menyiapkan lahan budidaya yang memenuhi kriteria dan persyaratan agar penerbitan sertipikat hak atas tanahnya dapat diproses sehingga memiliki legalitas yang jelas. Dengan bukti legalitas yang sah, pembudidaya memiliki akses yang terbuka terhadap perbankan maupun sumber pembiayaan lain sebagai modal usaha berbudidaya.Sebagai informasi, pada tahun 2020 KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyampaikan usulan daftar nominatif sertipikasi sejumlah 13.661 bidang kepada Kementerian ATR/BPN berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di 26 Provinsi (146 Kabupaten/Kota).“Mengingat pentingnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami mohon dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terkait untuk memperlancar dan menyukseskan program ini,” harap Slamet.Terkait akses pembiayaan, Slamet juga mengatakan bahwa KKP berupaya untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun dengan perusahaan BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi pembudi daya yang telah memiliki legalitas lahan.Baca juga: Dorong Budidaya Ikan Lokal Agar Tak Punah“Selain itu alternatif lain yang dapat diakses adalah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) KKP,” ucap Slamet.Mengingat besarnya harapan pembudi daya untuk penyediaan jaminan akses pembiayaan serta besarnya potensi pemanfaatan lahan produktif yang belum bersertipikat, Slamet mengatakan bahwa KKP akan terus mendukung program pemberdayaan SEHATKAN agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya.“Saya harap pelaku usaha budidaya yang telah mendapatkan fasilitas akses pembiayaan dapat menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dengan menjalankan usaha budidaya secara profesional agar sub sektor perikanan budidaya mendapatkan nilai positif dari perbankan maupun sumber pembiayaan lainnya,” tutup Slamet.Sumber: Tribun News ...
Panen Perdana, Tambak Udang Berkelanjutan KKP Hasilkan Udang Berkualitas Ekspor
Program KKP

Panen Perdana, Tambak Udang Berkelanjutan KKP Hasilkan Udang Berkualitas Ekspor

Percontohan klaster tambak udang yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kecamatan Kertajadi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat membuahkan hasil maksimal. Hasil panen perdana tambak ini mencapai 30 ton dan udang yang dihasilkan berkualitas ekspor. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menerangkan produksi udang vaname di percontohan tambak klaster di Cianjur selama ini menerapkan prinsip cara berbudidaya yang baik (CBIB). Sehingga udang yang dihasilkan terjamin kualitas dan traceability-nya."Sudah berkualitas ekspor, karena sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dari sistem cara budidaya ikan yang baik. Biosecurity-nya, traceability-nya, yaitu bisa ditelusuri benihnya dari mana, sudah berserifikat atau belum, bebas penyakit atau tidak. Demikian juga pakannya sudah terdaftar. Ini semua sudah memenuhi persyaratan food safety, food security," ujar Dirjen Slamet di lokasi, Kamis (15/4/2021).Baca juga: Warna Air Tambak Yang Bagus Untuk Udang VanamePercontohan tambak klaster di Kecamatan Kertajadi luasnya sekitar 4 hektare terdiri dari 15 kolam. Total panen diperoleh sekitar 30 ton dengan nilai sekitar Rp2,1 miliar. Tambak ini dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Mandiri dengan pengawalan teknologi dari Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang.Slamet berharap keberhasilan percontohan tambak klaster ini menumbuhkan minat masyarakat Cianjur khususnya yang ada di pesisir selatan, untuk menekuni budidaya udang. Sebab tidak hanya potensi pasarnya yang besar, proses produksinya juga lebih mudah lantaran sudah ada teknologi pendukung.Kata Slamet, KKP siap memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat yang ingin terjun ke bidang ini. Selain itu, pihaknya memiliki program pinjaman modal berbunga ringan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) yang dapat diakses oleh masyarakat.Baca juga: Berdayakan Warga Lokal, Strategi Pemda Buol Budidaya Udang Vaname"Kita punya misi bahwa tambak udang yang kita buat ini dicontoh masyarakat hingga berkembang secara berkelanjutan baik dari sisi ekosistem, lingkungan maupun berkelanjutan secara sosial ekonomi," ungkap Slamet.Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya menggenjot produktivitas udang nasional. Peningkatan produksi sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Produktivitas ini harus dibarengi dengan prinsip keberlanjutan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.Selain di Cianjur, KKP membangun empat percontohan klaster tambak udang vaname sepanjang tahun 2020. Tersebar di Buol (Sulawesi Tengah), Sukamara (Kalimantan Tengah), Lampung Selatan (Lampung) dan di Aceh Timur (Aceh). Sementara untuk tahun ini, akan dibangun lima lagi di Pemalang (Jawa Tengah), Kutai Kartanegara (Kaltim), Aceh Tamiang (Aceh), Takalar (Sulsel) dan Sumbawa (NTB).Baca juga: Waspadai Kematian Dini Udang"Sejak awal kita membuat konstruksi (tambak) melibatkan masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas SDM masyarakat dari BLUPPB Karawang. Nanti pun tetap kita bina, jangan sampai mereka kendor tidak disiplin. Ini baru satu siklus, masih panjang perjalanan ini," imbau Slamet.Sebagai informasi, percontohan tambak udang klaster di Desa Cidaun ini merupakan kolaborasi KKP dengan Perum Perhutani. KKP menyiapkan infrastruktur dan bimbingan teknis, sementara Perhutani menyediakan lahan. Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyowati yang turut serta dalam kegiatan panen mengapresiasi dukungan yang diberikan KKP dan Perhutani kepada masyarakat. Program tambak udang ini terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Cidaun dan sekitarmya. "Saya sangat bangga dengan sinergitas KKP dan Perhutani. Karena di sinilah letak pemberdayaan ekonomi lokal sebagai penyangga ekonomi nasional," ujar Endang.Sumber: wartaekonomi.co.id ...
Tambak Milenial Gandeng Kaum Muda dalam Pembangunan Industri Udang Nasional
Program KKP

Tambak Milenial Gandeng Kaum Muda dalam Pembangunan Industri Udang Nasional

Pemanfaatan teknologi dalam pengaplikasian Millenial Shrimp Farming (MSF) atau tambak milenial dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk dapat ikut serta dalam pembangunan industri udang nasional serta menjamin keberlanjutan program hingga generasi mendatang. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di Jakarta.“MSF menjadi salah satu program unggulan KKP dalam rangka menggalakkan budidaya udang untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai percontohan, pembangunan instalasi MSF telah dibangun di dua lokasi Unit Pelaksana Teknis milik Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yakni di Jepara dan Situbondo,” ujar Slamet.Slamet juga menyebutkan bahwa klaster percontohan MSF merupakan bagian dari peningkatan produksi udang nasional termasuk program lain seperti pengembangan klaster tambak udang, bantuan pemerintah berupa excavator, benih udang, sarana dan saluran irigasi tambak, pengembangan sistem perbenihan dan pakan, serta menarik investor dari dalam maupun luar negeri. “Kesinambungan program ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkas Slamet.Baca juga: Tambak Udang Milenial, Solusi Buat Anak Muda yang tidak Mau Berlumpur-Lumpur ke KolamKepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Nono Hartanto menyatakan bahwa konstruksi tambak yang berbentuk bundar menjadi satu keunggulan MSF karena kotoran udang, sisa pakan ataupun molting dapat terkumpul dengan mudah karena tidak ada titik mati sehingga tidak tertahan dalam satu titik. “Hal ini tentunya berimbas kepada peningkatan kelangsungan hidup dari udang karena sisa pakan dan kotoran apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas air dan menjadi sumber penyakit,” kata Nono.Nono menilai bahwa digitalisasi sistem tambak pada MSF membuat pengambilan keputusan terkait perbaikan yang perlu dilakukan dapat lebih cepat karena data tersajikan secara realtime sehingga dapat meminimalisir kerugian yang bisa terjadi seperti akibat serangan penyakit.“Kemudahan lain yang didapatkan ialah dalam pemberian pakan yang dapat lebih terstruktur karena menggunakan mesin pemberi pakan otomatis yang dapat diatur melalui ruang kontrol maupun gadget,” lanjut Nono.Baca juga: Rekruitmen Tambak Milenial Budidaya Udang oleh KKP di BPBAP SitubondoTerkait keterlibatan milenial dalam pengelolaan tambak, Nono menambahkan bahwa tenaga muda ini diterjunkan langsung untuk dapat terlibat dalam mengelola tambak selama tiga siklus sebagai wahana pembelajaran. “Diharapkan mereka akan memiliki kemahiran dan keterampilan  sebagai manajer tambak, sehingga di masa depan dapat menjadi teknisi maupun supervisor tambak yang andal,” imbuhnya.Dalam skala yang lebih besar, Nono juga berharap MSF dapat menelurkan calon pengusaha tambak dan pencetus kegiatan-kegiatan pertambakan nasional. “Kita juga akan menyambungkan mereka dengan sumber pendanaan seperti perbankan, BLU atau Bumdes sebagai sumber pendanaan operasional tambak,” tutup Nono.Sementara itu, Wendy Tri Prabowo selaku koordinator tambak milenial BPBAP Jepara menguraikan bahwa teknologi dalam MSF menggunakan fitur Oxy-Mix Fine Bubble yang akan memproduksi oksigen dari dua sumber yakni udara bebas dan oksigen cair yang akan menghasilkan oksigen dalam bentuk nano bubbles dan micro bubbles untuk menjaga kadar oksigen di dalam air.“Untuk menjaga stabilitas produksi dari MSF dan memperbanyak kontribusi kaum muda dalam produksi tambak milenial ini, kami juga bersinergi dengan startup perikanan dalam negeri untuk memodernisasi proses seperti otomatisasi manajemen pakan dan pemantau kualitas air yang dapat diakses melalui ruang kontrol maupun dipantau secara realtime melalui gadget,” terang Wendy.Baca juga: Sandiaga Uno: Milenial Harus Punya Banyak Ide KreatifDengan kecanggihan teknologi yang diadopsi oleh MSF, Wendy meyakini bahwa operasional tambak dapat menjadi lebih mudah sehingga produksi udang dapat dioptimalkan melalui padat tebar tanpa harus khawatir dengan risiko penyakit karena kualitas air yang selalu terjaga.“Melalui teknologi juga kita memiliki data yang lengkap untuk dapat dipaparkan ke masyarakat mengenai kualitas air yang masuk hingga keluar, sehingga akan terlihat bagaimana kegiatan budidaya udang yang kita lakukan ramah lingkungan,” ucapnya.Wendy melanjutkan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan MSF tidak jauh berbeda dengan budidaya udang secara umum, seperti penurunan kualitas sumber baku air serta ancaman penyakit dan derivasinya baik secara langsung maupun dampak dari infeksi primer. “Dengan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan, sumber daya akan terus melimpah untuk dapat kita gunakan sebagai sumber bahan baku terbaik dalam usaha budidaya udang yang berkelanjutan,” tandas Wendy. Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan ...
Dua Teroboson Menteri Trengggono Kembangkan Perikanan Budidaya
Program KKP

Dua Teroboson Menteri Trengggono Kembangkan Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan terobosan yang bertujuan menjaga sumber daya alam perikanan Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan perikanan budidaya yang didukung oleh kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan negara.“Seperti yang kita ketahui, perikanan budidaya mendapat perhatian Bapak Presiden Joko Widodo, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat mandat untuk mengoptimalkan produksi perikanan budidaya sebanding dengan potensi yang dimiliki,” ujar Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat memberi sambutan pada kegiatan Temu Stakeholder Akuakultur yang diselenggarakan oleh Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) secara daring di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (2/3/2021).Pada kegiatan yang dihadiri para stakeholder bidang akuakultur tersebut, Menteri Trengggono memaparkan ada dua terobosan terkait perikanan budidaya. Pertama, KKP fokus pada produk ekspor komoditas unggulan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut.Baca juga: Ini 6 Rekomendasi Forum Udang Indonesia untuk Tingkatkan Ekspor Udang 250%Komoditas udang dipilih menjadi prioritas berdasarkan data ekspor tahun 2020 volume ekspor udang Indonesia mencapai 239.227 Ton dengan nilai USD2,04 miliar. Untuk peningkatan produksi dan ekspor udang, KKP akan memfasilitasi pengembangan shrimp estate yakni sistem budidaya dengan skala intensif, dengan target produksi berkisar 40 ton per hektare per tahun.Komoditas lainnya yaitu lobster dengan volume ekspor tahun 2020 mencapai 2.022 ton dengan nilai USD75.25 juta. Lobster dikembangkan melalui korporasi budidaya yang diharapkan dampaknya dapat menyentuh masyarakat, salah satu strategi yang dilaksanakan adalah membuat suatu model kawasan budidaya lobster.Selanjutnya komoditas rumput laut, Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah China, dengan volume ekspor tahun 2020 sebesar 195.574 ton dengan nilai mencapai USD279,58 juta. KKP mengupayakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggalakkan penggunaan bibit kultur jaringan, pembangunan kebun bibit, penyaluran penjemuran rumput laut, dan penyediaan gudang rumput laut yang menerapkan Sistem Resi Gudang.Baca juga: 8 Jenis-jenis Rumput Laut di IndonesiaSementara dari aspek hilir, akan dibangun pabrik pengolahan rumput laut, sehingga dapat mendorong ekspor produk turunan rumput laut.Terobosan kedua yakni pengembangan kampung budidaya dengan konsep Corporate Farming. Kampung perikanan budidaya ini mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha perikanan budidaya, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.Beberapa yang dikembangkan adalah kampung bioflok lele, kampung bioflok nila, kampung kerapu, kampung kakap putih, kampung lobster, kampung rumput laut, kampung patin, kampung lobster dan kampung ikan hias.“Akuakultur adalah jawaban untuk membangun sektor perikanan Indonesia yang memiliki aspek pembangunan yang terdiri dari teknologi yang menjadi motor, lingkungan, sosial ekonomi dan pasar yang menjadi pertimbangan komoditas unggulan. Dimana keterlibatan stakeholder perikanan budidaya berperan penting dalam mencapai kesejahteraan pelaku usaha budidaya,” imbuh Menteri TrengggonoBaca juga: Prof Rokhmin: Peran Akuakultur di Masa Depan Makin StrategisKetua Umum MAI Rokhmin Dahuri mendukung langkah konkret KKP dalam mengembangkan sektor perikanan budidaya. Rokhmin juga memberikan saran mengenai komoditas lain yang memiliki nilai tinggi untuk peningkatan perikanan budidaya.“Kebijakan Pak Menteri mengenai perikanan budidaya pada penilaian kami itu sangat konkret dan kami akan mendukung, namun ada saran dari kami untuk menambahkan kerapu, kepiting, kakap dan nila, karena demand internasional untuk ekspor sangat tinggi. Kami sangat berharap Pak Menteri dapat memberi arahan kepada kami, sehingga mimpi Bapak Presiden, cita-cita Pak Menteri, dan kami semua untuk perikanan budidaya ini menjadi kenyataan,” jelas Rokhmin. Sumber: Agrofarm ...
KKP Kembangkan Vaksin Kombinasi Ikan Nila dengan Tingkat Perlindungan yang Lebih Tinggi
Program KKP

KKP Kembangkan Vaksin Kombinasi Ikan Nila dengan Tingkat Perlindungan yang Lebih Tinggi

Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan berhasil mengembangkan vaksin ikan nila, yaitu vaksin kombinasi antara A. hydrophila dan S. agalactiae.Ikan nila rentan terhadap dua jenis penyakit yang dapat muncul bersamaan, yaitu Motile Aeromonas Specticemia (MAS) dan Streptococcosis. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Aeromonas hydrophila dan Streptococcus agalactiae. Total nilai angka kesakitan (insidensi) yang terjadi sekitar 60 persen dari total populasi.Vaksin yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM dapat menjadi alternatif untuk mencegah penyakit tersebut. Vaksin tersebut adalah Caprivac hydrogalaksi, vaksin inaktif yang mengandung strain bakteri Aeromonas hydrohyla AHL0905-2 dan Streptococcus agalactiae N14G isolate lokal. Vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan, bisa dilakukan secara injeksi atau direndam.Baca juga: Guru Besar IPB Temukan Vaksin Ikan untuk Budidaya AkuakulturPengembangan vaksin ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan vaksin tunggal, seperti A. hydrophila  atau vaksin S.agalactiae saja. Vaksin kombinasi tersebut sudah diuji langsung ke ikan nila dan terbukti ikan yang divaksin memiliki kekebalan terhadap penyakit dengan nilai kelulusan hidup relatif tinggi, sebesar 56,7.Saat ini vaksin tersebut sudah dikomersialkan sehingga diharapkan dapat mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan dengan mengembangkan sistem kesehatan ikan dan lingkungan agar menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi serta menjaga kondisi lingkungan dengan program unggulan KKP, yaitu Gerakan Vaksinasi Ikan (Gervikan) yang sudah ada sejak 2012.Gerakan tersebut bertujuan mensosialisasikan penggunaan vaksin sebagai upaya untuk mengendalikan penyakit pada ikan dengan cara yang aman, murah, dan efektif.Baca juga: Manfaat Vaksinasi Bagi Keberhasilan Budidaya IkanKepala BRSDM, Sjarief Widjaja memaparkan arahan pengembangan perikanan budidaya ini merupakan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo kepada KKP. Perintah tersebut langsung direspons melalui riset dan peningkatan kapasitas SDM. Salah satu respons yang telah berhasil terealisasi adalah pengembangan vaksin untuk ikan.Vaksin dikembangkan dengan cara kerja sama antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di bawah supervisi Pusat Riset Perikanan KKP dengan PT Caprifarmindo Laboratories. Sumber: Masyarakat Akukultur Indonesia ...
Dorong Budidaya Ikan Lokal Agar Tak Punah
Program KKP

Dorong Budidaya Ikan Lokal Agar Tak Punah

Pengembangan perikanan budidaya merupakan salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu skemanya yakni dengan mengembangkan budidaya perikanan lokal yang paling diunggulkan. “Kita sudah mengidentifikasi di beberapa wilayah yang memiliki keunggulan. Contohnya itu adalah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Itu ikan gabus,” ucap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Baca juga: Gerakkan Ekonomi Masyarakat, KKP Genjot Budidaya Ikan Patin dan LeleIa menjelaskan pengembangan perikanan budidaya tidak hanya untuk menyokong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tapi juga untuk menjaga komoditas perikanan lokal darikepunahan. Salah satu contohnya adalah ikan belida. Ikan lokal yang terkenal di Sumatera Selatan ini sekarang populasinya terus berkurang.  “Kita sekarang melakukan upaya, yang movement ini sangat tahan badai, jadi kalau ada covid atau segala macem, ngurus ikan dan dagang ikan tetap jalan terus,” ucap Trenggono lewat siaran pers yang diterima TROBOS Aqua. Bantuan PinjamanAgar masyarakat mau terjun ke sektor perikanan budidaya, KKP meberikan dukungan dengan menyiapkan bantuan pinjaman modal melalui BLU-LPMUKP. Selain itu, ada juga program KUR (Kredit Usaha Rakyat) melalui perbankan. Menteri Trenggono berharap bantuan pinjaman modal ini mendorong keinginan masyarakat menjadi pembudidaya. Baca juga: KKP Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan di KaltengSementara itu, dalam rapat tersebut Menteri Trenggono juga menyampaikan capaian KKP dalam membantu usaha masyarakat sektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2020, KKP telah menyalurkan KUR bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan sebesar 5,2 Triliun. Jumlah pencairan KUR ini melebihi target yang ditentukan sebelumnya dan disalurkan kepada berbagai usaha kelautan dan perikanan, mulai dari budidaya sampai usaha pergaraman. NPL (non performing loan) KUR tahun berjalan tidak mencapai 1% , yaitu 0,07%.  Selain budidaya berbasis masyarakat, KKP juga akan terus menggalakkan industri budidaya berbasis komoditas yang diminati pasar global seperti udang dan lobster. Sasarannya tentu tidak hanya untuk ekspor, tapi juga menghidupkan usaha turunan yang terkait dengan komoditas tersebut, seperti  usaha pakan, kuliner, hingga usaha pengolahan produk hasil perikanan. Artikel Asli ...
KKP Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan di Kalteng
Program KKP

KKP Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan di Kalteng

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) membangun percontohan model klaster tambak udang berkelanjutan di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah (Kalteng).Kabupaten Sukamara merupakan salah satu lokasi yang terpilih dari lima lokasi secara nasional mendapatkan kegiatan prioritas KKP. Empat lokasi lainnya ialah Kabupaten Aceh Timur, Lampung Selatan, Cianjur Jawa Barat, Kabupaten Buol Sulawesi Tengah. “Disini, kami membangun percontohan model klaster tambak udang di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara menggunakan lahan tambak masyarakat seluas ± 5 hektare (ha). Baca juga: KKP Rancang Kawasan Tambak Udang Berkelanjutan di Perhutanan SosialTotal kolam sebanyak 21 kolam terdiri dari 18 kolam produksi, 2 tandon air dan 1 kolam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)," kata Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto dalam keterangannya, Kamis (7/1). Pada akhir Desember 2020, KKP melakukan tebar benur udang vaname dengan padat tebar 70 ekor per m2. Program percontohan klaster tambak udang ini diharapkan pihaknya menjadi rintisan dalam pengembangan budidaya udang di Kabupaten Sukamara. "Dan menjadi magnet agar masyarakat kembali antusias berbudidaya udang," ujar Slamet. Dia menyampaikan, di Kabupaten Sukamara masih sedikit masyarakat yang berbudidaya udang. Di satu sisi, Slamat mengapresiasi salah satu warga yaitu Syarial, seorang petambak mandiri yang memulai berbudidaya udang vaname intensif di Desa Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Baca juga: Tambak Udang Milenial, Solusi Buat Anak Muda yang tidak Mau Berlumpur-Lumpur ke Kolam“Saya sangat mengapresiasi dengan usahanya yang mandiri dan berhasil panen sebanyak 9 ton dengan size 45, masa pemeliharaan 104 hari dengan padat tebar 100 ekor/m2 dan kelangsungan hidup (SR) 90%," tutur Slamet.Sementara itu Bupati Sukamara Windu Subagyo menuturkan masyarakat juga sudah menebar perdana benur udang vaname pada akhir 2020 lalu di tambak percontohan klaster tambak udang vaname berkelanjutan yang berlokasi di Desa Sungai pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan tengah seluas ± 5 Ha. Sumber: Media Indonesia ...
Produksi Masih Kecil, KKP Genjot Budidaya Ikan Hias Laut
Program KKP

Produksi Masih Kecil, KKP Genjot Budidaya Ikan Hias Laut

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto menyebutkan bahwa pembudidayaan merupakan langkah menjaga plasma nuftah ikan hias laut, sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi di alam.“Dulu sebelum ada pembudidayaan, misalnya ikan hias nemo, eksploitasinya di alam cukup banyak bukan saja ikannya yang semakin langka tetapi habitatnya seperti anemon dan terumbu karang juga ikut terganggu, karena ikan-ikan hias laut kebanyakan bersimbiosis dengan karang dan juga biota-biota laut yang lain di daerah-daerah terumbu karang,” kata Slamet, Jumat (12/12/2020).Untuk itu, menurut dia pembudidayaan ikan hias laut menjadi langkah dalam rangka memperkaya kembali di alam. “Jadi benih yang dihasilkan harapan kita ini juga ada yang sebagian di restocking dialam sehingga berdampak positif sekali untuk bisa memperbanyak kembali plasma nutfah ataupun biota-biota yang sudah semakin berkurang di laut,” tuturnya.“Kegiatan pembudidayaan ikan hias laut ini akan kita support selalu. Karena kegiatan ini sangat strategis, pertama adalah andalan untuk devisa ekspor, kedua mampu menyerap tenaga kerja masyarakat, ketiga sekaligus meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” tambah dia.Baca juga: Apresiasi Komunitas Cupang, MAI Optimistis Indonesia Rajai Ekspor Ikan Hias DuniaSlamet mengharapkan kegemaran memelihara atau membudidayakan ikan hias di era pendemi covid ini dapat meningkatkan imunitas, selain itu akan berdampak positif terhadap sosial dan ekonomi dan juga lingkungan.Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan produksi ikan hias dari tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 7,34% “Khusus untuk ikan hias laut memang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi ikan hias secara umum, sehingga kami mohon juga untuk ikan hias laut ini budidayanya dapat diperluas sampai lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Slamet.Ia menekankan desiminasi teknologi budidaya ikan hias yang telah dikembangkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dapat terus diperluas ke masyarakat.Baca juga: KKP Gandeng FAO Kendalikan Resistensi Antimikroba “Satu teknologi yang dikembangkan oleh BPBL Ambon yaitu budidaya ikan hias laut sistem RAS (Resirculating Aquaculture System) harus terus didesiminasikan bukan saja di daerah Ambon, namun juga dikawasan potensial budidaya laut lainnya seperti Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung serta kawasan potensial lainya seperti Papua dan Maluku yang menjadi sumber masyarakat mengeksploitasinya di alam,” jelas Slamet.“Dengan adanya teknologi budidaya maka diharapkan masyarakat pesisir atau nelayan yang menangkap ikan hias laut kedepan akan beralih ke pembudidayaan. Kita alihkan yang tadinya diambil dan diburu di alam bisa dialihkan untuk membudidayakan karena teknologi budidayanya sudah dikuasai,” ungkap Slamet.Sedangkan Kelapa BPBL Ambon, N.M. Juniyanto menyebutkan bahwa pembudidayaan ikan hias laut sudah lebih dari 10 tahun dikembangkan oleh BPBL Ambon. Kami telah berhasil mengembangkan lebih dari 25 varian ikan hias nemo dari nilainya yang paling murah sampai paling mahal, katanya.Selain itu, kata Juniyanto, BPBL Ambon juga telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias laut menggunakan sistem RAS yang efisien dalam penggunaan tempat dan ekonomis dari segi biaya operasional dan sangat aplikatif bagi siapapun yang ingin mencoba.Baca juga:  KKP Gunakan Teknologi RAS untuk Siapkan Industri Benih Ikan Nasional“Kami terus berkomitmen mencoba mengembangkan ikan hias laut dari jenis-jenis lain yang memiliki prospek pasar yang bagus sehingga diharapkan dengan mengembangkan teknologi ini maka kegiatan budidaya terutama pembesaran ikan hias laut dapat dilakukan oleh siapapun dan dimana saja seperti diperkarangan rumah yang sempit, bahkan diatas gunung jauh dari laut sekalipun,” kata Juniyanto.Ia berharap teknologi ikan hias laut mampu menjadi alternatif kegiatan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya serta menciptakan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.Untuk diketahui, inovasi teknologi RAS mampu menggenjot produktivitas hingga 100 kali lipat dibanding teknologi konvensional. Selain itu, keunggulan sistem ini diantaranya mampu mempertahankan kualiats air dengan baik, menghemat penggunaan air, meningkatkan tingkat kelulushidupan, meningkatkan performa ikan nemo serta dapat diusahakan pada lahan yang terbatas.Sumber: Agrofarm ...
Gerakkan Ekonomi Masyarakat, KKP Genjot Budidaya Ikan Patin dan Lele
Program KKP

Gerakkan Ekonomi Masyarakat, KKP Genjot Budidaya Ikan Patin dan Lele

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produksi budidaya ikan air tawar di masyarakat.Usaha budidaya ikan air tawar seperti patin dan lele menjadi populer di kalangan pembudidaya karena waktu pemeliharaan yang relatif singkat dengan modal yang terjangkau serta memiliki pasar yang cukup luas karena digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.Baca juga: KKP Dorong Industrialisasi Patin BerkelanjutanDirektur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan, gairah masyarakat untuk melakukan usaha budidaya menunjukkan nilai strategis dari perikanan budidaya sebagai pemasok kebutuhan pangan masyarakat berbasis ikan dan penggerak ekonomi nasional."Pertumbuhan produksi perikanan nasional yang terus naik, menunjukkan kebutuhan masyarakat akan protein hewani yang terus meningkat. Untuk itu, KKP terus mendorong kegiatan usaha budidaya di masyarakat yang dijalankan secara bertanggunjawab dan berkelanjutan," ujar Slamet dalam pernyataan resmi, Senin (25/10/2020).Menurut data sementara, produksi komoditas utama perikanan budidaya air tawar di tahun 2019 mencapai 3,4 juta ton.Slamet juga mengimbau kepada usaha budidaya ikan yang dilakukan masyarakat hendaknya menerapkan praktik budidaya yang efisien dan berwawasan lingkungan.Pembudidaya diharapkan dapat terus mendukung program pemerintah seperti Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) maupun Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) guna meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.Baca juga: Penjualan Pakan Udang Kembali Menggeliat"Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik antar sesama pembudidaya maupun dengan tim teknis dan dinas perikanan setempat akan mewujudkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan bersama," imbuh Slamet.Menyambung apa yang dikatakan Slamet, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Boyun Handoyo menyatakan, Kampung Patin di Desa Koto Masjid merupakan salah satu contoh proses budidaya yang terintegrasi mulai dari hulu hingga ke hilir, yakni mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga pasca panen.Sebagai informasi, tingkat produksi patin konsumsi di Kampung Patin mencapai 3-5 ton perhari. Selain menghasilkan panen ikan segar, masyarakat Kampung Patin juga mampu mengolah hasil panen dengan membuat salai Ikan Patin dengan kapasitas produksi mencapai 10 ton per hari."Guna mendukung produktivitas masyarakat, BPBAT Sungai Gelam secara aktif melakukan pembinaan dan menyalurkan bantuan berupa calon induk unggul dan penerapan inovasi teknologi penetasan dengan menggunakan corong pada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kampung Patin," tambah Boyun.Boyun menilai bantuan calon induk yang disalurkan merupakan program strategis dari KKP yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan calon induk unggul yang akan menghasilkan benih bermutu yang beredar di masyarakat.Adapun menurut data KKP, hingga bulan September 2020 BPBAT Sungai Gelam telah menyalurkan bantuan calon induk ikan air tawar seperti patin, lele, mas maupun nila sebanyak 7.160 ekor.Baca juga: Pembenihan Ikan Lele SangkuriangPembenihan Ikan LeleIlustrasi ikan lele (Sumber: Istockphoto)Sementara itu terkait Kampung Lele yang berada di desa Hangtuah, Boyun menyampaikan, kampung tersebut telah berkembang sangat pesat menjadi pusat pembenihan ikan lele terbesar di pulau Sumatera. Ia mencatat UPR yang ada saat ini mencapai kurang lebih 300 unit dengan kapasitas produksi mencapai 10 juta ekor per bulan."Melihat potensi yang cukup bagus, selain rutin kami berikan bantuan calon induk unggul, tahun ini kami juga memberikan bantuan Revitalisasi UPR yang merupakan salah satu program prioritas KKP pada tahun 2020," pungkas Boyun.Ketua Pokdakan Karya Mina Mandiri, Gatot yang merupakan penerima bantuan revitalisasi UPR tahun 2019 merasa bantuan ini memberikan pengetahuan yang baru bagi masyarakat Kampung Lele.Gatot menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan dari pembenihan ikan lele ini dapat mencapai hingga 200 persen. Hasil produksi tersebut didistribusikan ke wilayah Pekanbaru Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan wilayah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara."Kami menghaturkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP atas bantuan dan bimbingan yang diberikan untuk kemajuan kelompok kami dan masyarakat Kampung Lele pada umumnya," tutup Gatot.Sumber: Liputan 6 ...
Alasan KKP Minta Pembudidaya Ikan Gunakan Produk Hasil Riset Probiotik RICA
Program KKP

Alasan KKP Minta Pembudidaya Ikan Gunakan Produk Hasil Riset Probiotik RICA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan meminta pembudidaya ikan menggunakan produk hasil riset probiotik dari Research Insitute for Coastal Aquaculture/RICA atau Institut Riset Akuakultur Pesisir.Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Yayan Hikmayani menyatakan probiotik penting karena dalam usaha budidaya ikan di tambak, para petambak seringkali menggunakan pupuk secara berlebihan. Khususnya pupuk anorganik seperti Urea dan TSP, sehingga merusak kualitas lahan budidaya dan air."Perlu adanya suatu langkah perubahan untuk mengatasinya. Salah satunya dengan penggunaan probiotik RICA," tutur Yayan Hikmayani lewat keterangan resminya, Sabtu (17/10/2020).Baca juga: Probiotik dalam AkuakulturIa memaparkan probiotik RICA merupakan bakteri probiotik yang diproduksi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP). Bakteri ini bersifat nonpatogen, memiliki kemampuan menghambat perkembangbiakan organisme patogen, dan berfungsi sebagai bakteri pengurai dan penetralisir kualitas air, serta memungkinkan sebagai makanan di dalam perairan.Pihaknya juga menilai penyuluh perikanan memiliki peran penting dalam menyebarluaskan inovasi tersebut kepada seluruh pembudidaya. Sehingga dapat diadopsi oleh para pelaku usaha.“Saya berpesan kepada para penyuluh untuk dapat terus berinovasi dan berkontribusi bagi pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Pendampingan penyuluh perikanan tak bisa lepas dari kegiatan produksi perikanan oleh pelaku utama ataupun pelaku usaha," papar Yayan.KKP juga telah menggelar panen percontohan polikultur udang vaname dan ikan bandeng menggunakan probiotik RICA, kerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.Baca juga: Sulawesi Utara Ekspor Ikan Beku ke AmerikaPanen terlaksana di lahan tambak seluas 0,75 ha berlokasi di Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dengan melibatkan dua kelompok binaan penyuluh perikanan, yakni Kelompok Pembudidaya Ikan Sipakainge dan Kelompok Pembudidaya Ikan Bandeng Sejahtera.Kegiatan ini juga mendapatkan pendampingan dari peneliti dan penyuluh perikanan Satminkal BRPBAPPP yang bertujuan sebagai sarana percontohan metode demonstrasi cara alih teknologi hasil riset ke penyuluhan dan kelompok binaan penyuluh perikanan serta sebagai hilirisasi alih teknologi hasil riset kepada penyuluh perikanan.Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep Andi Faridah, menuturkan bahwa kebutuhan pupuk subsidi di daerahnya sangat terbatas.Baca juga: Kabupaten Meranti akan Jadi Pusat Kawasan Budidaya Kakap Putih"Tentunya kami berterima kasih atas dipilihnya Kabupaten Pangkep sebagai lokasi percontohan polikultur udang vaname dan ikan bandeng menggunakan probiotik RICA. Kami siap mendukung program dari pusat dan menciptakan sinergitas program pusat dengan Kabupaten pangkep," tutur Andi.Kepala BRPBAPPP Indra Jaya, menjelaskan bahwa kegiatan percontohan yang merupakan produk BRPBAPPP, sudah melewati uji coba dan dipergunakan secara luas oleh masyarakat.Secara umum hasil survei menunjukkan bahwa aplikasi probiotik RICA baik di Pangkep, Pinrang maupun Luwu Timur menunjukkan indikasi positif dengan adanya peningkatan produksi udang hasil budidaya dari produksi hanya 50 kg/ha/musim menjadi produksi mencapai 300 kg/ha/musim dengan menggunakan probiotik RICA tersebut.Sumber: Akurat.co ...
KKP Fokus Bangun Model Bisnis Korporasi Budidaya dan Tangkap Ikan
Program KKP

KKP Fokus Bangun Model Bisnis Korporasi Budidaya dan Tangkap Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus membangun model bisnis korporasi nelayan baik di sektor budidaya dan tangkap ikan. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam jumpa pers secara virtual seusai ratas bersama Presiden Jokowi, Selasa (6/10/2020).“Pertama kami di KKP fokus untuk membangun model-model bisnis, baik itu di budidaya maupun di tangkap. Dan juga di pasarnya, kalau pasar kemarin kami di bawah komando yang Bangga Buatan Indonesia, Insyaallah Oktober ini kami akan launching Pasar Laut Indonesia, dengan produk yang akan dijual ada 800-an,” kata Edhy Prabowo.Untuk membangun model bisnis korporasi nelayan budidaya ikan, Edhy mengungkapkan ada lima tambak yang akan dijadikan percontohan, yakni di Aceh, Lampung, Cianjur, Sukamara dan Jawa. “Kita harapkan ini menjadi salah satu basis pembelajaran nelayan, pembudidaya dan petambak agar bisa langsung turun memiliki satu usaha secara korporasi. Ini hanya butuh pembelajaran. Dan yang terpenting adalah pendampingan,” jelas Edhy Prabowo.Baca juga: KKP Luncurkan Program E-jaring Sebagai Solusi Kartu Pra Kerja di Masa COVID-19Dari sisi pembiayaan, menurut Edhy, para nelayan bisa mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen yang total kreditnya mencapai Rp 195 triliun. Penyerapan KUR yang berada di KKP ini baru mencapai Rp 2,6 triliun. “KKP sendiri memiliki model usaha pinjaman dengan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) berupa kredit mikro, yang masih ada peluang untuk dikembangkan dengan bunga 3 persen," kata dia.Selain itu, lanjut Edhy, KKP juga sedang menyiapkan proyek percontohan korporasi nelayan budidaya tambak udang, lobster dan kepiting. Untuk tambak udang yang menjadi proyek percontohan di Aceh, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Jawa Barat dan Lampung. “Memang yang kita bangun baru 5 hektare, namun ini jadi percontohan besar. Ini dalam proses pengerjaan. Diharapkan di akhir 2020 ini sudah bisa digunakan dan bisa langsung jadi percontohan,” terang Edhy Prabowo.Di lima wilayah ini, menurut Edhy, telah menerapkan model korporasi. Artinya, para nelayan sudah berkelompok dalam jumlah besar untuk mendapatkan kemudahaan akses pembiayaan.Baca juga: Imbangi Penangkapan, KKP Dorong Budidaya Ikan GabusEdhy menjelaskan di sektor perikanan tangkap ikan, kapal penangkap ikan di Indonesia paling banyak adalah kapal kecil yang berjumlah 600.000. Di antaranya 300.000 terdiri dari kapal tidak bermesin. Sedangkan sisanya kapal bermesin rata-rata di bawah 1-2 GT. “Nah, kapal-kapal yang ada sekarang kelihatan di permukaan kan paling banyak 7.000-10.000 yang di atas 40 GT. Nah ini kami yang akan fokuskan di bawah 5 GT ini. Kita harap, kita akan naikkan kelas dan sedang kami data,” papar Edhy Prabowo.Sehingga ke depan para pemilik kapal, bukan hanya pengusaha besar, tetapi nelayan kecil yang termarjinalkan agar usahanya bisa naik kelas.Sumber: Berisatu.comTentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis akuakultur terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembudidaya dapat menemukan produk akuakultur dengan mudah dan menghemat waktu di Minapoli. Platform ini menyediakan produk-produk akuakultur dengan penawaran harga terbaik dari supplier yang terpercaya. Selain itu, bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pembudidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina. ...
Imbangi Penangkapan, KKP Dorong Budidaya Ikan Gabus
Program KKP

Imbangi Penangkapan, KKP Dorong Budidaya Ikan Gabus

Sejumlah program dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk mendorong budidaya ikan gabus. Langkah ini sebagai upaya mengimbangi penangkapan komoditas tersebut di alam. Manfaat ikan gabus untuk kesehatan membuat penangkapan terus meningkat hingga kelestariannya terancam.“Penangkapan ikan gabus di alam secara terus menerus berakibat pada penurunan populasinya di alam. Selain itu, ikan gabus akan menjadi langka karena stoknya berkurang,” sebut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (24/9).Slamet menyebutkan, produksi ikan gabus terus meningkat. Dari 6.490 ton pada 2015, meningkat menjadi 21.987 ton pada 2019.Baca juga: Ikan Gabus Mengandung Albumin, Ini Manfaatnya untuk Ibu HamilPenangkapan ikan gabus tak hanya untuk keperluan pangan. Namun, ikan diekstrak untuk diambil albuminnya, yang berguna meningkatkan daya tahan tubuh.Upaya budidaya, lanjut Slamet, juga mendatangkan nilai ekonomi. Harga ikan yang memiliki nama latin Channa striata ini berkisar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu per kg.Untuk meningkatkan budidaya ikan gabus, beberapa program akan dikembangkan. Pertama, adalah meningkatkan pembenihan ikan gabus pada usaha skala rakyat.“Karena benih merupakan salah satu yang utama dalam kegiatan perikanan budidaya sehingga kalau kita ingin mengembangkan budidaya ikan gabus ini maka produksi benih gabus juga harus ditingkatkan,” ujar Slamet.Menurutnya, teknologi pembenihan ikan gabus ini telah dikuasai dengan baik sehingga masyarakat dapat mengembangkannya sebagai komoditas budidaya ekonomis. “Tidak diragukan lagi bahwa keperluan ikan gabus ini sangat luar biasa besar, bukan saja untuk dikonsumsi tapi juga untuk obat-obatan khususnya industri farmasi,” tambahnya.Baca juga: Budidaya Ikan Gabus Tetap MenguntungkanKedua, Slamet menjelaskan bahwa KKP tengah membuat kawasan-kawasan pembudidayaan ikan gabus yang berkelanjutan.Pengembangan kawasan ini akan bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha ikan gabus guna memastikan hasil-hasil produksi dapat terserap.Langkah berikutnya adalah menyosialisasikan teknologi budidaya ikan gabus di masyarakat secara luas. “Kita tingkatkan pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan. Peningkatan pengetahuan bagi tenaga penyuluh juga perlu kita tingkatkan karena budidaya ikan gabus ini gampang-gampang susah,” terang Slamet.Slamet mengharapkan dengan webinar dapat menambah wawasan serta perluasan pengetahuan tentang teknologi-teknologi budidaya yang sedang berkembang. Jadi masyarakat dapat mencontoh bisa melakukan produksi budidaya secara mandiri.Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBAT Mandiangin, Andy Artha Octopura mengatakan pengembangan teknologi budidaya ikan gabus merupakan kata kunci kelestarian sehingga pasokan tetap terjaga di masa depan.Baca juga: Teknik Pembesaran Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer, Bloch) di Keramba Jaring Apung BPBL Batam“Saat ini terjadi penurunan daya dukung perairan dan proses penangkapan ikan gabus yang tidak ramah lingkungan, sehingga mempengaruhi stok ikan gabus di perairan umum di Indonesia, di mana terjadi penurunan yang cukup drastis,” kata Andy.Ikan gabus memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena mempunyai kandungan albumin. Juga menjadi salah satu favorit untuk dikonsumsi di pasar domestik, khususnya di Kalimantan.BPBAT Mandiangin sendiri telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan gabus mulai dari proses pembenihan, pembesaran, hingga diseminasi sert implementasi teknologi di masyarakat sejak 2011.“Sehingga ini kesempatan untuk menjadikan ikan gabus sebagai komoditas unggulan lokal”, sebut Andy.BPBAT Mandiangan berencana adanya percontohan pengembangan budidaya ikan gabus berbasis klaster kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam rangka mempercepat diseminasi teknologi budidaya ikan gabus di masyarakat. Saat ini sedang dijajaki kerja sama antara BPBAT Mandiangin dengan pemerintah daerah, BUMN, pembudidaya ikan dan sektor swasta.Baca juga: Microbubble Generator, Solusi Masalah Perikanan BudidayaPengembangan teknologi budidaya ikan gabus kini sudah mengarah pada pemanfaatan teknologi bioinformatika. Ketua Masyarakat Ikan Gabus Indonesia, Yunan Rhedian menyebutkan asosiasinya tengah mengembangkan budidaya gabus dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence berbasis IoT atau Internet of Things.“Kita gunakan IoT khususnya untuk merekayasa sistem budidaya gabus dengan teknologi bioflok terutama dalam hal manajemen air yang terintegrasi dengan aplikasi,” kata Yunan.Yunan mengatakan Masyarakat Ikan Gabus Indonesia (MIGI) adalah asosiasi yang fokus dalam pengembangan budidaya ikan gabus dari hulu sampai hilir. Pada hilir, produk ikan gabus mampu diserap secara terukur dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.Sumber: Valid NewsTentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis akuakultur terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembudidaya dapat menemukan produk akuakultur dengan mudah dan menghemat waktu di Minapoli. Platform ini menyediakan produk-produk akuakultur dengan penawaran harga terbaik dari supplier yang terpercaya. Selain itu, bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pembudidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina. ...
KKP: Budidaya Ikan Nila dengan Kincir Tingkatkan Produktivitias
Program KKP

KKP: Budidaya Ikan Nila dengan Kincir Tingkatkan Produktivitias

Kementrian Kelautan dan Perikanan menyatakan inovasi teknologi budidaya ikan nila dengan kincir di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan.“Kami berkomitmen untuk mengembangkan lokasi (Sleman) ini khusus minawista dengan keunggulan invasi teknologi budidaya ikan nila dengan kincir atau disingkat Budikuncir. Nanti kita akan tata agar lebih bagus dan pengunjung bisa terkesan melihat kawasan ini,” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Menurut Slamet, pihaknya akan menyalurkan bantuan kincir, induk nila merah dan sarana produksi lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktiviitas, mutu dan daya saing ikan nila yang dihasilkan.Baca juga: Ikan Nila, Sumber Pangan dan Gizi untuk Pencegahan StuntingIa mengungkapkan sebelum menggunakan kincir, produktivitas kolam milik kelompok Mina Taruna itu hanya 400 kg di kolam seluas 255 meter persegi.Setelah menggunakan kincir, lanjutnya, produksinya dapat mencapai 1.300 kg, dengan kata lain terjadi peningkatan produktivitas lebih dari 300 persen dengan menggunakan 1 unit kincir.Ia juga memaparkan bahwa kegiatan usaha budidaya yang dirintis kelompok Mina Taruna sudah dimulai tahun 1998, dan saat ini telah berkembang dan memberikan dampak positif bagi ekonomi pembudidaya.Baca juga: Pentingnya Seleksi pada Pembenihan NilaKegiatan Sibudidikucir atau sistem budidaya ikan dengan teknologi kincir air, merupakan salah satu kegiatan unggulan yang telah dikembangkan oleh kelompok ini dan menjadi salah satu ikan perikanan budidaya di Sleman.Usaha lain yang dikembangkan kelompok ini adlaah pembenihan ikan nila, pendederan ikan nila, koi dan gurami. Kegiatan usaha pembesaran ikan ini dilakukan baik di kolam dengan kincir, juga di kolam air deras. Ketua kompok Mina Taruna, Santo saat dimintai keterangannya, mengatakan bahwa perkembangan usaha yang dialami oleh kelompok ini cukup membanggakan.Baca juga: Cara Mudah Memilih Bibit dan Indukan Ikan NilaSanto menyebut bahwa dari semula hanya memiliki kolam sebanyak 10 kolam dengan luas 0,8 ha, saat ini sudah berkembang menjadi 98 kolam di lahan seluas 3,3 ha.“Kemajuan dari kelompok ini tak lepas dari pembinaan dan pendampongan yang dilakukan oleh Dinas setempat beserta penyuluh perikanan. “Ke depan PR kami menjadikan kawasan minawisata yang lebih maju,” ucapnya.Sumber: Antara NewsTentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis akuakultur terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembudidaya dapat menemukan produk akuakultur dengan mudah dan menghemat waktu di Minapoli. Platform ini menyediakan produk-produk akuakultur dengan penawaran harga terbaik dari supplier yang terpercaya. Selain itu, bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pembudidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina. ...
KKP Benahi Data untuk Bangun Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Program KKP

KKP Benahi Data untuk Bangun Perikanan Budidaya Berkelanjutan

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, ketersediaan data yang akurat, terintegrasi, relevan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan tidak terjadi kecurangan. Menurutnya, kerja sama dan koordinasi KKP dengan pemerintah daerah harus terus dijalin karena basis pembangunan perikanan budidaya ada di daerah. “Dengan adanya harmonisasi yang dilakukan antara pusat dan daerah akan menjamin ketersediaan data yang lebih akurat sehingga sama-sama diuntungkan,”kata dia, Senin (21/9). Selain perbaikan sistem pendataan, beberapa program utama yang sedang diupayakan dalam rangka mempercepat pembangunan perikanan budidaya adalah penataan kawasan budidaya berupa kawasan nyata (real), bukan hanya dalam bentuk layout. Baca juga: Seberapa Penting Digitalisasi dalam Data Budidaya?Paradigma yang akan dibangun dalam basis kawasan pengembangan perikanan budidaya adalah setiap pembudidaya bertanggung jawab tidak hanya terhadap tambaknya sendiri tetapi juga perduli dengan lingkungan maupun tambak yang ada di sekitarnya dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Program lain yang juga tidak kalah penting adalah harmonisasi perizinan usaha agar tidak memberatkan masyarakat khususnya pembudidaya. KKP bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah membuat penyederhanaan perizinan dan meninjau ulang peraturan yang dapat menghambat percepatan proses perizinan. Intinya perizinan yang dibuat akan lebih sederhana. Program berikutnya adalah penataan sistem logistik perbenihan dimana pada saat ini ketersediaan benih yang ada di daerah masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan di daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibangun sistem logistik perbenihan. Sistem yang dikembangkan adalah sistem perbenihan yang tepat di kawasan industri perikanan budidaya. “Program peningkatan inovasi teknologi produksi dan pengembangan budidaya komoditas bernilai ekonomis tinggi seperti ikan kobia, udang merguensis, lobster, ikan gabus, ikan belida dan udang galah harus diwujudkan,” ujar dia. Baca juga: KKP Dorong Pelayanan Pendaftaran Pakan dan Obat IkanTeknologi produksi seperti recirculating aquaculture system (RAS), teknologi micro bubble, budidaya pakan alami dalam ruang sistem intensif bisa mendorong produktifitas pakan dengan sebaik mungkin dan KKP terus mendorong pemakaian teknologi tersebut.Program lain yang akan dijalankan adalah peningkatan infrastruktur perikanan budidaya termasuk di dalamnya penataan kawasan, rehabilitasi tambak, jalan produksi dan saluran irigasi ditambah perbaikan infrastruktur sarana maupun prasarana. Pengaplikasian teknologi dalam perikanan budidaya merupakan sebuah keharusan karena di dunia maju penggunaan teknologi 4.0 sudah masuk ke dalam akuakultur. “Pembuatan big data yang akan dilakukan KKP sangat baik untuk mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya,”ujarnya.Sumber: investor.idTentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis akuakultur terintegrasi. Dengan memanfaatkan teknologi, pembudidaya dapat menemukan produk akuakultur dengan mudah dan menghemat waktu di Minapoli. Platform ini menyediakan produk-produk akuakultur dengan penawaran harga terbaik dari supplier yang terpercaya. Selain itu, bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pembudidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina. ...
Tekan Stunting, KKP Dorong Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok di NTT
Program KKP

Tekan Stunting, KKP Dorong Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mendorong budidaya ikan dengan sistem bioflok di Nusa Tenggara Timur (NTT).Pada tahun 2019 lalu sejumlah desa telah mendapatkan bantuan untuk budidaya ikan sistem bioflok. Bantuan tersebut dinilai telah menghasilkan produksi ikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat."KKP akan terus memberikan dukungan dengan menambahkan bantuan kolam-kolam bioflok di desa lainnya agar perekonomian dapat tumbuh secara merata," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran pers, Rabu (2/9).Baca juga: Menteri Edhy: Budidaya Udang di Garut Bisa Jadi Sumber Ekonomi NasionalBudidaya ikan dengan sistem bioflok dinilai lebih efisien dibandingkan dengan budidaya secara konvensional. Penggunaan lahan dan air yang lebih efisien dianggap cocok untuk wilayah NTT.Selain itu dari segi penggunaan pakan juga lebih efektif dibandingkan dengan budidaya di kolam. Produktivitas yang tinggi juga dinilai dapat meningkatkan konsumsi protein masyarakat.Sehingga hal itu akan membantu NTT dalam menangani gagal tumbuh atau stunting. Baca juga: Ikan Nila, Sumber Pangan dan Gizi untuk Pencegahan StuntingAsal tahu saja, selama ini NTT memiliki tingkat stunting yang tinggi."Dengan berkembangnya produksi perikanan melalui budidaya ikan sistem bioflok di NTT diharapkan dapat memicu tingkat konsumsi ikan di masyarakat terutama untuk ibu hamil dan anak-anak, agar menghasilkan generasi bebas stunting di masa yang akan datang," terang Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.Sebagai informasi, pada tahun 2019 KKP telah menggelontorkan paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok ke NTT senilai Rp 1,6 miliar. Untuk tahun 2020 KKP kembali mendistribusikan bantuan sebanyak 19 paket bantuan dengan total nilai bantuan mencapai lebih dari Rp 2,6 miliar.Sumber: nasional.kontan.co.id ...
KKP Luncurkan Program E-jaring Sebagai Solusi Kartu Pra Kerja di Masa COVID-19
Program KKP

KKP Luncurkan Program E-jaring Sebagai Solusi Kartu Pra Kerja di Masa COVID-19

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pasalnya kualitas SDM adalah syarat mutlak untuk bersaing secara global. Peningkatan kualitas SDM ini dilakukan dengan berbagai terobosan diantaranya melalui pelatihan dan penyuluhan, namun di tengah pademik COVID 19, kegiatan yang biasanya dilaksanakan dengan tatap muka jadi terhambat sehingga KKP beralih ke Sistem Digital.Sejalan dengan hal tersebut Pusat Data Statistik dan Informasi bersama Pusat Pelatihan dan Penyuluhan melalui Balai Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan di berbagai wilayah di Indonesia mengajak masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya melalui terobosan pelatihan digital (electronic learning). Namun berbeda pelatihan digital pada umumnya, pelatihan dilakukan dengan model learning by doing berbasis keterampilan teknis dimana peserta diajak tidak hanya sekedar menonton, namun dapat berinteraksi langsung dengan para pelatih. Latihan digital KKP ini diintegrasikan dalam sebuah aplikasi pembelajaran daring (dalam jaringan) perikanan yang di sebut dengan “e-Jaring”Baca juga: Kita Disibukkan Kartu Prakerja, Tak Sadar Ada Aplikasi Belajar Ternak Lele Buat AmatirAplikasi E-Jaring adalah sebuah sistem yang dibangun oleh Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu mengubah sebuah media pembelajaran/pelatihan secara manual ke dalam bentuk digital, yang memungkinkan setiap masyarakat kelautan dan perikanan mendapatkan materi-materi pembelajarannya secara online. Aplikasi eJaring bisa dianalogikan sebagai KELAS di dunia maya, karena ada TEACHER/INSTRUKTUR dan STUDENT/MASYARAKAT Kelautan dan Perikanan.Aplikasi ini memungkinkan setiap masyarakat kelautan dan perikanan baik nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petani garam serta penggiat konservasi mendapatkan materi-materi pembelajaran secara online tanpa mengenal batas dan waktu. Materi yang ditawarkan sangatlah beragam, mulai dari pembudidaya ikan di keramba atau jarring apung, budidaya rumput laut, pembuatan pakan ikan, perawatan mesin kapal ikan, pembuatan alat tangkap ikan ramah lingkungan, hingga membuat berbagai jenis olahan ikan.Melalui plat form e-jaring KKP akan menyelenggarakan pelatihan minimal untuk sepuluh ribu masyarakat kelautan dan perikanan di tahun 2020 dengan melalui modul dan materi yang sudah tersistem.Baca juga: Pelatihan Komunikasi Branding Online untuk UKM Komoditas PatinApa saja keunggulan dari e-Jaring ini :- Pelatihan diselenggarakan lebih cepat- Tidak terbatas waktu dan tempat bisa di akses dimana saja- Bisa di akses oleh siapa saja yang berminat- Pelatihan tidak harus datang ke lokasi- Biaya yang dibutuhkan jauh lebih murahDengan demikian pelatihan e-jaring dapat disiapkan yang dapat di jangkau oleh jutaan masyarakat kelautan dan perikanan yang tersebar di selutuh tanah air Indonesia, tidak ketinggalan di akhir pelatihan peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bahwa mereka telah mendalami dan terampil dalam topik yang di pelajari.Cara mengikuti pelatihan ini langkah-langkahnya adalah :1. Akses ejaring.kkp.go.id2. Klik tombol masuk yang ada di tombol kanan atas halaman utama3. Daftarkan diri anda pada tombol yang tersedia lalu isi data diri secara lengkap4. Klik tombol buat keanggotaan baru dan selanjutnya akan mendapatkan konfirmasi melalui alamt e-mail yang telah dicantumkan dan akan di arahkan ke laman akun e-jaring5. Selanjutnya dapat memilih jenis pelatihan yang tersediaSumber: KKP NewsTentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis perikanan budidaya terintegrasi, sehingga pembudidaya dapat menemukan seluruh kebutuhan budidaya disini. Platform ini hadir untuk berkontribusi dan menjadi salah satu solusi dalam perkembangan industri perikanan budidaya. Bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku budidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina.  ...
KKP Siap Kembangkan Budidaya Tuna di Teluk Tomini
Program KKP

KKP Siap Kembangkan Budidaya Tuna di Teluk Tomini

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang mengkaji kemungkinan mengembangkan budidaya ikan tuna di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk menambah nilai jual komoditas tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Parigi Moutong, dalam rangakain kunjugan kerja lima hari di Pulau Sulawesi."Kita sedang teliti dan hitung kebutuhannya. Apakah nanti menggunakan keramba jaring apung besar yang nantinya dimiliki oleh pemda bekerjasama dengan masyarakat," ujar Menteri Edhy di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong."Teluk Tomini ini tempat lahirnya ikan-ikan tuna. Dan yang ditangkap masyarakat kebanyakan masih baby tuna. Nah bagaimana tuna-tuna yang tadinya ditangkap hanya satu kilo itu bisa dibesarkan menjadi 15-20 kilo," urai Menteri Edhy.Teluk Tomini merupakan tempat berkembang-biaknya ikan tuna. Namun yang ditangkap nelayan kebanyakan masih berukuran kecil, sehingga budidaya pembesaran perlu dilakukan untuk menambah nilai jual tuna yang dihasilkan.Sulawesi Tengah memiliki potensi hasil perikanan sangat besar. Bagaimana tidak, provinsi ini memiliki lima wilayah pengelolaan perikanan (WPP), empat di antaranya pengelolaan perikanan laut dan sisanya perairan darat.Untuk memaksimalkan potensi perikanan di Sulawesi Tengah, KKP akan membantu pembangunan cold storage hingga pelabuhan pendaratan ikan. "Banyak informasi yang kami dapat dari Sulteng, dan gubernur sudah menyerahkan proposal ke kami. Tinggal kami menindaklanjuti," pungkas Menteri Edhy. Selama di Sulawesi Tengah, Menteri Edhy turut meninjau aktivitas dan fasilitas budidaya perikanan milik masyarakat maupun pelaku usaha, sekaligus menyerahkan bantuan untuk mendorong majunya sektor tersebut. Dia juga melepas ekspor perdana tuna sirip kuning melalui udara ke Jepang dan menyerahkan bantuan 4,5 ton ikan sehat bermutu untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.Dalam kunjungan kerja di Pulau Sulawesi, Menteri Edhy didampingi empat direktur jenderal KKP, yakni Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Dirjen PSDKP TB Haeru Rahayu, dan Dirjen PRL Aryo Hanggono. SUmber: Detik.comBaca juga artikel menarik tentang Program KKP lainnya:KKP Dorong Pelayanan Pendaftaran Pakan dan Obat IkanKKP Bakal Tarik Investor ke Sektor Perikanan BudidayaKKP Bersama FAO Berhasil Kembangkan Pakan Ikan Berbahan Baku Bungkil Kelapa Sawit di Sumatera Selatan ...
KKP Kucurkan Stimulus Rp9,5 Miliar Dorong Budidaya Perikanan di Sulteng
Program KKP

KKP Kucurkan Stimulus Rp9,5 Miliar Dorong Budidaya Perikanan di Sulteng

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk mendukung sub sektor perikanan budidaya di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal tersebut ditunjukkan dengan diserahkannya berbagai dukungan stimulus bagi para pembudidaya ikan.Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengatakan, total dukungan yang diberikan yakni senilai Rp9,5 miliar yang dialokasikan untuk empat Kabupaten/Kota yakni Parigimoutong, Donggala, Poso dan Kabupaten Buol masing-masing berupa dukungan pembiayaan untuk modal kerja dan investasi; asuransi pembudidaya ikan; pengelolaan irigasi tambak partisipatif dan dukungan escavator."Awal saya ditunjuk jadi menteri, dua pesan Presiden yaitu jaga komunikasi dengan para stakeholders dan bangun perikanan budidaya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi komitmen kami jelas, siap bantu bapak bapak disini. Sengaja kami bawa empat dirjen sekaligus, yang siap fasilitasi kebutuhan bapak bapak untuk pengembangan usaha," ujar Edhy di Jakarta, Kamis (11/6/2020).Ia juga menilai Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi luar biasa besar untuk digarap secara optimal. Oleh karenanya ia meminta ada komitmen bersama terutama dengan pemda dalan mendorong pengembangan ekonominya."Saya sampaikan disini bahwa untuk mempercepat pemanfaatan potensi perikanan budidaya tidak bisa berjalan sendiri. Tidak mungkin hanya Pemerintah sendiri. APBN itu hanya bisa mengcover anggaran paling 10-15% saja sisanya ya harus ada dukungan dari perbankan lewat kredit program, pemerintah daerah dan swasta, jelas Edhy.Menteri KKP juga meminta pemda untuk mengakomodir dan memfasilitasi pembudidaya dan nelayan dalam mendapat kemudahan akses untuk pengembangan usahanya. Selain memberikan bantuan, Menteri Edhy juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan PT Parigi Aquacultura Prima yang terletak di Desa Sejoli, dengan rencana luas lahan 250 ha.Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menyampaikam apresiasinya kepada KKP atas dukungan yang selama ini diberikan dalam upaya mendorong ekonomi perikanan di Sulawesi Tengah. Namun, ia juga berharap dukungan tersebut terus berlanjut khususnya dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan informasi teknologi budidaya ikan."Sulawesi Tengah ini potensinya luar biasa. Saya lihat perusahaan juga mulai mengembangkan budidaya udang seluas 250 ha dan bisnisnya sangat prospektif. Ini saya rasa bisa jadi sumber finansial bagi perekonomian. Oleh karenanya, kami sampaikan ke pak Menteri kami akan serius pengembangan usaha ini sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan daerah," tegasnya.Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa pihaknya akan mulai fokus pada pengembangan budidaya udang di Sulawesi Tengah. Menurutnya langkah awal sudah dilakukan dan terbukti mampu menarik investor masuk ke Sulawesi Tengah."Kami sudah punya target target pengembangan ke depan, konsep pengembangan sudah ada, tinggal nanti kita genjot promosi untuk tarik investasi dan juga memberdayakan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah adalah salah satu target kita sebagai daerah yang bisa jadi penyangga suplai," tandasnya.SUmber: Sindo News ...
KKP Bakal Tarik Investor ke Sektor Perikanan Budidaya
Program KKP

KKP Bakal Tarik Investor ke Sektor Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menarik investasi masuk ke daerah Badan Kerja Sama Utara-Utara (BKSU). Investasi yang dimaksud khusus di bidang perikanan budidaya.Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengapresiasi terbentuknya BKSU ini. Menurutnya, hal ini bentuk komitmen daerah mendorong perikanan budidaya sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. "BKSU menjadi langkah nyata inisiatif daerah untuk mendorong ekonomi dari sub sektor perikanan budidaya,"kata Edhy dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (12/6/2020).Langkah ini perlu menjadi rujukan bagi kepala daerah yang memiliki potensi yang sama. KKP siap memfasilitasi agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai.Politisi Partai Gerindra ini mengaku anggaran KKP sebelumnya dipotong Rp 1,84 triliun. Namun beberapa waktu lalu pihaknya sepakat untuk memberikan lagi sebesar Rp 1 triliun. Dia ingin dalam satu tahun ini hasilnya sudah terlihat dan terasa manfaatnya. "Ini yang akan kita gunakan khususnya untuk memperkuat perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengawasan," kata Edhy.Pemerintah juga akan membantu menarik investasi masuk di BKSU demi mempercepat pengembangannya. Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah tentu tidak akan pernah cukup. Edhy menilai perlu adanya investasi yang masuk agar berjalan maksimal. Beberapa negara seperti China, Jepang, Portugal, Polandia dan negara lain kata Edhy sangat tertarik untuk investasi perikanan budidaya di Indonesia.Untuk itu dia menginginkan BKSU yang ada saat ini bisa berjalan terlebih dahulu. Sehingga saat nanti investor datang menenamkan modalnya, BKSU sudah siap."Saya minta BKSU ini mulai dulu, jadi nanti saat investor masuk kita sudah siap dan tinggal jalan", kata Menteri KKP. Lahan TambakEdhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)Informasi yang diterima Edhy, saat ini ada lahan tambak tradisional seluas 280 Ha. Dia meminta Dirjen Perikanan Budidaya untuk melakukan survei secara intensif.Terkait pembiayaan KKP kata Edhy sudah mulai terbuka. KKP memiliki BLU yang siap untuk memfasilitasi akses pembiayaan. "Intinya yang penting komitmen dan kerjasama dari kita semua, tanpa itu mustahil program akan sukses", kata Edhy.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan pihaknya telah menandatangani kerja sama dengan empat kepala daerah dalam BKSU. Fokus program yang akan didorong pada tahap awal yakni pengembangan budidaya udang."Prinsipnya, kami siap untuk support pengembangan perikanan budidaya di BKSU," kata Slamet.Sebagai tahap awal, tahun ini KKP akan bangun percontohan konsep pengembangan budidaya udang berkelanjutan berbasis klaster di Kabupaten Buol. Proyek ini dijadikan pioner dan akan jadi model pengembangan sejenis di daerah lainnya. Pada kesempatan tersebut juga diberikan hibah tanah seluas 25 Ha dari pemerintah daerah Kabupaten Buol untuk menunjang perikanan budidaya. Sementara KKP menyerahkan sejumlah dukungan untuk pengembangan perikanan budidaya di Propinsi Gorontalo.Dana sejumlah 7,9 milyar rupiah tersebut diserahkan pada lima Kabupaten/Kota yakni Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo dan Kota Gorontalo. Dana tersebut masing-masing untuk pengembangan bioflok, premi asuransi, input produksi, dukungan excavator dan PITAP dan pinjaman permodalan.Sumber: Liputan 6  ...
KKP Dorong Pelayanan Pendaftaran Pakan dan Obat Ikan
Program KKP

KKP Dorong Pelayanan Pendaftaran Pakan dan Obat Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pelaku usaha pakan ikan untuk meningkatkan kepatuhan pendaftaran pakan dan obat ikan. Kewajiban pendaftaran pakan ikan terutama bagi pelaku usaha yang memproduksi pakan dengan tujuan komersial. Sedangkan pendaftaran obat ikan wajib dilakukan sebelum obat ikan beredar.“Setiap peredaran pakan ikan dan obat ikan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan registrasi dari KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya. Disamping itu, sebelumnya harus mengantongi sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOIB). Semuanya dalam rangka menjamin mutu produk dan pada akhirnya ada keterjaminan keamanan pangan bagi produk hasil budidaya,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto di Jakarta, Kamis (28/5).Slamet menjelaskan, Ditjen Perikanan Budidaya terus mendorong sistem pembinaan dan pengawasan di seluruh Indonesia. Ia membeberkan bahwa kewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan penggunaan pakan di level pembudidaya juga menjadi tanggungjawab daerah yang membidangi perikanan budidaya.“Dalam tataran implementasi di pembududaya, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terus kita dorong baik dari pusat, UPT maupun daerah. Hal ini karena merupakan bagian dari rangkaian penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), jadi memang wajib dilakukan,” jelas Slamet.Guna menjamin konsistensi mutu produk obat ikan yang sudah terdaftar di KKP, Ditjen Perikanan Budidaya melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel obat ikan baik di tingkat produsen, distributor, toko obat ikan maupun di pembudidaya ikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan pangan produk perikanan budidaya dan lingkungannya baik untuk memenuhi pasar domestik maupun luar negeri.Pelayanan pendaftaran obat dan pakan juga saat ini telah dilakukan percepatan, Slamet mengungkapkan bahwa KKP telah melakukan efisiensi birokrasi pelayanan.Terkait pelayanan pendaftaran obat ikan sebagaimana Peraturan Menteri KP Nomor: 1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan, percepatan pelayanan telah dilakukan yaitu untuk penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan dari yang sebelumnya 12 hari kerja, sekarang menjadi 10 hari kerja. Sedangkan untuk penerbitan SKP Bahan Baku Obat Ikan, Sampel Obat Ikan dan Obat Ikan dari yang sebelumnya 3 hari kerja & dilakukan secara manual, kini menjadi 2 hari kerja dan dilakukan secara online mulai penyampaian persyaratan, verifikasi dokumen hingga penerbitan nya.Sedangkan terkait dengan layanan pendaftaran pakan ikan, berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan proses layanan prosedurnya dilakukan paling lama 20 hari kerja, lebih cepat dari sebelumnya proses 25 hari kerja.“Jadi menyikapi beberapa temuan hasil pengawasan yang menunjukkan masih ada pakan ikan yang belum terdaftar, saya rasa ini harus dilakukan pembinaan lebih lanjut atau bisa saja suatu kesengajaan karena KKP telah berupaya memberikan berbagai kemudahan dan tentu gencar melakukan sosialisasi,” ujarnya.Dia pun menghimbau pembudidaya untuk tidak menggunakan produk pakan dan obat ikan yang tidak teregistrasi dan segera melaporkan ke dinas terkait jika menemukan obat atau pakan yang tidak terdaftar tersebut. Slamet meminta agar tidak tergiur dengan harga yang murah, lantas melanggar ketentuan. Sebab bisa merugikan lantara keberterimaan produk di pasar akan turun. Khusus untuk pakan mandiri, registrasi wajib manakala produknya sudah dipasarkan secara luas.“Selain itu, semua pelayanan pakan dan obat ikan sampai dengan saat ini masih diberikan secara tidak berbayar (gratis) sehingga tidak memberatkan bagi pengguna jasa. Jadi saya kira seharusnya tidak ada lagi alas an bagi produsen pakan ataupun obat ikan untuk tidak segera mendaftarkan produksnya,” tambah Slamet.Sejak Tahun 2017, jumlah obat ikan yang terdaftar di KKP mengalami peningkatan sebesar 17% setiap tahunnya dengan jumlah obat ikan yang sudah terdaftar di KKP sampai dengan April 2020 ini ada sebanyak 440 merk obat ikan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 45,21% dari 303 merk obat ikan yang sudah terdaftar di Tahun 2017.Sedangkan jumlah pakan ikan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan April 2020 sebanyak 1319 merk pakan. Pakan ikan yang telah terdaftar tersebut diproduksi oleh produsen pakan industri/importir pakan ikan sebanyak 1291 merk, produsen pakan ikan mandiri sebanyak 17 merk dan produsen UPT Ditjen Perikanan Budidaya sebanyak 11 merk pakan.Sementara itu, pengendalian dan pengawasan terhadap mutu pakan dan obat ikan untuk tahun 2020, Ditjen Perikanan Budidaya menargetkan sebanyak 100 paket yang terdiri dari pengujian mutu pakan ikan sebanyak 44 paket, pengujian mutu obat ikan sebanyak 6 paket dan sertifikasi CPPIB sebanyak 50 paket (kumulatif). Sumber: KKP News ...
KKP Rancang Kawasan Tambak Udang Berkelanjutan di Perhutanan Sosial
Program KKP

KKP Rancang Kawasan Tambak Udang Berkelanjutan di Perhutanan Sosial

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut guna mendukung program perhutanan sosial di berbagai daerah.Pemilihan budidaya udang dikarenakan karena pada kawasan tersebut sebelumnya telah ada area budidaya eksisting seluas lebih kurang 312 hektare, namun dari sisi produktivitas belum dimanfaatkan secara optimal.Sebagaimana diketahui, program Perhutanan Sosial yang dicanangkan Presiden Jokowi merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan perhutani untuk kegiatan usaha produktif, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk menyukseskan program perhutanan sosial yang digagas Presiden. Menurutnya, potensi lahan yang dimiliki oleh Perhutani diberbagai daerah bisa dioptimalkan agar lebih produktif dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat.“Banyak lahan yang sebenarnya potensial untuk pengembangan budidaya ikan/udang di tambak. Saya kira program perhutanan sosial bisa menjadi pintu masuk bagaimana usaha budidaya udang bisa diperkenalkan dan menjadi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar. KKP siap untuk mendukung ini, dan tentu menjadi bukti bahwa negara hadir dalam memberikan akses ekonomi bagi masyatakat, terlebih saat ini wabah pandemik Covid-19 telah mempengaruhi ekonomi masyarakat,” kata Slamet di rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Kamis (28/5).Dalam kesempatan tersebut Slamet juga mengecek ke lapangan untuk melihat langsung kesesuaian lahan dengan usaha yang akan dilakukan nantinya. Slamet juga membeberkan keberhasilan program serupa di Muara Gembong Kabupaten Bekasi.“Jadi pemgembangan kawasan budidaya udang melalui program perhutanan sosial ini sebelumnya juga telah bergulir di Kabupaten Bekasi yakni di Muara Gembong. Pak Presiden juga hadir melakukan tebar perdana sekaligus mengawali panen udangnya. Saya berharap keberhasilan di Bekasi juga bisa berulang di Lampung Selatan,” ungkapnya.Percontohan kawasan budidaya udang, ujar Slamet merupakan contoh atau model pengelolaan budidaya udang semi/intensif secara berkelanjutan. Menurutnya, manajemen produksi dilakukan terintegrasi, penerapan biosekuriti dan pengelolaan limbah yang efektif serta manajemen usaha yang dilakukan secara kolektif.“Harapannya model seperti ini nantinya bisa diadopsi masyarakat. Jadi dari sisi produktivitas bisa optimal, namun disisi lain lingkungan dan ekosistem tetap terjaga,” imbuh Slamet.Ditanya terkait kererlibatan lintas sektoral terkait, Slamet mengungkapkan nantinya KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya akan terlibat terutama dalam merancang desain Kawasan tambak udang, rehabilitasi saluran irigasi dan dukungan sarana budidaya. Sementara lintas sektoral yang lain diharapkan dapat mendukung sesuai kewenangannya masing masing seperti Perhutani terkait legalitas lahan dan kelompok masyarakat, PLN terkait akses energi listrik; PUPR untuk akses infrastruktur seperti jalan produksi; BUMN Perbankan untuk akses pembiayaan dan Kementerian terkait lainnya.“Saat ini kami sedang melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi untuk memastikan kegiatan nantinya dapat berjalan dengan baik. KKP merencanakan melakukan percontohan kawasan udang di kegiatan perhutanan social ini sekitar 5 ha untuk awal pengembangan, dengan target produktivitas sebesar 6 ton/ha. Khusus untuk KKP nanti kami akan tunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) untuk melakukan pendampingan teknis,” pungkasnya.Selain melakukan kunjungan lapangan ke lokasi calon percontohan, Slamet juga membagikan 175 paket daya tahan tubuh kepada pegawai lingkup BBPBL Lampung yang sebelumnya terdampak musibah banjir rob beberapa waktu lalu. Slamet berharap agar bantuan yang diberikan dapat meningkatkan semangat kerja serta meningkatkan produktivitas. Sumber: KKP News ...
3 Bank BUMN Siap Dukung Penyaluran KUR Sektor Kelautan & Perikanan
Program KKP

3 Bank BUMN Siap Dukung Penyaluran KUR Sektor Kelautan & Perikanan

Tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI siap mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor Kelautan dan Perikanan.Sekadar informasi, sejak Januari hingga April 2020 realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan (KP) baru mencapai 44.431 orang, sementara jumlah pelaku usaha berdasarkan data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tercatat 1.075.488 orang atau unit usaha yang tervalidasi.KKP pun mengajak lembaga keuangan untuk menjaring calon debitur potensial di sektor kelautan dan perikanan. Terlebih realisasi KUR sektor KP baru terserap Rp1,39 trilyun dengan prosentase terbesar di bidang usaha budidaya perikanan disusul usaha penangkapan ikan, perdagangan, jasa, pengolahan dan pergaraman.Melalui Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) bertema ‘KUR – Akses Cepat, Bisnis Kelautan dan Perikanan Maju Pesat’, KKP ingin para pemangku kepentingan bisa memaksimalkan pemanfaatan KUR. Webinar yang diikuti oleh 1.277 peserta tersebut menghadirkan pembicara dari tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, dan Mandiri.Dalam diskusi tersebut, Program and Partnership Business Division Bank BRI, Djoko Purwanto, menilai kartu KUSUKA sangat membantu lembaga perbankan guna mengetahui profil pelaku usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, selain sebagai identitas tunggal, baik individu maupun korporasi, kartu KUSUKA juga dapat menjadi data base program perlindungan dan pemberdayaaan, termasuk didalamnya pemberian modal kerja, baik melalui KUR maupun non-KUR.“Kartu KUSUKA menjadi sangat penting, karena perbankan menjadi lebih percaya dalam menyalurkan KUR,” kata Djoko.Tak hanya itu, adanya profil pelaku usaha tersebut memudahkan BRI menyusun pembiayaan yang tepat sebagaimana profil pelaku. Sehingga unit cost yang dibutuhkan pelaku usaha bisa diberikan sesuai dengan kebutuhannya, berikut struktur, syarat dan pola pembiayaan bisa disesuaikan dengan pola usaha perikanan, apakah musiman atau bulanan.Senada, BNI juga akan memberikan pola pembiayaan yang menjadi kebutuhan dari para nelayan dan petambak. Bahkan, Group Head Goverment Program Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank BNI, Chandra Bagus Sulistyo menyebut pihaknya siap berkolaborasi dengan menyediakan market place penjualan hasil tangkapan/panen dan kebutuhan melaut serta usahanya. Selain itu BNI juga menyiapkan aplikasi untuk mempermudah proses produksi, dan memberikan pendampingan kepada nelayan.“BNI mencoba untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa start up. Tujuannya untuk memberikan tools dan ekosistem sehingga membantu nelayan/petambak meningkatkan produktivitasnya. Saat ini BNI telah melakukan sinergi dengan start up Aruna, FisTx, dan FishON,” urai Chandra.Sementara Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rihandjani menjabarkan strategi inovasi penyaluran KUR sektor KP dengan mengembangkan klaster–klaster tertentu berbasis pengembangan masyarakat (community development). Dijelaskannya, Bank Mandiri telah membagi 4 klaster, di antaranya budidaya perikanan seperti udang vaname di Muara Gembong, Bekasi yang bekerjasama dengan Lembaga Masyarat Desa Hutan (LMDH) dan Perum Perikanan Indonesia sebagai off-taker.Berikutnya klaster perikanan tangkap seperti yang dilakukan di Lamongan, Madura, dan Cirebon bekerjasama dengan PT. Kelola Mina Laut sebagai off-taker. Klaster ketiga ialah pengolahan hasil perikanan, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR melalui skema kerjasama dengan Perusahaan dan UMKM yang bergerak pada Pengolahan Hasil Perikanan. Tujuannya agar ada kepastian bagi nelayan bahwa hasil tangkapannya dibeli dan diolah dengan nilai yang lebih baik.Terakhir, klaster pergaraman, yakni pembuatan dan pengembangan produk KUR skema kerjasama dengan perusahaan dan UMKM terkait untuk produksi garam di Madura dan Cirebon.Nila menambahkan, pihaknya pun membangun pola value chain, dimana ada kerjasama antara Bank Mandiri dengan perusahaan inti sebagai off taker dan juga dengan debitur KUR. Bahkan, saat ini Bank Mandiri menyiapkan aplikasi Instant Approval KUR yang masih dalam proses pengembangan bernama LMS (Loan Micro Sales atau Mikro Kredit Sales). Aplikasi ini nantinya memudahkan mekanisme penyaluran kredit menggunakan smartphone sebagai inovasi mempercepat proses penyaluran KUR kepada masyarakat yang membutuhkan.“Jadi disini ada mutual benefit dimana si debitur KUR mendapatkan penyaluran bantuan dan penyaluran kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka,” jelas Nila. Sebelumnya, KKP telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan penyerapan KUR di sektor kelautan dan perikanan. Bahkan, KKP juga membentuk Kelompok Kerja (pokja) Kredit Program sektor kelautan dan perikanan. Adapun anggotanya ialah para Eselon I lingkup KKP, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, Perbankan yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, Lembaga Keuangan non Bank seperti BLU LPMUKP, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Artha Ventura, dan JamkrindoSumber: KKP News ...
KKP Pacu Produksi Komoditas Marikultur di Riau
Program KKP

KKP Pacu Produksi Komoditas Marikultur di Riau

KKP terus menggenjot produksi komoditas marikultur di Kepulauan  Riau. Saat kunjungan kerja ke Batam, Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu (13/11), Edhy Probowo berharap perkembangan perikanan di Kepulauan Riau dan Riau terus berkembang dan tidak kalah dari provinsi lainnya di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Edhy juga melakukan pelepasliaran (restocking) benih ikan nemo sebanyak 500 ekor, benih banggai sebanyak 200 ekor dan benih kakap putih sebanyak 3000 ekor serta memanen ikan kakap putih sebanyak 250 – 300 kg. Ini merupakan upaya KKP untuk mengembalikan ketersediaan ikan serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perairan umum daratan maupun lautan.“Batam memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan laut, Kepulauan Riau mempunyai luas laut hampir 61% dan daratannya 39%, kalau ada usulan dan program di daerah silahkan usulkan ke kami bisa lewat Dirjen Perikanan Budidaya”, ujar Edhy. Lanjut Edhy, “Kalau memang sangat serius dan berkomitmen, kami akan prioritaskan. Saya harap pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih fokus memperhatikan pembudidaya dan nelayan, karena tugas pemerintahan adalah pembinaan, maka diperbanyak diberikan pelatihan dan pembinaan kepada stakeholder”. Presiden telah memberikan amanat kepada menteri KKP, salah satunya penguatan sektor perikanan budidaya. “Apa yang dibutuhkan silahkan diusulkan, ada penguatan anggaran di tahun ini kalau tidak memungkinkan bisa ditindaklanjuti tahun berikutnya”, kata Edhy. Edhy menyampaikan presiden meminta segera melakukan penguatan dan meningkatkan realisasi dana KUR untuk masyarakat sehingga para nelayan dan pembudidaya dapat memanfaatkan dana tersebut sebagai modal usaha.“Saya sudah minta kepada Ditjen Perikanan Budidaya untuk mengkoordinasi dan mengidentifikasi para kelompok pembudidaya yang ingin memanfaatkan dana KUR, apalagi dana ini tanpa agunan atau jaminan sehingga dapat digunakan, dengan bunga yang relatif ringan yaitu 1,1%”, tambah Edhy.Edhy juga mengapresiasi atas kerjasama yang disepakati antara Ditjen Perikanan Budidaya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengembangan sentra kawasan bawal bintang dan kakap putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis yang sesuai dengan karakteristik daerah.  Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang ikut hadir pada kunjungan kerja tersebut, saat dimintai keterangan menyampaikan untuk pengembangan komoditas marikultur di Kepulauan Riau nantinya Ditjen Perikanan Budidaya akan melakukan pendampingan teknologi perikanan budidaya dengan pola segmentasi serta penguatan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Selat Panjang sebagai sentra produksi larva dan benih ikan laut.“Ini menjadi keseriusan dan komitmen KKP dan pemerintahan Provinsi Riau dalam pengembangan sentra kawasan bawal bintang dan kakap putih di Kepulauan MerantI. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bisnis yang sesuai dengan karakteristik daerah”, terang Slamet.Lalu kata Slamet, industrialisasi akuakultur harus terus ditingkatkan karena memiliki potensi nilai ekonomi yang luar biasa besar dalam mendongkrak perekonomian nasional serta meningkatkan struktur ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Selain itu, subsektor akuakultur didorong untuk mengentaskan persoalan kekurangan gizi pada balita seperti stunting (tubuh pendek) di Indonesia”, tambah Slamet.Sebagai gambaran, kebutuhan bahan baku dari hasil produksi budidaya laut di Provinsi Riau meningkat tiap tahunnya, rata-rata 3 – 5 ton per bulan atau mencapai 40 – 60 ton per tahun, khususnya komoditas bawal bintang, kakap putih dan kerapu. “Ini menjadi peluang besar untuk mengenjot produksinya”, ucap Slamet.Sambung Slamet, untuk itu KKP telah mendukung melalui program diantaranya bantuan benih, calon induk, teknologi budidaya ramah lingkungan, pengembangan perekayasaan, restocking serta pemenuhan kebutuhan masyarakat pembudidaya. “Di Riau, kita ada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam yang terus berinovasi dalam pengembangan budidaya laut. Inovasi teknologi tepat guna diantaranya aplikasi sistem RAS (Resirculating Aquaculture System) pada produksi benih kakap putih, bawal bintang dan ikan hias”, jelasnya.Selain itu, Kata Slamet, pengembangan akuakultur di Riau akan mengoptimalisasi tambak-tambak rakyat untuk pemberdayaan masyarakat lokal. “Kita akan usung Integrated Aquaculture Business, ini strategi efektif yang akan didorong dalam upaya menjamin siklus bisnis perikanan budidaya yang efisien, bernilai tambah dan memberikan multyflier effect bagi pergerakan ekonomi masyarakat”, kata Slamet.Slamet menilai pengembangan akuakultur harus berbasis kawasan dan komoditas unggulan di berbagai daerah potensial, dengan pengelolaan sistem produksi yang integratif.“Indonesia sendiri masih memiliki peluang besar dalam mengembangkan akuakultur laut, ini dapat dilihat dari potensi lahan perikanan budidaya laut yang ada seluas 12,1 juta hektar dengan pemanfaatan hanya 325.825 hektar (2,7%). Potensi ini harus mampu kita manfaatkan”, sebut Slamet. Dalam kunjungan kerja di Batam ini, KKP menyalurkan bantuan berupa benih ikan kakap putih sebanyak 140.000 ekor senilai Rp. 128.560.000,- dan benih bawal bintang sebanyak 35.500 ekor senilai Rp.42.295.000,-kepada 7 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten Karimun dan Kota Tanjung Pinang, Kota batam dan Kabupaten Kepulauan Meranti.Sumber : Humas DJPB ...
KKP Bersama FAO Berhasil Kembangkan Pakan Ikan Berbahan Baku Bungkil Kelapa Sawit di Sumatera Selatan
Program KKP

KKP Bersama FAO Berhasil Kembangkan Pakan Ikan Berbahan Baku Bungkil Kelapa Sawit di Sumatera Selatan

Bungkil kelapa sawit atau dikenal dengan Palm Karnel Meal (PKM) merupakan produk sampingan pembuatan minyak kelapa sawit yang tersedia sepanjang tahun di Provinsi Sumatera Selatan berpotensi sebagai bahan baku pakan ikan.Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya bersama Food and Agriculture Organization (FAO) mengembangkan pakan ikan patin berbahan baku PKM di Sumatera Selatan melalui proyek “Supporting Local Feed Self-Sufficiency for Inland Aquaculture Development in Indonesia”.Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia (World Food Day), Rabu (16/10), KKP melakukan panen perdana kolam percontohan pakan ikan mandiri di Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Jarwo di Desa Sungai Regit, Kec.Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.Dalam keterangannya di Jakarta, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto sangat mengapresiasi proyek pakan mandiri ini. “Kalau Palm Karnel Meal atau disingkat PKM ini sudah berhasil dikembangkan, kita dapat mengurangi penggunaan tepung ikan yang selama ini sebagian besar kebutuhannya memang masih dari impor”. Apalagi Indonesia merupakan penghasil PKM terbesar kedua setelah Malaysia," kata Slamet.Lanjutnya, sejak tahun 2019 ini, KKP bersama FAO memang sedang mengembangkan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal yaitu PKM sawit melalui uji coba pakan untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi dari formula pakan yang direkomendasikan FAO dengan pakan yang biasanya digunakan oleh pembudidaya patin. Uji coba ini melibatkan 6 kelompok pembuat pakan ikan yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang.“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pakan ikan khususnya patin yang berkualitas tinggi dan hemat biaya yang mampu diproduksi oleh produsen pakan skala kecil di Indonesia. Apalagi, pakan mandiri sebagian besar sekitar 80% memang digunakan untuk pakan ikan patin”, ujarnya.Lalu kata Slamet, tujuan lainnya adalah meningkatkan produksi ikan air tawar secara signifikan dengan cara pengelolaan pakan yang lebih efektif dan efisien dengan pengurangan ketergantungan pada bahan pakan impor. Selain itu juga menciptakan kesempatan kerja alternatif sektor perikanan budidaya untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk pedesaan.“Pakan mandiri saat ini semakin diminati dan menjadi andalan pembudidaya ikan skala kecil, karena terbukti memberi nilai tambah keuntungan, mampu menekan 30 – 50% dari biaya produksi. Selain itu, kualitas pakan mandiri mampu bersaing dengan pakan pabrikan”, tutur Slamet.Slamet berharap produk PKM agar tidak semuanya untuk diekspor, mengingat PKM ini merupakan bahan baku kaya protein yang dapat menjadi sumber bahan baku pakan ikan, sehingga masyarakat pembuatan pakan ataupun para pembudidaya juga dapat meningkatkan keuntungan usahanya. “Saya rasa pemanfaatan PKM ini bisa menjadi CSR (tanggung jawab sosial) perusahaan kepada kelompok pakan mandiri yaitu dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan PKM bagi bahan baku pakan secara kontinu”, Slamet menyakinkan. "Indonesia ini kaya akan bahan baku pakan karena merupakan negara tropis dimana biota mudah sekali tumbuh, baik dari tumbuh tumbuhan maupun hewan serta limbahnya yang sangat potensi sebagai bahan baku pakan”, tutup Slamet.Untuk diketahui, pemanfaatan tumbuhan sebagai pengganti tepung ikan juga telah dilakukan oleh salah kelompok pakan mandiri di Lampung dengan mengembangkan tanaman legum atau dikenal dengan indigofera. Beberapa referensi menyebutkan, Indigofera mengandung protein sebesar 23 - 26%, selain itu kaya serat dan kalsium.Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) Jarwo yaitu Wagiman, mengakui dengan penggunaan pakan mandiri formulasi FAO, pertumbuhan ikan patin yang dipeliharanya lebih baik dibandingkan dengan penggunaan pakan yang mereka produksi.“Kalau dengan pakan yang kami produksi kandungan proteinnya hanya 18% kemudian ikan patin yang dipelihara 6 bulan hanya mencapai ukuran 400 – 500 gr per ekor (1 kg isi 3 ekor), sedangkan dengan pakan formulasi FAO, proteinnya bisa mencapai 28% dan berat panennya bisa > 600 gr per ekor”, ujar Wagiman saat dimintai keterangan di sela-sela panen ikan.Menurut Wagiman memang selama ini kelompoknya, memproduksi pakan ikan tanpa proses penepungan terlebih dahulu, sehingga kemungkinan nutrisi dalam bahan baku tidak tercampur sempurna. Sedangkan untuk memproduksi pakan formulasi FAO, semua bahan baku harus masuk tahap penepungan baru kemudian dicampur bersamaan dalam mixer.“Sebelum proyek ini, kami tidak memanfaatkan bungkil kelapa sawit ini yang ternyata berpotensi menjadi bahan baku pakan ikan karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi berkisar 18 – 20%”, sambung Wagiman.Komposisi pakan FAO sendiri terdiri dari silase ikan (7,5%); kepala udang (10%); ikan asin (34%); poles (22,5%); bungkil sawit (21,6%); kanji/sagu (4%); premix (0,25%); multi-enzyme (0,1%) dan phytase (0,05%). Selain itu, FAO juga memberikan bantuan berupa mesin pencampur dan mesin penepung. Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rudgard menyampaikan dukungannya bagi Indonesia dalam mencapai kemandirian pakan ikan, sehingga keberhasilan pengembangan pakan mandiri di Indonesia dapat menjadi rujukan tersendiri di level Asia Pasifik terlebih saat ini Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan perhatian terhadap kemandirian pakan ikan yang dilaksanakan masyarakat.Stephen juga sangat mengapresiasi pemanfaatan bungkil kelapa sawit untuk bahan baku pakan ikan patin. Ia berharap kerjasama ini dapat mendorong kesuksesan gerakan pakan ikan mandiri (Gerpari) yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2015."Kegiatan pakan mandiri sangat tepat dengan semangat dunia untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kelaparan dengan penyediaan pangan yang sehat, yang sesuai dengan tema hari pangan sedunia hari ini yaitu our actions are our future, healthy diets for a zero hunger world. Melalui pakan ikan mandiri maka kita mampu menyediakan kebutuhan protein yang sehat yaitu ikan dengan harga yang lebih murah sehingga akan membantu penanganan kelaparan serta mengurangi malnutrisi di masyarakat", ujar Stephen.Pada kegiatan tersebut, KKP juga memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin berupa 1 paket mesin pakan ikan mandiri dan bahan baku pakan kepada Kelompok Lele Organik, 1 unit eskavator kepada Koperasi Sumber Bahari, 300 ribu benih ikan lele dan patin dan 30 ton pakan ikan kepada Kelompok Family Farm, bantuan 721 ekor calon induk kepada Kelompok Ranggon Jaya Bersama serta 5 paket budidaya bioflok. Total bantuan senilai kurang lebih 2,6 millar rupiah. Sedangkan bantuan dari FAO berupa 17 unit mesin mixer pakan dan 5 unit mesin penepung (hammer mill). Sumber : Humas DJPB ...
KKP Jalin Kerjasama Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Utara Sulawesi
Program KKP

KKP Jalin Kerjasama Kawasan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Utara Sulawesi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Badan Kerjasama Utara Utara  (BKSU) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah,Sabtu (12/10). Kesepakatan dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan klaster perikanan budidaya berkelanjutan di wilayah kerja BKSU, khususnya untuk komoditas udang.Sebagai informasi, BKSU sendiri merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan beberapa kabupaten yang berada di kawasan utara Sulawesi yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara. Selain itu, Universitas Negeri Gorontalo juga turut menjadi anggota wadah kerjasama ini.DJPB dan BKSU telah merancang ruang lingkup kesepakatan meliputi peningkatan produksi komoditas perikanan budidaya, penataan kawasan perikanan budidaya, pendampingan teknologi perikanan budidaya dan pengembangan usaha pembudidayaan ikan melalui pola kemitraan.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat diminta keterangannya menyatakan bahwa kerjasama ini selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, juga akan mendorong pemanfaatan potensi wilayah perikanan budidaya.Untuk diketahui, potensi wilayah perikanan budidaya mencapai 17,9 juta hektar, baru termanfaatkan sebesar 7%. Khusus untuk budidaya tambak sendiri, pemanfaatan baru 650 ribu  ha atau baru 22% dari potensi sebesar 2.96 juta ha.“Potensi ini sangat layak untuk dimanfaatkan, khususnya pengembangan budidaya melalui sistem klaster. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar. Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat” lanjut Slamet.Sebelumnya, DJPB telah menetapkan Kabupaten Buol sebagai kawasan percontohan model kawasan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi. Tidak kurang dari 10 ha lahan tambak telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol untuk menyukseskan program ini. Percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang berkelanjutan dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Slamet menambahkan “Untuk kelancaran program ini, KKP berperan memberikan dukungan seperti alat berat untuk rehabilitasi infrastruktur tambak, penyusunan DED, program PITAP atau perbaikan irigasi tambak melalui partisipasi masyarakat, pendampingan teknis, serta fasilitasi penyediaan kebutuhan benih bermutu.”Sebelum Buol, KKP telah membangun beberapa kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, dan Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah.“Tentunya dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari semua pihak yang terlibat untuk kesuksesan program ini. Dalam waktu dekat, kita akan turunkan tim dari BPBAP Takalar untuk mengawal teknis pelaksanaan mulai dari desain kawasan percontohan hingga pendampingan yang berkelanjutan” pungkas Slamet.Sementara itu Bupati Buol, Amirudin Rauf mengaku sangat antusias dengan terpilihnya Kabupaten Buol sebagai kawasan percontohan.  “Budidaya udang, khususnya udang vaname merupakan salah satu dari tiga program unggulan BKSU. Pemilihan program ini didasarkan pada kesamaan potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki oleh anggota kerjasama utara utara tersebut “ ujar Amirudin. Amirudin juga menekankan bahwa pihak pemda Buol siap menjunjung komitmen yang telah disepakati dengan berperan aktif mengawal dan mensupport program ini. “Saya akan minta seluruh jajaran SKPD yang terkait untuk dapat turut mensukseskan kegiatan ini dengan melakukan sinkronisasi program seperti penyediaan listrik, air, infrastruktur jalan dan penunjang lainnya” tutup AmirudinSumber : Humas DJPB ...
KKP Lakukan Integrasi dan Inovasi Program Budidaya Berkelanjutan
Program KKP

KKP Lakukan Integrasi dan Inovasi Program Budidaya Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kebijakan terkait program prioritas sub sektor perikanan budidaya sejalan dengan arah pembangunan nasional tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan memfokuskan bantuan prioritas pemerintah agar dapat berdampak langsung kepada masyarakat guna mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Hal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo mengenai apa yang akan menjadi perhatian dan prioritas dalam jangka waktu 5 tahun ke depan untuk menuju Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif. Khusus dari segi tahapan infrastruktur, Presiden menekankan untuk menyambungkan infrastruktur dengan kawasan produksi rakyat, dimana salah satu kawasan yang dimaksud adalah tambak perikanan.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Bogor, Senin (30/9) saat membuka Sinkronisasi Program dan Finalisasi RKA-K/L tahun anggaran 2020, mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) telah menyusun program yang dapat mendukung visi serta terfokus ke arah pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan. “Kita telah menyiapkan strategi untuk membangun kawasan budidaya berdasarkan komoditas, khususnya untuk komoditas unggulan yang dapat dijadikan andalan pembangunan.”Slamet menjelaskan, komoditas andalan yang dimaksud termasuk komoditas baru yang akan lebih dimasyarakatkan pada tahun 2020. Komoditas seperti udang merguensis dan ikan cobia menjadi contoh komoditas yang diharapkan dapat menjadi andalan baru di masa depan. Selain itu akan terus dikembangkan komoditas ikan lokal untuk meningkatkan plasma nutfah serta menjaga kelestarian lingkungan.“Yang tak kalah penting adalah penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dan kekompakan antar pembudidaya dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi dalam proses berbudidaya. Dengan berkelompok, pembudidaya dapat saling menjaga satu sama lain, serta berbagi informasi penting seperti pencegahan penyakit dan solusinya” lanjut Slamet.Strategi berikutnya menurut Slamet adalah pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam proses perikanan budidaya. Hal ini menurutnya telah diinisiasi oleh kaum milenial yang melihat pangsa pasar potensial dalam pemutakhiran sistem tata kelola yang ada. “Selain automatic feeder yang telah lebih dahulu berkembang, contoh lainnya adalah platform online yang menjembatani investor dengan pembudidaya atau platform yang menghubungkan pembudidaya dengan buyer” urai Slamet.Slamet menambahkan “Peningkatan SDM akuakultur yang kompeten menjadi langkah berikut yang tidak bisa ditinggalkan. Tentunya hal ini seiring dengan tema kebijakan APBN 2020 yang menargetkan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM. Pentingnya SDM berkualitas diperlukan untuk menunjang pencapaian target Indeks Kinerja Utama(IKU) DJPB tahun 2020.”Sebagai informasi, pada tahun 2020 DJPB menetapkan target IKU yakni produksi perikanan budidaya sebesar 18,44 juta ton, produksi ikan hias sebanyak 1,87 miliar ekor serta indeks Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di atas 101.“Kebijakan pengelolaan perikanan budidaya memerlukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi serta dukungan lintas sektor mulai dari dinas provinsi, dinas kota/kabupaten, Unit Pelaksana Teknis hingga pihak swasta dan BUMN. Dengan adanya sinergitas semua pihak, akselerasi pembangunan perikanan budidaya berdaya saing dan berkelanjutan dapat tercapai” pungkas Slamet.Capaian Positif Sub Sektor Perikanan Budidaya Tahun 2015-2019Dalam periode 2015-2019 program bantuan pemerintah untuk pembudidaya ikan seperti pakan ikan mandiri, budidaya ikan sistem minapadi dan bioflok, bantuan benih, asuransi pembudidaya ikan, excavator, pengelolaan irigasi tambak, paket bantuan ikan hias dan rumput laut telah berhasil memberikan dampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan. Indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh rata-rata per tahun sebesar 0,55 persen. Hingga bulan Agustus 2019 angka NTPi tercatat sebesar 101.86 atau naik sebesar 1,06 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 101.8. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Capaian lainnya yakni peningkatan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sepanjang tahun 2015 – Agustus 2019 tumbuh sebesar 1,85 persen. Hingga bulan Agustus 2019 NTUPi mencapai angka 114,81 atau tumbuh 1,37 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 113,26. Capaian ini mengindikasikan bahwa usaha akuakultur semakin efisien dan visible. Rata-rata nilai pendapatan pembudidaya ikan secara nasional pada semester I tahun 2019 sebesar Rp. 3,57 juta per bulan atau naik 16,24% dibanding tahun 2015 yang mencapai Rp 2,99 juta per bulan. Angka pendapatan ini jauh melampaui rata-rata UMR nasional yang hanya Rp. 2,44 juta per bulan.Kinerja produksi perikanan budidaya nasional dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan, meskipun dengan efisiensi anggaran dengan penurunan sebesar 17,30% per tahun. Selama periode 2015-2018, volume produksi ikan / udang mengalami peningkatan rata-rata 7,12% per tahun. Komoditas yang meningkat signifikan diantaranya: Udang (15,14%), Kerapu (133,21%), Lele (13,84%). Selain itu Nilai PDB Perikanan menunjukkan peningkatan positif dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,36% per tahun. Share perikanan budidaya tahun 2018 mencapai 238,64 miliar atau 57,15% terhadap total PDB Perikanan Nasional. Selain berbagai program prioritas, pengaplikasian inovasi dan teknologi dalam pembangunan perikanan budidaya juga turut mengambil peran mendongkrak kinerja seperti  Recirculated Aquaculture System (RAS), penggunaan micro bubble, sistem budidaya minapadi dan bioflok, dan automatic feeder.Sumber : Humas DJPB ...
Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP
Program KKP

Daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP

Berikut ini adalah daftar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan :1. BBPBL Lampung Jl. Yos Sudarso, Desa hanura, Kec. Padang Cermin, Kab. Pesawaran 0721-4001379 http://bbpbl.djpb.kkp.go.id/2. BPBL Ambon Jl. Laksda Leowatimena Waeheru - Ambon MALUKU 97232 0911-362047 http://bpblambon-kkp.org/3. BPBL BatamJl. Raya Balerang, Jembatan III Pulau Setoko PO BOX 60 Sekupang - Batam 294220778-7027623http://bblbatam.djpb.kkp.go.id/4. BPBL LombokJl. Jend. Sudirman No.21 PO BOX 128 Praya, Lombok Tengah, NTB 835110370- 6182034 5. BBPBAP JeparaJl. Pemandian Kartini PO BOX No.1 Jepara JAWA TENGAH 594010291-591125http://bbpbapjepara.djpb.kkp.go.id/ 6. BPBAP SitubondoJl. Raya Pecaron PO BOX 5 Panarukan Situbondo, Jawa Timur0338- 673328http://bbapsitubondo.com/ 7. BPBAP TakalarDs. Bontelo- Kec.Galesong Selatan Kab. Takalar - Ujung Pandang 922540411 - 320730 8. BPBAP TateluJl. Pinilih Desa Tatelu (Komp.Perikanan) Kec. Dimimbe Kab. Minahasa SULAWESI UTARA0431-891980 / 853175 9. BPBAP Ujung BateeJl. Krueng Raya Km. 46 Banda Aceh NANGROE ACEH DARUSSALAM PO BOX 460651-7471448 10. BBPBAT SukabumiJl. Salabintana No.17 Sukabumi 431140266-225240/225211http://bbpbat.net/11. BPBAT JambiJl. Lingkar Selatan Rt.24 Kel. Paal Merah Kec.Jambi Selatan Kota Jambi  12. BPBAT MandianginJl. Tahura Sultan Adam Km.14 Kab.Mandiangin Kab. Banjarbaru KALIMANTAN SELATAN 706610511-4780758 13. BLUPPB KarawangJl. Desa Pusaka Jaya Utara Kec. Cilebar Kab. Karawang Jawa Barat 0267 - 7011258http://www.bluppbkarawang.com/14. BPIUUK Karangasem Desa Bugbug, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Prov. Bali.0363-2724144http://bpiu2kkarangasem.com/15. LPPIL SerangJl. Raya Carita Ds. Umbul Tanjung Kec. Cinangka PO BOX 123 Anyer Lor Serang Banten 421670254-650431 ...
KKP Dorong Perluasan Kawasan Minapadi di DIY
Program KKP

KKP Dorong Perluasan Kawasan Minapadi di DIY

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong perluasan kawasan minapadi di berbagai daerah di Indonesia. Adapun Provinsi DIY menjadi salah satu target pengembangan kawasan minapadi tersebut.Sebelumnya, KKP memilih Kabupaten Bantul sebagai sasaran pengembangan minapadi di DIY yakni melalui dukungan percontohan minapadi seluas 15 ha pada TA. 2019. Bentuk dukungan tersebut antara lain  benih Ikan nila strain unggul ukuran 6-8 cm atau sebanyak 300 ribu ekor, 15 ton pakan terapung, prasarana dan sarana lainnya berupa pembuatan caren, pemagaran, peralatan perikanan, serta pendampingan. Adapun Paket bantuan tersebut diberikan kepada kelompok Dwi Manunggal yang beranggotakan 30-40 orang, dengan total bantuan senilai 450 juta rupiah. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya di sela sela kunjungan kerjanya di kawasan Minapadi Kab. Bantul. Kamis (5/9) mengatakan bahwa pemilihan Kab. Bantul sebagai salah satu kawasan minapadi tidak terlepas dari potensi bantul yang cukup besar, salah satunya ketersediaan sumber air yang cukup dan lahan persawahan yang luas. Untuk itu, menurut Slamet, potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan dengan menggenjot nilai tambahnya melalui usaha minapadi."Pengenalan konsep minapadi di Kabupaten Bantul, saya rasa akan memberikan efek ganda bagi masyarakat. Artinya yang semula hanya mengandalkan hasil panen padi, maka dengan minapadi, masyarakat akan punya tambahan pendapatan dari penjualan ikannya. Ini sangat potensial untuk mendongkrak ekonomi masyarakat", ungkap Slamet.Slamet menjelaskan bahwa  minapadi merupakan model inovasi akuakultur yang tepat guna, dan potensial untuk diadopsi dan dikembangkan oleh masyarakat.  Selain keuntungan berlipat, model ini juga sangat ramah lingkungan.“Minapadi dapat meminimalkan serangan hama pada padi, selain itu kotoran dari ikan juga menyuburkan padi, sehingga terjadi hubungan yang mutualisme. Minapadi juga tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, sehingga produk padi yang dihasilkan bersifat organik. Saat ini padi organik memiliki nilai jual tinggi, karena tergolong kategori premium.  Di samping itu melalui sistem ini produktivitas padi juga naik ”, Jelas Slamet.Slamet menambahkan, para ahli telah melakukan penelitian bahwa budidaya ikan sistem minapadi tidak mengurangi produktifitas padi. Bahkan dengan sistem ini mampu meningkatkan hasil panen padi hingga 2-3 ton per musim tanam, sehingga akan meningkatkan pendapatan petani baik pendapatan dari padi maupun pendapatan dari ikan. Hal yang menarik menurut Slamet, bahwa selain itu, ke depan lokasi minapadi ini dapat juga dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata yaitu pariwisata berbasis penggunaan lahan pertanian atau perikanan untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk selfi, seperti yang sudah diterapkan di lokasi minapadi lain, misalnya di Sukabumi, Samberembe - Sleman, serta Bali."Daerah-daerah tersebut dapat menjadi contoh bagaimana pengelolaan kawasan minapadi dapat menggerakan sektor lain seperti wisata dan edukasi. Selain minapadi saat ini juga berkembang mina cabe, dan juga mina terong. Mina cabe bisa dilihat di Dusun Samberembe Sleman ,” jelas Slamet.  Untuk mengoptimalkan pengembangan minapadi di Kabupaten Bantul, KKP juga memberikan bantuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Kab Bantul. Keberadaan UPR ini untuk penyediaan benih ke lokasi-lokasi minapadi serta ke masyarakat pembudidaya lainnya. Dengan keberadaan UPR, maka ketersediaan benih untuk ditebar pada musim tanam berikutnya sudah teratasi dengan sendirinya.Adapun bantuan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) senilai 200 juta diberikan kepada kelompok Mina Harapan Sejahtera yang juga beranggotakan 30-40 orang.  Pulung Haryadi, Asisten III Kabupaten Bantul yang mewakili Bupati Bantul, menyampaikan apresiasi kepada KKP yang telah membantu Kabupaten Bantul dalam penyediaan gizi ikan bagi masyarakat, utamanya dalam meningkatkan konsumsi makan ikan. “Percontohan minapadi ini merupakan yang pertama di Bantul. Tadi kita lihat bersama bahwa ikan yang dipelihara terlihat sehat dan besar, insyaallah akan memberikan hasil yang bagus. Saya berharap kelompok dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik sehingga bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lainnya,” tutur Pulung. Sementara itu, Subandi ketua kelompok Dwi Manunggal menyatakan siap untuk mensukseskan program minapadi di Kabupaten Bantul. “Benih nila yang kami tebar 1,5 bulan yang lalu, kami targetkan mampu menghasilkan panen ikan sebanyak 1,2 ton. Dengan pendampingan teknis yang dilakukan oleh KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi serta penyuluh perikanan setempat, kami optimis target yang kami dapat tercapai” tutup Subandi. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, KKP telah mengembangkan percontohan minapadi di lahan seluas 580 ha dan menyebar di 26 kabupaten di Indonesia. Untuk tahun 2019, DJPB sedang mengembangkan lagi di lahan seluas 400 ha yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya di Desa Tamanan, Kabupaten Bantul DIY. Khusus di Provinsi DIY, lahan minapadi telah mencapai 35 ha, masing-masing 25 ha di Kabupaten Sleman dan 15 ha di Kabupaten Bantul yang semula tidak ada sama sekali.Sumber : Humas DJPB ...
Ikan Dewa yang Hampir Punah Bakal Dibudidayakan di Ibu Kota Baru
Program KKP

Ikan Dewa yang Hampir Punah Bakal Dibudidayakan di Ibu Kota Baru

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan pelestarian Ikan Dewa di tiga pulau di Indonesia, yakni di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. "Kami akan kembangkan (Ikan Dewa) di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatera, daerah-daerah yang punya ikan-ikan endemik," kata Slamet di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin. Ia menambahkan ibu kota baru Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur, juga menjadi salah satu sasaran pemerintah untuk membudidayakan salah satu jenis ikan air tawar tersebut. "Yang jelas, ini di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, karena kami tengarai di beberapa tempat ikan ini mulai punah. Jadi akan kami kendalikan dan upayakan pemulihan di perairan umum," jelasnya. Menurut Slamet, kelak pelestarian ikan, yang masih satu kerabat dengan ikan mas ini, tidak hanya bertujuan untuk menjaga ekosistem saja. Peningkatan pendapatan serta daya saing masyarakat daerah di bidang ekonomi juga diharapkan bisa tercapai. "Ikan ini bisa dibudidayakan dengan harga yang bagus. Harganya jutaan kalau kami lihat per kilo, jadi masyarakat perekonomiannya juga membaik dengan ada usaha seperti ini," ujarnya.Sumber : Antara News ...
Presiden RI Beri Penghargaan Atas Keberhasilan Inovasi di Bidang Perikanan Budidaya
Program KKP

Presiden RI Beri Penghargaan Atas Keberhasilan Inovasi di Bidang Perikanan Budidaya

Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya merupakan penghargaan yang diberikan dari Presiden kepada warga Negara Indonesia yang telah sangat berjasa dan berbakti kepada bangsa dan Negara. Khusus di bidang perikanan budidaya, enam pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikaan (KKP) berhasil mendapatkan Tanda Kehormatan tersebut.Sebagaimana diketahui, salah satu kriteria untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya adalah keberhasilan dalam melakukan inovasi teknologi yang telah diadopsi dan berkembang serta berguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. “Terus terang, saya bangga dengan pencapaian para perekayasa DJPB dari tahun ke tahun selalu ada inovasi baru yang diciptakan dan bisa menerima penghargaan Satyalancana Wirakarya dari Bapak Joko Widodo”, ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto di sela sela penganugerahan penghargaan tersebut di Jakarta. Sabtu (17/8).Menurutnya, penghargaan satya lancana wirakarya di bidang perikanan budidaya mengindikasikan  bahwa hasil perekayasaan khususnya di bidang perikanan budidaya dari para perekayasa DJPB tersebut telah diaplikasikan serta berguna bagi masyarakat.Disamping itu, pada peringatan Kemerdekaan RI ke 74 ini, DJPB juga memperoleh penghargaan pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan teladan tahun 2019 dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Penghargaan Teladan I dan III tingkat nasional bagi jabatan fungsional PHPI diraih oleh pejabat fungsional PHPI yang berasal dari Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang dan BBPBAP Jepara serta Penghargaan Teladan I, II dan III tingkat nasional bagi jabatan fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan diraih oleh Pejabat Fungsional Pengawas Pembudidayaan Ikan yang berasal dari BPBL Ambon, BPBL Batam dan BBPBAP Jepara.Slamet mengungkapkan bahwa KKP memiliki banyak SDM unggul dan ini sejalan dengan visi Presiden untuk membawa kemajuan bagi Indonesia."Tentu sekali lagi kami sangat bangga, sekaligus optimis bahwa SDM unggul ini akan dapat diteladani dan membawa kemajuan bagi perikanan budidaya", ungkap Slamet.Adapun, deretan nama-nama penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya DJPB KKP adalah 1. Supito S.Pi, M.Si  sebagai Perekayasa Madya pada Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara atas Pengembangan Teknologi Budidaya Udang Skala Rumah Tangga guna meningkatkan pendapatan tambak rakyat; 2. Ir. Abidin Nur II, M.Sc sebagai Perekayasa Madya pada BBPBAP Jepara atas Pengembangan Udang Jerbung (Penaeus merguiensis) di Indoensia; 3. Bayu Romadhona S.Pi, M.Si sebagai Perekayasa Pertama pada BBPBAP Jepara atas Implementasi dan Pendampingan Teknis Budidaya Udang dan Rajungan Teknologi Sederhana bagi petambak masyarakat di Kabupaten Demak; 4. Ita Rizkiyanti S.Pi sebagai PHPI Muda dari BBPBAP Jepara atas Pembuatan Probiotik Kering Isolat Lokal dan Aplikasinya pada masyarakat dan pembudidaya ikan; 5. Ari Prakoso S.St.Pi sebagai Pengawas Pembudidayaan Ikan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee atas Pembinaan Kehidupan Sosial Masyarakat (eks Narkoba) melalui usaha budidaya udang/ikan di Desa Pacu kota Lhokseumawe dan 6. Ibnu Sahidhir S.Pi, M.Sc sebagai Perekayasa Muda pada BBPBAP Jepara atas Pemasyarakatan Teknologi Fermentasi dalam Akuakultur secara online untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya.Dari hasil perekayasaan tersebut, komoditas yang banyak dikembangkan adalah udang. Kondisi demikian sudah sejalan dengan target perikanan budidaya menjadikan udang sebagai salah satu komoditas tulang punggung untuk mengdongkrak ekspor perikanan Indonesia.  Saat ini pengembangan budidaya udang terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pendampingan serta terobosan teknologi baik teknologi budidaya maupun teknologi sarana dan prasarana pendukung yang telah dilakukan. Upaya tersebut telah dikembangkan oleh para perekayasa, pengawas pembudidayaan ikan serta PHPI sampai dihasilkan masyarakat yang mampu mengaplikasikannya dan meningkatkan kesejahteraannya.Untuk diketahui bahwa produksi udang nasional meningkat pada tahun 2017 mencapai sekitar 1 juta ton, dibandingkan pada tahun sebelumnya hanya mencapai 698 ribu ton. “Pengembangan udang windu dan udang jerbung sudah benar dilakukan, dikarenakan komoditas tersebut sebagai udang asli Indonesia. Sehinggga apabila nanti muncul kendala dalam usaha budidaya udang vaname, masyarakat sudah memiliki alternatif budidaya udang”, ujar Slamet. Bagi para perekayasa di bidang perikanan budidaya lebih termotivasi untuk menciptakan inovasi baru serta terus berkomitmen melakukan pembinaan dan pengaplikasian teknologi yang dihasilkan bagi peningkatan kesejahteraan pembudidaya serta keberlanjutan lingkungan dan usahanya. Dengan diterimanya penghargaan, diharapkan para perekayasa, pengawas pembudidayaan ikan serta PHPI jangan mudah berpuas diri karena masih banyak yang harus kita kembangkan bersama guna meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat pembudidaya ikan. Sehingga masyarakat dapat menuju masyarakat perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing serta berkelanjutan,”pungkas Slamet.Sumber : Humas DJPB ...
KKP Kembangkan Sistem Rantai Dingin dan Logistik
Program KKP

KKP Kembangkan Sistem Rantai Dingin dan Logistik

Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan terus mengembangkan sistim rantai dingin dan logistik terutama di sentra-sentra produksi dan daerah pinggiran. Hal ini untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor produk perikanan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M Zulficar Mochtar mengatakan, untuk memperkuat daya saing industri perikanan, kita perlu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan, standarisasi mutu, sertifikasi dan kepatuhan.    “Lima tahun ke depan, arah kebijakan dibidang kelautan dan perikanan adalah membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Zulficar, saat pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 di Lampung. Selain itu, KKP akan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan. Tak kalah penting, meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan.   Dalam hal memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan, KKP akan melakukan pengembangan industri dan jasa kelautan. Meningkatkan produktivitas garam rakyat, mendorong investasi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta melanjutkan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu merupakan beberapa prioritas yang akan dilakukan.   Muara dari semua jenis program dan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh KKP adalah mewujudkan kesejahteraan stakeholders. Karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kelembagaan pelaku usaha dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka. Untuk mencapainya, dibutuhkan pengembangan kewirausahaan dan perluasan jangkauan penyaluran dana kelolaan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).   Namun semua upaya ini tidak akan tercapai tanpa SDM yang berkualitas. Maka, KKP akan mengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi dan riset serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan agar tujuan pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai. KKP, menurut Zulficar, berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan dibidang kelautan dan perikanan dengan terus melawan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan destructive fishing melalui pendekatan penegakan hukum dan mengimplementasikan HAM perikanan. Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertangung jawab dan berkelanjutan, KKP akan berupaya untuk mengoptimalkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan konservasi keanekaragaman hayati perlu dikelola dengan baik.   “Pengelolaan WPP kita akan wujudkan melalui sistem kuota yang berbasis data serta menginisiasi model pngelolaan berbasis elektronik-WPP,” kata Zulficar. Di hadapan Gubernur Provinsi Lampung dan jajarannya, serta Bupati se-provinsi Lampung, Zulficar mengatakan, beberapa isu strategis bidang kelautan dan perikanan lima tahun ke depan yang akan dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Isu strategis tersebut antara lain masih adanya kegiatan IUU Fishing dan destructive fishing, perbaikan tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan daya saing dan nilai tambah industri kelautan dan perikanan, daya saing sumber daya manusia, inovasi teknologi dan riset, serta pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan.Sumber : darilaut.id ...
Baru 3 Provinsi Bebas Stunting, KKP Gencar Kampanye Makan Ikan
Program KKP

Baru 3 Provinsi Bebas Stunting, KKP Gencar Kampanye Makan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat baru tiga provinsi di Indonesia yang lepas dari masalah stunting. Untuk itu, KKP terus gencar melakukan sosialisasi Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) ke daerah-daerah yang tingkat konsumsi ikannya masih rendah.Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono mengatakan, peningkatan konsumsi ikan ini menjadi penting karena kandungan gizi pada ikan mampu mengatasi masalah hambatan pertumbuhan (stunting) yang melanda di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, kali ini KKP mendorong konsumsi ikan di Garut, karena Provinsi Jawa Barat belum terlepas dari masalah stunting. “Mengonsumsi ikan mampu atasi gizi buruk. Makanya kami akan terus mengajak masyarakat terus makan ikan, terutama daerah yang tingkat konsumsinya masih rendah. Salah satunya di Garut ini,” katanya, dalam keterangannya, Minggu (11/8/2019).Angka konsumsi ikan Kabupaten Garut 2018 hanya sebesar 20,70 kg/kapita (setara ikan utuh segar), masih di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat 29,64 kg/kapita. Jumlah ini bahkan jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang sebesar 50,69 kg/kapita.“Bukan hanya Garut, masih banyak daerah yang tingkat konsumsinya rendah. Makanya kami nanti kami akan hadir di sana,” paparnya.Apalagi menurut Aryo, di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, sangat penting menjaga ketahanan pangan. Ikan menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, ketersediaannya harus cukup, baik diperoleh dari perikanan tangkap maupun hasil budidaya. "Salah satu kegiatan untuk menjaga ketersediaan ikan ya restocking, dengan menebar benih ikan nilem seperti yang baru saja dilakukan di Situ Bagendit ini,” ujarnya.Sumber : OKEZONE.com ...
KKP Kerja Sama IPB Tingkatkan Pendidikan dan Riset
Program KKP

KKP Kerja Sama IPB Tingkatkan Pendidikan dan Riset

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menjalin kerja sama dengan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka meningkatkan pendidikan dan riset di bidang kelautan dan perikanan. "Tugas BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Oleh karena itu kami percaya bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama ini merupakan langkah awal bagi kedua institusi yang selanjutnya tentu diperlukan berbagai langkah-langkah teknis untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan bersama," kata Sekretaris BRSDM Maman Hermawan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Jakarta, Senin. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara BRSDM dengan FPIK IPB dilaksanakan pada acara EMBRIO International Summer School Field Course 2019 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor, Jawa Barat. Ada dua perjanjian kerja sama yang ditandatangani yakni, pertama kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) di bidang kelautan dan perikanan antara Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta dengan FPIK IPB. PKS ditandatangani oleh Ketua STP Mochammad Heri Edy dan Dekan FPIK IPB Luki Adrianto. Kedua, kerja sama Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan FPIK IPB tentang pengembangan riset sosial ekonomi di bidang kelautan dan perikanan, yang ditandatangani oleh Sekretaris BRSDM Maman Hermawan dan dan Dekan FPIK IPB Luki Adrianto. Ruang lingkup perjanjian kerja sama dengan Sekolah Tinggi Perikanan adalah exchange program berupa loka karya, pemagangan, seminar atau pertemuan ilmiah, dan publikasi; pendampingan menuju guru besar; penelitian bersama; pengabdian kepada masyarakat; dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Heri Edy menuturkan banyak penelitian Sekolah Tinggi Perikanan yang dapat dikerjasamakan dengan IPB, antara lain pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan; Illegal, Unreported and Unregulated Fishing; sampah laut; kebijakan kelautan; ekowisata; keamanan dan keamanan pangan; budidaya berkelanjutan. Sementara itu, kerja sama dengan BBRSEKP memiliki ruang lingkup antara lain riset dan pengabdian masyarakatdi bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan; praktek kerja lapangan mahasiswa; bimbingan dan atau pengujian tugas akhir mahasiswa dalam.bentuk skripsi, tesis dan disertasi; diseminasi hasil riset; dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Dua perjanjian kerja sama tersebut merupakan implementasi dari Kesepakatan Bersama antara KKP dengan IPB Nomor: 04/MEN-KP/KB/X/2016 dan Nomor: 79/IT3/KsM/2016 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditandatangani pada 13 Oktober 2016 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rektor IPB.Sumber : ANTARA NEWS ...
KKP dengan Pemda  Aceh Tamiang Jalin Kerjasama Kembangkan Perikanan Budidaya Berkelanjutan
Program KKP

KKP dengan Pemda Aceh Tamiang Jalin Kerjasama Kembangkan Perikanan Budidaya Berkelanjutan

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menjalin komitmen dengan Pemerintah Daerah Aceh Tamiang terkait sinergitas pengembangan kawasan perikanan budidaya, khususnya kawasan budidaya udang. Komitmen ini ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara DJPB dengan Pemerintah Daerah Aceh Tamiang di kantor KKP hari Senin (5/8). Kesepakatan dijalin dalam bentuk pengembangan tambak udang yang berkelanjutan berbasis klaster. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki kawasan pertambakan yang luas, dimana saat ini sekitar 80% nya belum digarap optimal. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan melalui pengembangan budidaya udang berkelanjutan dan berbasis klaster.Pengembangan budidaya melalui sistem klaster ini memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi input produksi yang akan meningkatkan daya saing harga di pasar serta kemudahan dalam hal manajemen dan transfer teknologi. Selain itu sistem klaster juga meminimalisir terjadinya penyakit dan memudahkan peningkatan kelembagaan pembudidaya yang terlibat.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam sambutannya menyatakan udang vaname dipilih sebagai komoditas yang akan dikembangkan, disamping karena teknologi yang sudah relatif dikuasai dan mudah diadopsi, juga memiliki pangsa pasar yang luas baik domestik maupun ekspor, terutama ke negera Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. “Sistem klaster ini nantinya akan memungkinkan proses produksi dilakukan secara terintegrasi. Mulai penggunaan benih bersertifikat, penggunaan induk berkualitas, penerapan padat tebar yang tidak terlalu tinggi, penggunaan obat dan pakan terdaftar, pengelolaan limbah, sistem biosecurity dan  pengawasan dan pengendalian penyakit. Prinsip ini diperlukan untuk dapat dapat memproduksi udang yang bermutu, aman dikonsumsi, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan  “ lanjut Slamet.Slamet menambahkan, guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan lintas sektor seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, baik jalan, jalur air maupun listrik, pengalokasian kawasan budidaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), pengalokasian sabuk hijau serta kemudahan dan kecepatan layanan perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi.“KKP melalui Badan Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang siap melakukan pendampingan teknis dan transfer teknologi kepada masyarakat Aceh Tamiang, khususnya pembudidaya. Dengan transfer teknologi yang tepat, kita harapkan program ini dapat menjadi salah satu sumber perekonomian terbesar di Aceh Tamiang dan akan mensejahterakan masyarakat Aceh Tamiang melalui sektor perikanan budidaya “ pungkas Slamet.Sementara itu Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil menyatakan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara membuat Aceh Tamiang mendapat keuntungan terutama akses pasar dan penyediaan input produksi yang tidak terlalu jauh. Kondisi ini, menurutnya yang  membuat potensi Aceh Tamiang layak untuk dikembangkan.  “Aceh Tamiang pernah berjaya dengan budidaya udang windu, namun sekarang tambak sudah terpangkas pantai hingga 80%. Dengan nota kesepakatan ini kami harapkan dapat membangkitkan kembali kondisi perikanan budidaya di Aceh Tamiang “ tutup Mursil.Sebelumnya pengembangan kawasan budidaya udang semi intensif berkelanjutan berbasis klaster telah berhasil diterapkan di Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan peningkatan produktivitas budidaya semula 50-200 kg/ha menjadi 5.000-10.000 kg/ha. Selain di Sulawesi Barat, pengembangan juga dilakukan di Desa Paloh, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sejoli, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dan yang terbaru dengan melakukan inisiasi kerjasama dengan Badan kerjasama Utara-Utara, di Sulawesi. KKP mendorong konsep klaster untuk mempercepat pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan budidaya di kawasan kawasan strategis.Sumber : HUMAS DJPB ...
Kolaborasi OJK-KKP, Udang dan Lele Kini Punya Asuransi
Program KKP

Kolaborasi OJK-KKP, Udang dan Lele Kini Punya Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan produk Asuransi Usaha Budidaya Udang Komersial dan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) komoditas ikan lele untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Peluncuran dua produk asuransi perikanan itu dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK M Ihsanuddin dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebijakto di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (1/8/2019). "OJK mendukung Program Strategis Pemerintah dengan meluncurkan Produk Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil dengan tambahan komoditas ikan lele, serta Asuransi Usaha Budidaya Udang Komersial, yang merupakan produk asuransi budidaya pertama kali di Indonesia," kata Ihsanuddin. "Kita harus menyentuh kalangan masyarakat petani, nelayan dan masyarakat pesisir, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat di daerah-daerah tertinggal," ungkapnya.  Pada intinya, kata dia, industri asuransi harus berani melakukan penetrasi pasar yang baru, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh perlindungan terhadap jiwa dan harta bendanya. Di sisi lain, ini membuka peluang baru agar industri asuransi tumbuh dan berkembang. Sebagai informasi, Produk Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU) Komersial memberikan perlindungan risiko kepada pembudidaya atas penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas udang yang diasuransikan atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidaya mencapai lebih dari atau sama dengan 50%.  Kriteria pembudidaya yang dapat membeli produk AUBU Komersial adalah pembudidaya tradisional, semi intensif, intensif, dan super intensif. Harga pertanggungan dari AUBU Komersial dihitung berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan pembudidaya dalam satu siklus budidaya udang. Tarif premi dihitung dari harga pertanggungan dikali 3%. Sementara untuk APPIK sudah berlangsung sejak November 2018 dan mulai Juli 2019 ini ditambahkan untuk asuransi komoditas ikan lele. Produk APPIK bertujuan memberikan perlindungan risiko kepada pembudidaya atas penyakit yang mengakibatkan matinya komoditas yang diasuransikan atau kegagalan usaha yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan kerusakan sarana pembudidaya mencapai lebih dari atau sama dengan 50%. Secara umum produk APPIK ini masih menerima subsidi premi 100% dari APBN dengan nilai premi mulai dari Rp90.000 sampai dengan Rp225.000 per tahun sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya.  Pembudidaya akan mendapatkan santunan apabila terjadi klaim dengan nilai maksimal per tahun mulai dari Rp1,5 juta sampai dengan Rp7,5 juta sesuai dengan satuan luasan lahan budidaya. Untuk komoditas ikan lele, para pembudidaya akan mendapatkan santunan dengan nilai maksimal per tahun Rp4,5 juta.  APPIK pada 2018 telah memberikan perlindungan kepada 6.914 orang pembudidaya dengan luasan lahan budidaya 10.220,6 ha dengan nilai premi subsidi APBN sebesar Rp2,987 miliar. Sementara untuk 2019, sampai Juni 2019 nilai klaim dari Asuransi Perikanan Program 2018 sebesar Rp2 miliar dari 1.335 ha lahan budidaya. Sumber : Sindo News ...
KKP Gandeng JICA untuk Kembangkan Koperasi Kelautan dan Perikanan Mandiri
Program KKP

KKP Gandeng JICA untuk Kembangkan Koperasi Kelautan dan Perikanan Mandiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency ( JICA) untuk proyek Sustainable Fishery Resource Management and Utilization. Kerangka teknis untuk sektor kelautan dan perikanan ini meliputi workshop, pre-departure meeting, training di Jepang selama dua minggu dan post-training workshop. "Program ini merupakan pelatihan untuk sumber daya manusia yang menangani koperasi sektor kelautan dan perikanan nasional agar bisa belajar dari Jepang untuk mewujudkan koperasi nasional yang lebih mandiri,” kata Sekretaris Jenderal yang juga merangkap Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP dalam keterangannya, Nilanto Perbowo, Jumat (26/7/2019). Nilanto mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2018, ada sekitar 2.884 koperasi perikanan di Indonesia yang meliputi 2.802 unit Skala Usaha Mikro, 69 unit Skala Usaha Kecil 69, dan 13 unit Skala Usaha Menengah. Jumlah koperasi perikanan ini mengisi 2,09 persen dari sekitar 138.140 unit jumlah seluruh koperasi yang ada di Indonesia. "Dari 2.802 koperasi perikanan, hanya sekitar 58 persen atau 1.687 yang aktif, dan yang mempunyai Nomor Induk Koperasi (NIK) hanya sekitar 271 unit," tuturnya. Menurut Nilanto, jika koperasi perikanan yang ada dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap iklim usaha industri. Khusus sektor kelautan dan perikanan nasional. “Kami menginginkan koperasi perikanan kita bisa lebih mapan dengan manajemen yang profesional guna mendukung usaha-usaha di sektor kelautan dan perikanan nasional. Karenanya, kami mengarah pada koperasi Jepang, dalam hal ini Fisheries Cooperative Association (FCA) yang memang sudah berhasil mengembangkan koperasi perikanan di sana,” ujarnya. Dia menambahkan, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan (KP), utamanya bagi para personil yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan koperasi sektor KP di Indonesia. Secara khusus, untuk mengembangkan kelembagaan dan memperbaiki berbagai sistem pada lembaga koperasi perikanan. “Program ini merupakan kesempatan baik bagi para stakeholders koperasi sektor KP untuk membahas bagaimana mengupayakan usaha bersama, antara pemerintah dan stakeholders dalam mengembangkan koperasi sektor KP yang dapat menjadi salah satu pilar kesejahteraan ekonomi pembangunan KP,” paparnya. Sementara itu, JICA Fisheries Policy Adviser, Nomura Ichiro, menjelaskan bahwa koperasi perikanan di Jepang atau yang disebut sebagai Fisheries Cooperative Association (FCA) sudah  tercantum dalam Undang-Undang (UU) tentang FCA tahun 1948. Adapun tujuan UU ini adalah untuk mempromosikan pengembangan sistem koperasi nelayan/pembudidaya dan pengolah hasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan status sosial ekonominya, serta berkontribusi pada perekonomian nasional negara Jepang. Nomura menyampaikan, fungsi utama dari FCA untuk aktivitas ekonomi yang meliputi bisnis pemasaran ikan, mulai dari transportasi, pengolahan, serta penyimpanan dan penjualan hasil tangkapan ikan dan produk lainnya. Terdapat juga bisnis simpan pinjam yang menyediakan pinjaman untuk biaya usaha dan hidup para anggotanya. Selain itu, FCA juga melakukan bisnis pengadaan dengan menyediakan pasokan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha (alat tangkap/peralatan lainnya, suku cadang, es dan bahan bakar) atau biaya hidup para anggotanya. “Operasional fasilitas umum di pelabuhan perikanan juga dikelola oleh FCA. Sumber : KOMPAS.com ...
Minapadi Percontohan KKP Kembali Menarik Minat Mancanegara
Program KKP

Minapadi Percontohan KKP Kembali Menarik Minat Mancanegara

Pengembangan minapadi di Indonesia kembali menarik minat negara lain. Setelah 13 negara perwakilan negara-negara Asia-Pasifik belajar minapadi di Indonesia pada awal tahun 2019, kali ini negara tirai bambu China yang menaruh minat kepada sistem minapadi yang telah memberikan keuntungan ganda bagi petani di Indonesia. Delegasi dari China sebanyak 7 orang yang berasal dari Freshwater Fisheries Research Center of Chinese (FFRC) yang melihat langsung kegiatan minapadi di Sukoharjo yang merupakan percontohan minapadi dari KKP pada 15 – 17 Juli serta berdiskusi langsung dengan petani minapadi setempat. Sebelumnya Indonesia menjadi percontohan di dunia untuk sistem minapadi, serta menjadi rujukan FAO untuk wilayah Asia Pasifik.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya Kamis (18/7) menyampaikan apresiasi yang besar kepada delegasi dari FFRC yang telah menaruh perhatian yang besar terhadap minapadi di Indonesia. Slamet menyampaikan bahwa minapadi menjadi salah satu kegiatan prioritas KKP sejak 2016. Hingga 2018, KKP sudah mengembangkan percontohan minapadi di lahan seluas 580 ha dan menyebar di 26 kabupaten di Indonesia. Untuk tahun 2019, KKP akan mengembangkan lagi di lahan seluas 400 ha yang menyebar di berbagai daerah serta menggandeng Kementerian Pertanian untuk menjadikan minapadi sebagai kegiatan prioritas.Slamet menambahkan, ”Minapadi kita jadikan kegitan prioritas karena beberapa keunggulannya, diantaranya mampu menghasilkan padi organik dengan peningkatan hasil panen padi 2-3 ton serta pendapatan tambahan pendapatan dari ikan minimal 1 ton ikan per hektar. Selain tambahan pendapatan hingga 40%, keuntungan lainnya adalah pada saat proses produksi padi tidak mengggunakan pestisida, serta minim dalam penggunaan pupuk.”“Kita tentu sangat bangga Indonesia dapat menjadi lokasi studi banding oleh negara China yang terkenal maju di bidang akuakultur serta menjadi produsen akuakultur nomor satu di dunia” lanjut Slamet“Komitmen Indonesia untuk menjadikan minapadi sebagai program prioritas turut mendukung program ketahanan pangan nasional, bahkan diperhitungkan dalam memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan pangan global “ kata SlametSlamet menerangkan bahwa saat ini minapadi tidak hanya diandalkan untuk mencukupi kebutuhan ikan nasional atau ketahanan pangan, namun telah berkembang dan dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata yaitu pariwisata berbasis penggunaan lahan pertanian atau perikanan untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan. “Agrowisata minapadi telah berkembang di beberapa daerah seperti di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel, Tabanan Bali, Desa Cikarutug Kecamatan Cireunghas, Sukabumi Jawa Barat dan di Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman Jogyakarta. Daerah-daerah itu dapat menjadi contoh bagaimana pengelolaan kawasan minapadi dapat menggerakan sektor lain seperti wisata dan edukasi” pungkas Slamet.Sementara itu Prof. Zhu Jian, pimpinan delegasi dari FFRC yang datang berkunjung ke lokasi minapadi di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang merupakan proyek percontohan minapadi kerjasama antara KKP dengan FAO tahun 2018, mengungkapkan adanya pendapatan tambahan yang diperoleh dari budidaya sistem minapadi membuat pemerintah China melalui Ministry of Agriculture and Rural Development menggencarkan konsep ini untuk mendukung program ruralisasi yang tengah dilakukan pemerintahnya. Pemerintah China terangnya, berharap agar penduduk atau pemuda desa yang dulunya ramai-ramai bekerja ke kota dapat kembali lagi ke desa dan menggeluti usaha minapadi ini.Zhu menambahkan pentingnya penyediaan protein ikan di China, “sepertiga kebutuhan total protein di China dipenuhi dari ikan, dimana dua per tiga penyediaan ikan tersebut berasal dari akuakultur, sehingga program minapadi menjadi sangat penting untuk dapat mendongkrak produksi ikan” ujarnya. Sebagaimana diketahui, rata-rata pendapatan masyarakat pembudidaya ikan secara nasional meningkat dari Rp.3,29 juta per bulan pada tahun 2017 menjadi Rp. 3,38 juta per bulan di tahun 2018, peningkatan pendapatan tersebut salah satunya merupakan dampak kegiatan usaha minapadi di berbagai daerah, di samping kegiatan prioritas lainnya seperti budidaya ikan sistem bioflok, program pakan mandiri, penerapan teknologi recirculation aquaculture system (RAS), pengembangan budidaya rumput laut hasil kultur jaringan, restocking benih ikan lokal di perairan umum serta kegiatan lainnya.Sumber : Humas DJPB ...
Budidaya Ikan Berbasis Kawasan, Solusi Ciptakan Lapangan Kerja
Program KKP

Budidaya Ikan Berbasis Kawasan, Solusi Ciptakan Lapangan Kerja

Potensi ekonomi budidaya berbasis kawasan tambak ini sangat besar. Bahkan, budidaya berbasis kawasan ini kalau dikembangkan dengan baik dapat dijadikan salah solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, apabila potensi budidaya tambak udang sekitar 3 juta hektar (ha) dimanfaatkan 500 ribu ha saja dengan produksi kakap putih rata-rata 1,5 ton/ ha, maka akan ada tambahan produksi sebanyak 750 ribu ton dari kakap putih. Jika dikalkulasi, dengan harga  kakap putih Rp 50 ribu/kg,  maka nilai ekonominya sekitar Rp 37,5 triliun atau US$  2,68 milyar. “Bukankah potensi ekonomi yang luar biasa,” ujar Slamet, di Makassar, Jumat (12/7).Lantaran potensi budidaya berbasis kawasan ini cukup besar, Slamet mendorong agar daerah-daerah lain dapat mengembangkan kawasan-kawasan budidaya serupa dengan komoditas andalan masing-masing. "’Jadi tak hanya Pinrang dan Maros, kabupaten lain seperti Pangkep dan Jeneponto juga akan kita dorong sebagai kawasan budidaya kakap putih,” kata Slamet.Menurut Salmet, budidaya berbasis kawasan dengan komoditas andalan dan spesifik ini bisa menjadi trend di daerah potensial di seluruh Indonesia. Nantinya, akan  ada kawasan budidaya windu, nila salin, bandeng, vaname dan lainnya.“Komoditas yang potensial dikembangkan diantaranya nila salin. Sebab, jenis komoditi ini memiliki keunggulan spesifik.  Dari sisiknya saja mampu menghasilkan bakteri positif yang dapat berperan sebagai kompetitor bakteri negatif yang dapat mematikan udang,” kata Slamet.Slamet juga mengatakan, agar budidaya berbasis kawasan di Sulsel ini berjalan baik dan berkelanjutan, Ditjen Perikanan Budidaya sudah menunjuk  Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar dan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon sebagai penanggung jawab program. “Tahun ini ada 5 unit hatchery tambahan dengan teknologi budidaya sistem resirkulasi (RAS) untuk kegiatan pendederan benih ikan konsumsi termasuk kakap putih. Dengan teknologi RAS, kapasitas produksi benih meningkat mencapai 3 juta ekor per tahun. Fasilitas dan kemampuan ini siap untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya di berbagai daerah,” kata Slamet.Abdul Warih, salah pembudidaya kakap putih dan udang windu di Pinrang  menyatakan, berbudidaya kakap putih di tambak sangat menguntungkan. Sebab, kakap putih bisa dibudidaya bersama komoditas bandeng dan udang atau polikultur.“Apabila sebelumnya kami hanya panen 300 kg udang windu dan bandeng 150 kg. Sekarang, tanpa sentuhan teknologi setidaknya kami mendapatkan tambahan minimal 300 kg kakap putih. Jadi, kalau kami jual dengan Rp 50 ribu/kg, ada tambahan pendapatan Rp 15 juta/ panen,” papar Warih.Warih juga mengatakan, udang windu yang dibudidaya bersama kakap putih,  pertumbuhannya bagus dan sehat. Bahkan, udangnya tumbuh lebih cepat dan ukuran panennya lebih besar. “Ini bisa jadi solusi agar tambak kami tak nganggur. Kami juga tetap punya pekerjaan dan berpenghasilan lumayan,” ujar Warih. Sumber : Tabloid Sinar Tani ...
Borong Kalukua Jadi Salah Satu Percontohan Budidaya Kakap Putih
Program KKP

Borong Kalukua Jadi Salah Satu Percontohan Budidaya Kakap Putih

MAROS — Dusun Borong Kalukua Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru dijadikan salah satu percontohan pengembangan kawasan budidaya kakap putih di tambak.Sebanyak 150 ribu benih ikan kakap putih yang disalurkan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 11 Juli 2019 di Dusun Borong Kalukua Desa Borimasunggu kepada kelompok pembudidaya ikan dengan target sasaran untuk kawasan kakap putih sekitar 300 hektare. Penyerahan bibit ini dihadiri langsung oleh Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Nono Hartanto, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Sulkaf S Latief, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Maros, Sam Sophyan, dan Kepala Balai Perikanan Ambon.Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, mengatakan, pihaknya melakukan penebaran benih kakap putih dan juga memberikan bantuan ke Maros berupa benih kakap putih, nila salin, bandeng, dan udang windu. “Diharapkan benih-benih ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produksi perikanan budidaya,” katanya. Diakuinya, sebelum di Maros, pihaknya juga telah membuka budidaya ikan kakap di Pinrang.Slamet mengatakan, alasan diberikannya bantuan kakap putih dan nila salin karena pihaknya ingin membentuk kawasan perikanan budidaya yang berbasis komoditas. Sebab, Maros sudah ditetapkan sebagai kota minapolitan dan ini juga basisnya pada komunitas.Lebih lanjut, kata dia, pihaknya sengaja memilih kakap putih karena bisa untuk memutus rantai penyakit udang yang selama ini menjadi momok pembudidaya.“Jadi kakap putih ini bisa memutus rantai penyakit udang yang selama ini menjadi momok pembudidaya. Nah itu akan kita hilangkan dengan kakap putih maupun dengan nila salin. Sebab kakap putih ini ikan yang rakus, karena memakan apa saja yang ada ditambak. Seperti keong dan cacing yang merupakan potensi karier penyakit virus yang membahayakan udang. Sehingga diharapkan tidak ada lagi karier yang menyebabkan potensi penyakit ke udang,” jelasnya.Dia juga mengatakan, kakap putih bisa menjadi komoditas andalan. “Karena kakap putih ini punya tekstur daging putih dan sangat diminati oleh dunia dan juga lokal Indonesia. Sehingga marketnya pun berpotensi diekspor,” sebutnya. Menurutnya budidaya ikan kakap putih ini juga merupakan salah satu cara untuk membangkitkan recovery tambak yang mangkrak.“Kita memberikan solusi supaya tambak ini termanfaatkan kembali karena selama ini produksi udang menurun disebabkan penyakit. Sehingga solusinya ya dengan budidaya kakap putih dan nila salin agar tetap ada terus kegiatan,” jelasnya.Jumlah benih yang disalurkan, kata dia, sekitar 800 hingga 900 ribu ekor yang terdiri atas ikan nila salin 62 ribu ekor, 500 ribu udang windu, 200 ribu benih ikan bandeng dan 150 ribu ekor kakap putih. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bantuan benih nila salin di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru.Sumber : FAJAR.CO.ID ...
KKP dan FAO Luncurkan UPI Pindang Higenis di Lombok Utara
Program KKP

KKP dan FAO Luncurkan UPI Pindang Higenis di Lombok Utara

KKPNews, Lombok Utara – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) resmi meluncurkan Unit Pengolahan Ikan (UPI) pindang higienis di Dusun Lekok, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (27/6). Upaya ini dilakukan sebagai wujud perbaikan rantai nilai pangan pada pengolahan dan peningkatan produktivitas serta pendapatan dengan integrasi ke akses pasar yang baru.Perwakilan FAO Indonesia, Stephen Rugard menyebutkan, pembangunan pengolahan ikan pindang higienis ini memang bukanlah proyek besar, tapi mempunyai efek yang besar karena selain dapat meningkatkan taraf ekonomi juga meningkatkan gizi masyarakat. “Kami berterima kasih kepada KKP maupun pemerintah daerah yang mampu merealisasikan proyek ini,” katanya.Pengolahan pindang ini, memang merupakan usaha yang sudah berjalan lebih dari ratusan tahun lalu. Menurut Stephen, dalam hal ini, FAO hanya memperbaiki manajemen bisnis, sanitasi, dan lainnya untuk meningkatkan nilai dan gizi ikan pindang ini. “Makanya saya akan perkenalkan ikan pindang ke keluarga saya bahkan ke dunia,” tambahnya.Oleh karenanya, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini KKP. Ia bahkan menyebut akan menambah program bantuan yang sama. “Jika diperbesar ikan pindang bisa mendunia,” ujarnya.Di tempat yang sama, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Innes Rachmania mengatakan, proyek ini merupakan perbaikan dari rantai nilai pangan dan produktivitas ikan pindang dengan integrasi pasar baru yang dimulai sejak September 2016. Proyek ini merupakan kolaborasi antara KKP dan FAO, yaitu “Development of Effective and Inclusive Food Value Chains in ASEAN Member States” yang didanai oleh Jepang.“Proyek ini merupakan wujud peningkatan ketahanan pangan dan nilai ekonomi terutama untuk usaha kecil dengan fokus produk olahan pindang karena mampu meningkatkan peluang akses pasar baru,” paparnya.Adapun produk yang dihasilkan dari unit pengolahan yang ada saat ini adalah pindang presto dan pindang higienis. Namun ke depan tidak menutup kemungkinan untuk pembuatan produk seperti abon atau yang lainnya. “Dengan pengolahan ikan pindang higienis ini maka hasil produk olahannya bisa lebih bersih, bergizi, dan mempunyai nilai tambah,” tuturnya.Lebih lanjut Innes menjelaskan, UPI higienis ini dibangun dalam luasan wilayah 65 m2 dengan kapasitas produksi sekitar 500 kg/hari. Pembangunannya menelan biaya senilai Rp332.752.990. Selain itu juga diberikan bantuan peralatan pengolahan seperti boiling table, cooker hood, washing table, working table, wash basin, storage rack, grease trap, chest freezer, low temperature freezer, gas stand burner, vacuum packing machine, dan timbangan digital. Peralatan yang dihibahkan ini bernilai Rp84.459.250.UPI ini juga dilengkapi dengan IPAL berukuran 7,5 m2 yang terdiri dari 4 (empat) chamberpenampungan dengan sekitar 50 orang pengolah yang telah dilatih ilmu sanitasi, pengelolaan limbah, dan kewirausahaan.Seperti diketahui, ikan pindang merupakan produk olahan hasil perikanan yang popular di Indonesia setelah ikan asin. Selain memiliki cita rasa yang lezat, pindang tidak terlalu asin dan dapat diolah dari semua jenis ikan. Umumnya dilakukan oleh industri skala mikro dan kecil.Berdasarkan SNI 2016, pengolahan pindang ikan terbagi 2, yaitu pindang garam dan pindang air garam.Sementara itu, untuk sebaran industri pengolahan pindang skala mikro dan kecil terpusat di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Lokasi UPI terbanyak yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Bali, Jakarta, dan Banten yang jumlahnya mencapai 96,20 persen atau 11.175 UPI dari total 11.616 UPI mikro kecil. Di tempat terpisah, Plt. Direktur Jenderal PDSPKP, Nilanto Perbowo menuturkan, program FAO ini merupakan stimulan bagi UPI pindang dalam memperbaiki nilai tambah produk pindang yang terjamin mutu dan keamanan produknya. “Pembangunan UPI Pindang Higienis dan pelatihan penguatan kapasitas UKM seperti pelatihan pengelolaan limbah, pengembangan produk, dan kewirausahaan selama program FAO berlangsung, bisa menjadi contoh dan diterapkan secara mandiri oleh pemerintah daerah pada UPI skala mikro kecil di daerahnya,” tandasnya.Sumber : KKP News ...
KKP Lanjutkan Program Smart-Fish, Tingkatkan Daya Saing Perikanan
Program KKP

KKP Lanjutkan Program Smart-Fish, Tingkatkan Daya Saing Perikanan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kedutaan Besar Swiss di Indonesia dan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), melanjutkan kerja ama program Smart-Fish hingga periode kedua (2019-2022).Keberlanjutan program karena mampu meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi sektor perikanan nasional. Sehingga berkontribusi membuka pangsa pasar baik domestik maupun ekspor, dan memberikan keuntungan lebih bagi pembudidaya ikan.Sekretaris Jenderal KKP merangkap Plt. Direktur Jenderal Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Nilanto Perbowo, menjelaskan program Smart-Fish telah membantu mewujudkan pengembangan sektor perikanan nasional terutama untuk tiga rantai nilai komoditas: rumput laut, pangasius, dan P&L (pole and line) tuna. "Oleh karenanya, program ini kami perpanjang," ujarnya, Kamis (4/7/2019).Menurut Nilanto, untuk rantai nilai pangasius, program ini telah memperkenalkan metode budidaya baru yang telah meningkatkan efisiensi, kualitas, dan warna daging yang lebih baik, serta peningkatan produksi.Adapun branding "One-by-One" untuk P&L tuna juga telah mempromosikan perikanan pole and line Indonesia sebagai perikanan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan memiliki praktik penangkapan ikan yang lebih baik. Disamping itu juga untuk masalah pakan, mampu menekan biaya pakan hingga di bawah 60%."Kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Swiss yang mau memberikan dukungan pada sektor perikanan dan kelautan nasional," tuturnya.Hal senada dilontarkan Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Berny A. Subki, program hibah pemerintah Swiss senilai USD1,7 juta (setara Rp24 miliar) dinilai terbukti meningkatkan volume produksi perikanan, dan sebaliknya menekan ongkos produksi, khususnya di tiga komoditas yakni ikan patin, rumput laut, dan tuna.Untuk ikan patin misalnya, ongkos produksi di tingkat pembudidaya dalam lima tahun terakhir berhasil ditekan dari yang sebelumnya selalu di atas 60%."Hampir 60% secara umum biayanya habis di pakan, karena impor. Dengan pakan mandiri dan dibantu Smart-Fish, yang menggunakan material lokal, ternyata nutrisinya tidak kalah dari yang impor. Pembudidaya bisa untung dan bisa meningkatkan volume produksi," kata Berny.Demikian pula untuk komoditas rumput laut dan tuna. KKP mengklaim telah terjadi kenaikan volume produksi dengan tingkat efisiensi tinggi, sehingga menghasilkan lonjakan keuntungan bagi pembudidaya.Selain itu, intervensi Smart-Fish juga mendorong investasi oleh pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemerintah sebesar USD11,8 juta "Tiga komoditas ini memiliki harapan cerah untuk daya saing perikanan di Indonesia," ujarnya.Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Machmud, mengungkapkan, saat ini, Indonesia sedang bersaing dengan Vietnam dalam memenuhi permintaan patin di Timur Tengah. Dengan permintaan secara global sebesar 500.000 ton, Machmud optimis Indonesia bisa menggarap sejumlah pasar potensial, seperti Afrika.Menurut Machmud, ikan patin Indonesia sudah mampu menembus pasar Arab Saudi. Tahun 2019, 200 ton patin beku diekspor perdana ke Arab Saudi untuk keperluan jemaah haji, dengan nilai USD472.000.Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Kurt Kunz, mengatakan program Smart-Fish telah memberikan hasil dan pencapaian yang memuaskan dan akan dilanjutkan untuk disebarluaskan ke seluruh Indonesia. "Ke depan, program ini akan merangkul semua pembudidaya dan seluruh komoditas. Sehingga sektor perikanan Indonesia bisa lebih maju dan berkembang".Sumber : Sindo News ...
FAO Pilih Indonesia Sebagai Lokasi Percontohan Perbaikan Tata Kelola Biosekuriti Perikanan Budidaya
Program KKP

FAO Pilih Indonesia Sebagai Lokasi Percontohan Perbaikan Tata Kelola Biosekuriti Perikanan Budidaya

Jakarta - FAO mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam pencegahan penyakit ikan. Strategi nasional penanganan penyakit ikan khususnya udang, yang dimiliki Indonesia dinilai terbukti berhasil dan tidak setiap negara memilikinya. Atas kesuksesan ini, Indonesia bersama Vietnam dipercaya sebagai negara percontohan implementasi metode strategi biosekuriti bagi usaha budidaya yang sedang dikembangkan oleh FAO. Penilaian ini disampaikan oleh Dr. Melba Reantoso dari FAO Pusat, Roma dalam “National Seminar on Aquaculture Biosecurity Governance” di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (10/5).Sebelumnya Indonesia dan Vietnam berhasil dipilih oleh FAO untuk mendapatkan fasilitas pendanaan dari pemerintah Norwegia berupa proyek pengembangan akuakultur yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan cara penerapan biosekuriti, penguatan kerangka hukumnya, dan peningkatan kegiatan akuakultur yang berkelanjutan.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, dalam sambutannya saat membuka seminar tersebut meyatakan bahwa kepercayaan FAO ini sekaligus juga merupakan pengakuan dan dukungan dari lembaga serta negara internasional atas keberhasilan Indonesia mengendalikan penyakit ikan.“Saat ini Indonesia telah menerapkan sistem biosekuriti nasional yang ditujukan untuk mengurangi resiko introduksi ataupun penyebaran penyakit ikan. Hal ini dimulai dengan kerjasama dengan FAO dalam pengembangan On-Farm Biosecurity and Best Management Practice di tahun 2015, dan telah diadposi hingga saat ini” terang Slamet.“Atas keberhasilan itu sekaligus untuk memperkuat sistem tersebut, upaya perbaikan terus dilakukan, salah satunya adalah melalui kerjasama proyek yang sedang kita kerjakan bersama FAO dan negara Norwegia ini”lanjutnya.Slamet menjelaskan bahwa proyek ini tidak terlepas dari upaya untuk menjawab isu ketahanan pangan seiring permintaan masyarakat dunia akan produk perikanan budidaya yang terus meningkat pesat, dimana penduduk dunia pada tahun 2050 diproyeksikan mencapai 9,7 miliar jiwa.“Dengan kerjasama ini, kita berharap pengelolaan kesehatan ikan untuk mendukung sektor akuakultur makin kuat dan berbasis pada teknik atau metodologi yang berstandar internasional, sehingga status kesehatan dapat dikelola secara berkelanjutan yang akan berdampak pada penguatan ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan pertumbuhan ekonomi”jelasnya.Slamet juga menyampaikan bahwa saat ini ruang lingkup proyek yang telah disepakati yakni pelaksanaan percontohan surveilan penyakit EHP (Enterocytozoon Hepato Penaeid) pada udang. Teknik surveilan penyakit ini menggunakan metode 12 point cek list. Kabupaten Jembarana Provinsi Bali terpilih sebagai lokus kegiatan ini. Melalui metode ini diharapkan dapat mengindentifikasi faktor resiko penyakit dan dapat menyempurnakan sistem biosekuriti nasional khususnya dalam praktek budidaya udang.Sedangkan penguatan kerangka hukum dalam pengelolaan kesehatan ikan yang berkelanjutan dilakukan melalui sosialisasi metode progressive management pathway, aquaculture biosecurity, dan anti-microbial resistance. Selain itu juga akan dilakukan surveilan Epidemiologi oleh narasumber FAO kepada perwakilan otoritas bidang pengelolaan kesehatan ikan Indonesia.“Kami telah melakukan diskusi internal bahwa jenis penyakit ikan yang dipilih untuk pelaksanaan percontohan surveilan yakni penyakit EHP pada udang vaname. Pertimbangannya penyakit EHP merupakan penyakit berbahaya penyebab pertumbuhan udang menjadi terhambat. Pertimbangan lainnya karena udang vaname adalah komoditas ekspor”terang Slamet. “Saya berharap melalui kerjasama ini terjadi peningkatan kapasitas pengaturan sistem biosekuriti akuakultur secara nasional utamanya untuk kegiatan surveilan penyakit ikan dan khususnya untuk masyarakat pembudidaya udang. Disamping itu agar diketahui prevalensi keberadaan penyakit EHP pada udang. Hingga akhirnya metode ini dapat digunakan untuk mengukur prevalensi penyakit ikan jenis lainnya”Slamet berharap. “Peningkatan produksi perikanan budidaya harus diikuti dengan penguatan dan perbaikan pengelolaan kesehatan ikan melalui penerapan biosekuriti, yang pada akhirnya akan mendukung produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Saya yakin proyek ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi contoh bagi negara anggota FAO lainnya dalam pengelolaan “Aquatic Animal Health” pungkasnya. Untuk diketahui bahwa kerjasama dengan FAO tidak hanya di bidang penyakit namun juga kerjasama pengembangan pakan mandiri, minapadi, blue ekonomi serta management tool perikanan budidaya. ...
KKP Resmikan Kawasan Hatchery Ikan Laut Modern di BPBL Ambon
Program KKP

KKP Resmikan Kawasan Hatchery Ikan Laut Modern di BPBL Ambon

Ambon – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto meresmikan hatchery ikan laut modern dan terbesar kapasitas produksinya yang berada di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Selasa (30/4/2019) pagi. Dalam kesempatan itu, Slamet menyampaikan bahwa dengan beroperasinya hatchery ini, maka kebutuhan benih berbagai jenis ikan laut seperti bubara, kakap putih, kerapu macan dan kerapu bebek bagi pembudidaya ikan, khususnya dikawasan timur Indonesia semakin terpenuhi. Jangkauannya pun makin luas hingga ke seluruh Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. “Pembangunan hatechery ini merupakan implementasi dari amanat menteri Kelautan dan Perikanan, Bu Susi, agar kita memiliki balai perikanan budidaya laut yang modern dan sebagai pintu gerbang inovasi teknologi perikanan budidaya laut di Indonesia Timur. Ini akan menjadi kebanggaan Indonesia”, terang Slamet. Hatchery ini modern karena sepenuhnya telah menerapkan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) seperti di negara-negara maju, khususnya pada fase pendederan dan penggelondongan benih. Keunggulan teknologi ini yaitu kepadatan ikan bisa ditingkatkan dimana dengan wadah yang sama, kapasitasnya bisa naik hingga 5 kali lipat. Kualitas air juga mudah dikontrol dan jauh lebih stabil. Selain itu, penggunaan air ganti jauh lebih sedikit yakni hanya dibutuhkan 10% dari volume total air per hari, sehingga jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan teknologi biasa (flowthrough) yang membutuhkan pergantian air hingga 300 % agar ikan bisa hidup dengan baik. “Dibangunnya hatchery ini bertujuan untuk menciptakan industri budidaya atau pembenihan yang berkelanjutan sehingga apa yang dilakukan harus meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya serta ramah lingkungan. Oleh karena itu juga perlu diterapkan mekanisasi dan digitalisasi”, lanjutnya. Slamet juga menjelaskan bahwa penerapan teknologi RAS di hatchery sudah sangat tepat. Ia mengutip pernyataan FAO bahwa ada tiga kendala yang dihadapi oleh perikanan budidaya kedepan yakni sempitnya lahan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan lain, seperti perumahan dan industri. Selain itu lanjut Slamet, terjadi krisis air dan tantangan bagaimana meningkatkan produktivitas seiring semakin meningkatnya penduduk dunia yang menuntut kebutuhan pangan. “oleh karena itu jawabannya adalah penerapan teknologi RAS dan ini sudah sangat tepat” tegas Slamet. Penerapan teknologi RAS, menurut Slamet saat ini sudah diterapkan juga oleh UPT DJPB lainnya termasuk balai perikanan budidaya air tawar di Sukabumi, Mandiangin Kalimantan Selatan dan Tatelu Sulawesi Utara. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh seluruh kepala UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya tersebut, Slamet juga berpesan agar UPT selain sebagai pusat produksi benih juga menjadi rujukan dan bermanfaat luas bagi seluruh stakeholder. "Selain sebagai pusat produksi benih dan induk unggul, UPT juga berfungsi sebagai pusat teknologi dan inovasi, pelayanan laboratorium, pakan alami dan memiliki fungsi pembinaan serta pendampingan kepada masyarakat" pungkasnya. Sementara itu Kepala BPBL Ambon, Tinggal Hermawan menjelaskan bahwa hatchery yang baru diresmikan ini dibangun di lahan seluas 2 hektar sehingga keseluruhan hatcehry yang dimiliki BPBL Ambon kini berdiri di lahan seluas 4 hektar. Kapasitas produksi benih hatcehry pun kini mampu mencapai 3 juta ekor benih per tahunnya dari sebelumnya hanya 700 ribu ekor.  Salah satu komoditas utama yang diproduksi lanjut Tinggal yakni benih ikan Bubara. Ikan yang telah berhasil diproduksi massal oleh BPBL Ambon ini, kapasitas produksinya berhasil ditingkatkan hingga minimal 1 juta ekor benih per tahun dari sebelumnya 500.000 ekor atau naik hingga 2 kali lipat lebih.  Sementara itu, Walikota Ambon dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa salah satu aktivitas ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan kota Ambon yakni sektor perikanan disamping jasa/perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu menurutnya, pemerintah kota Ambon terus berupaya meningkatkan produksi perikanan termasuk perikanan budidaya. “Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah kota Ambon, tentunya sangat bersyukur serta memberikan apresiasi yang tinggi, bahwa di hari ini, diresmikan hatcery atau unit pembenihan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Ini tentu akan mendukung pengembangan perikanan di Kota Ambon yang ditetapkan sebagai salah satu lumbung ikan nasional”ungkap asisten III Pemerintah Kota Ambon saat membacakan sambutan Walikota.   ...
Budidaya Cacing Sutera Dorong Produksi Benih Ikan Nasional
Program KKP

Budidaya Cacing Sutera Dorong Produksi Benih Ikan Nasional

Jakarta – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, saat dimintai keterangannya di Jakarta, Selasa (23/4) menjelaskan bahwa salah satu pakan alami yang penting dalam kegiatan budidaya ikan air tawar khususnya pada fase pembenihan, yaitu cacing sutera. Oleh karenanya, saat ini pengembangan budidaya cacing jenis ini terus digalakkan di berbagai daerah di Indonesia. Cacing sutera bernama latin Tubifex sp atau sering disebut cacing rambut merupakan cacing berkoloni yang masuk dalam kelas jenis Oligochaeta berukuran 2 – 4 cm yang hidup di perairan jernih dan kaya bahan organik.  Slamet menuturkan bahwa cacing sutera mengandung protein berkisar 57 – 60% dan lemak 13 – 20%, karena nilai gizi yang tinggi ini membuatnya sangat diminati pembudidaya guna mencukupi kebutuhan nutrisi bagi pertumbuhan benih ikan.Baca juga: Apartemen Cacing Tingkatkan Produktivitas  Selain itu, cacing sutera juga mengandung vitamin B12, mineral, asam amino serta asam lemak tak jenuh. Cacing ini juga mudah dicerna dalam tubuh ikan karena tanpa tulang kerangka serta sesuai dengan bukaan mulut larva. “Budidaya cacing sutera bahkan sudah menjadi salah satu peluang ekonomi bagi masyarakat. Keuntungan dari budidaya cacing sutera tidak memerlukan luasan lahan yang besar, cukup dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan selain itu tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga waktu pengembalian investasinya pun lebih singkat dan perputaran uangnya juga cenderung lebih cepat”, ujar Slamet.  Slamet menjelaskan bahwa KKP terus berupaya agar teknik budidaya cacing sutera ini dapat dikuasai oleh pembudidaya khususnya di luar Pulau Jawa. Hal ini untuk mengatasi kelangkaan pakan alami bagi benih ikan sehingga benih ikan air tawar tidak semata-mata menggantungkan dari Pulau Jawa.  Selain itu, Slamet mengatakan ada banyak metode budidaya cacing sutera yang bisa dilakukan pembudidaya, mulai dari metode kolam plastik terpal, nampan bertingkat, bak semen, hingga kolam tanah yang bisa dilakukan di outdoor maupun indoor. “Dengan adanya penguasaan teknologi budidaya cacing sutera saat ini maka dapat menjamin ketersediaan pakan alami secara terus-menerus dan kontinu sehingga problem utama pembenihan ikan air tawar, yaitu ketersediaan pakan alami, sudah terpecahkan”, ungkapnya.Jual cacing sutera disini!  Dari hasil penelitian diketahui pemberian pakan cacing sutera dapat meningkatkan laju kelulushidupan serta pertumbuhan ikan baik fase larva maupun saat pembesaran. “Tahun 2019 kita targetkan produksi benih sebanyak 2,3 milyar ekor yang nantinya untuk mendukung peningkatan produksi budidaya. 213,9 juta ekor diantaranya akan diberikan untuk program bantuan benih di 34 provinsi di Indonesia, sehingga kebutuhan cacing sutera untuk produksi benih tersebut harus terpenuhi”, tutur Slamet.  Lanjutnya, dengan target kebutuhan benih tersebut maka akan terbuka pula pasar cacing sutera sehingga peluang usaha yang tercipta sangat besar.“Jika budidaya cacing sutera ini dijadikan usaha sampingan bagi pembudidaya ikan akan menguntungkan secara ekonomi karena cacing sutera dapat dijual, sehingga dapat meningkatan pendapatan mereka”, tutup Slamet. Tahapan Budidaya Cacing Sutera Saat ini KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah berhasil berinovasi mengembangkan budidaya cacing sutera secara massal. Selain itu, inovasi tersebut telah didesiminasikan kepada masyarakat pembudidaya ikan di seluruh Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar yaitu di Sukabumi, Jambi, Tatelu dan Mandiangin. Pembudidaya cacing sutera di Bogor yang juga Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Pintu Air, Umar Hasan, saat dimintai informasinya menyebutkan tahapan budidaya cacing sutera cukup sederhana, terdiri dari persiapan wadah dan media, kemudian penebaran benih, pemberian pakan hingga pemanenan biomassa.  Umar melakukan budidaya cacing sutera dengan metode wadah nampan (tray) sebanyak 96 buah, dibuat rak tersusun secara vertikal.  Lanjutnya, pada wadah tersebut dipasang pelindung berupa paranet atau plastik UV yang berfungsi menjaga kestabilan suhu, masuknya air hujan serta menjaga agar partikel lainnya (sampah atau kotoran) tidak masuk ke dalam media.  Kemudian, pemupukan dasar media dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu (pemumpukan dengan cara langsung dilakukan dengan mencampur kotoran hewan (ayam, kambing atau sapi) sebanyak 100 – 250 gr/m2 dan dedak 200 – 250 gr/m2, sedangkan pemupukan dengan cara fermentasi diberi tambahan probiotik 100 ml/m2 dan molase sebanyak 10% dari jumlah bahan pemupukan.Baca juga: Melihat Budidaya Cacing Sutera dengan Sistem Apartemen “Setelah itu, media didiamkan selama 3 – 4 hari dan dilanjutkan dengan penebaran benih cacing sutera dengan kepadatan 1 liter per meter persegi”, jelas Umar.  Kegiatan pemberian pakan perlu dilakukan sebagai asupan makanan untuk pertumbuhan cacing sutera dengan cara menaburkan pakan secara langsung seperti dedak, sayuran yang telah dimasak atau sisa olahan dapur. “Setelah masa budidaya selama 2 minggu, cacing sutera dapat dipanen dengan menggunakan serok dengan bahan yang halus atau lembut”, tuturnya. Umar menambahkan untuk biaya investasi dengan metode ini, ia memerlukan biaya Rp. 4,5 juta yang digunakan untuk pembuatan rak kayu dan terpal untuk kolam penampung air, serta pembuatan media budidaya. Prasarana budidaya ini mampu bertahan selama 2,5 (dua) tahun, dengan penyusutan Rp. 150 ribu per bulan. Sedangkan biaya operasional sebesar Rp. 200 ribu untuk benih dan pakan per dua minggu atau Rp. 400 ribu per bulan.  Dengan modal  Rp. 550 ribu  dalam periode 1 (satu) bulan, Ia dapat memanen 96 liter cacing sutera, jika harganya Rp. 15 ribu per liter maka penghasilan sebesar Rp. 1,4 juta per bulan.  Maka keuntungan per bulan mencapai Rp. 850 ribu dengan nilai R/C ratio (Revenue per Cost ratio) sebesar 2 artinya usaha sangat menguntungkan.  “Semakin banyak nampan yang digunakan semakin banyak cacing sutera yang diproduksi, keuntungannya pun bisa semakin meningkat”, ungkapnya. Budidaya cacing sutera yang dilakukan Umar dengan metode ini tidak membutuhkan lahan yang luas karena mediannya disusun ke atas secara vertikal yang cenderung bisa dilakukan juga dilahan yang sempit seperti perkarangan rumah.   Potensi cacing sutera sebagai pakan alami yang meliputi kandungan nutrisi tinggi, mudah dan murah untuk dibudidayakan di lahan yang berbatas serta masa reproduksi yang terbilang cepat menjadikannya primadona usaha bagi pembudidaya ikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas benih ikan air tawar di Indonesia. Tentang MinapoliMinapoli merupakan marketplace++ akuakultur no. 1 di Indonesia dan juga sebagai platform jaringan informasi dan bisnis perikanan budidaya terintegrasi, sehingga pembudidaya dapat menemukan seluruh kebutuhan budidaya disini. Platform ini hadir untuk berkontribusi dan menjadi salah satu solusi dalam perkembangan industri perikanan budidaya. Bentuk dukungan Minapoli untuk industri akuakultur adalah dengan menghadirkan tiga fitur utama yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku budidaya yaitu Pasarmina, Infomina, dan Eventmina.  ...
Infrastruktur di 3 Kawasan Perikanan Terpadu Ditingkatkan
Program KKP

Infrastruktur di 3 Kawasan Perikanan Terpadu Ditingkatkan

JAKARTA (Bisnis.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dalam Penyediaan Infrastruktur bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Kawasan Produksi Perikanan Budidaya dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.Perjanjian kerjasama tersebut meliputi penyediaan saluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Sabang, Rote Ndao dan Sumba Timur.Dirjen SDA Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengatakan bahwa sebelum adanya PKS ini, kerja sama di antara dua Kementerian itu sebenarnya telah berjalan. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara dua Kementerian yang berupaya mewujudkan percepatan pembangunan dan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan.“Tujuan dari PKS ini adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan nilai tambah budi daya perikanan tambak yang berkelanjutan. Kami berupaya bagaimana sistem tambak perikanan dapat lebih tertata dengan baik,” ujarnya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Senin (15/4/2019).Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah mendukung irigasi tambak dan infrastruktur lainnya di 125 Daerah Irigasi Tambak (DIT) yang tersebar di 70 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 25 DIT akan dibangun di 19 Kabupaten/Kota.Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peran Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA sangatlah besar dalam kerja sama ini. “Melalui kerja sama ini, dilakukan revitalisasi kawasan tambak udang, hasilnya produksi udang mengalami peningkatan,” jelasnya.Ditambahkannya, pada tahun 2010, panen udang sebesar 379.000 ton dan pada tahun 2017 hasilnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni sebanyak 1.150.000 ton.“Hasil produksi udang tergantung dari kualitas sumber daya air. Dengan adanya perbaikan infrastruktur irigasi menjadi lebih bersih maka kualitas air jadi makin bagus. Ditambah adanya instalasi pengolah limbah di mana semua produksi tidak boleh mencemari lingkungan karena memiliki izin AMDAL,” kata Slamet.Peningkatan hasil panen, tentunya berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan para petambak serta penyerapan tenaga kerja.Sinergitas kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dalam perjanjian kerja sama ini yaitu penyampaian baseline data dan informasi terkait rencana kerja tahunan, renstra, serta hasil penetapan lokasi pembangunan serta melakukan sinkronisasi program di kawasan produksi perikanan budidaya dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).Selain itu kerja sama dalam penyusunan detail desain jaringan tambak dan menyusun kebijakan dan strategi serta operasional termasuk tim pelaksana agar tercapai koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur perikanan budidaya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan infrastruktur yang dibangun.Sumber : Bisnis.com   ...
Pasar Ikan Modern Muara Baru, Destinasi Wisata Baru
Program KKP

Pasar Ikan Modern Muara Baru, Destinasi Wisata Baru

Mengusung konsep “one stop shopping”, Pasar Ikan Modern Muara Baru menawarkan terobosan pasar ikan modern yang bersih, nyaman, terjamin, tidak becek dan tidak bau, sekaligus menjadi salah satu tempat tujuan wisata di Kota Jakarta.Bangunan tiga lantai sebesar 2 Ha yang dibangun di atas lahan sekitar 4,15 Ha ini dilengkapi dengan 896 unit lapak untuk menjual ikan segar.Selain lapak ikan segar, PIM Muara Baru juga dilengkapi dengan 155 unit kios maritim, 8 unit food court, 2 unit ice flake machine kapasitas 10 ton, area pemasaran retail, laboratorium, chilling room kapasitas 30 ton, area bongkar muat, pengepakan, depot es dan garam, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sebagai fasilitas penunjang juga dibangun gedung pengelola, perbankan, ruang informasi dan edukasi, ruang pertemuan, gudang, pos jaga, dan masjid.Sumber : KKP ...
KKP Serahkan Bantuan dan Lepasliarkan 15.000 Benih Kakap di Pantai Bentar Kab. Probolinggo
Program KKP

KKP Serahkan Bantuan dan Lepasliarkan 15.000 Benih Kakap di Pantai Bentar Kab. Probolinggo

PROBOLINGGO- Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan perikanan di Kabupaten Probolinggo-Jawa Timur. Komitmen ini dibuktikan dengan pemberian berbagai program dan bantuan langsung bagi pelaku utama perikanan yakni pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan petambak garam. Total dukungan KKP tersebut diperkirakan hingga mencapai lebih kurang Rp. 14,05 milyar masing-masing terdiri dari input produksi, sarana perikanan, fasilitasi pembiayaan, perlindungan pelaku utama melalui asuransi dan sertifikasi hak atas tanah, pengembangan SDM anak pelaku utama perikanan dan bentuk lainnya. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya saat penyerahan bantuan pemerintah di Kabupaten Probolinggo. Kamis (28/2), menyatakan bahwa program dukungan KKP diarahkan agar menyentuh langsung para pelaku utama. Menurutnya ada 2 (dua) fokus utama KKP yakni bagaimana dukungan ini dapat secara langsung meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sehingga pelaku utama mendapatkan nilai tambah keuntungan yang lebih besar dan kapasitas usaha yang lebih kuat."KKP terus mendorong peningkatan kesejahteran pelaku utama perikanan. Jadi, kami akan pastikan bahwa program ini bisa memberikan dampak positif bagi perbaikan struktur ekonomi masyarakat dan tentunya perekonomian daerah", jelas Slamet di depan ratusan masyarakat yang hadir di Pantai Bentar-Probolinggo. Kegiatan penyerahan bantuan pemerintah juga turut dihadiri anggota komisi XI DPR RI, anggota IV BPK RI, Wakil Bupati Probolinggo dan jajaran KKP, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Slamet menambahkan, bahwa berbagai program KKP sepanjang 4 (empat) tahun terkahir mampu memberikan efek positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Indikatornya yakni Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 109,86 di tahun 2017 menjadi 113,28 pada tahun 2018. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) untuk periode yang sama naik dari 99,09 menjadi 100,80. Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) naik dari 123,01 menjadi 126,68 dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) pada periode yang sama naik dari 110,23 menjadi 113,27; Tren pertumbuhan NTN dan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya). Struktur ekonomi tersebut yakni peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat, utamanya teradap akses kebutuhan dasar. Disisi lain capaian NTP tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan saving rate, dan memicu meningkatkan kapasitas usahanya melalui re-investasi. Sedangkan nilai NTUN dan NTUPi yang terus meningkat menunjukkan iklim usaha perikanan semakin baik dan efisien; Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan juga tercatat mengalamai kenaikan. Tahun 2017 rata-rata pendapatan nelayan sebesar Rp. 3,439 juta naik menjadi Rp. 3,636 juta pada tahun 2018 (angka sementara). Demikian pula dengan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp. Rp. 3,298 juta menjadi Rp. 3,385 juta; "Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari berbagai program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung fokus dalam menciptakan efisiensi produksi dan nilai tambah.  Anggota komisi XI, Muhkamad Misbakhun, mengatakan menyambut baik apa yang sudah dilakukan KKP khususnya yang berkaitan dengan program-program pro rakyat, menurutnya sudah saatnya sektor kelautan dan perikanan ini memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. "Saya sangat mengapresiasi upaya upaya Pemerintah. Saya berharap dukungan ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya", tutur Misbakhun. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Probolinggo, Ahmad Timbul Prihanjoko, menyampaikan terima kasih atas berbagai dukungan Pemerintah pusat untuk Kabupaten Probolinggo. Ia berharap dukungan ini akan memberikan efek percepatan terhadap pembangunan di Probolinggo. "Kami atas nama masyarakat Probolinggo mengucapkan terima kasih. Saya berharap kunjungan bapak bapak semua bisa rutin dilakukan, tentunya dengan membawa program program bagi masyarakat", ungkapnya. Sementara itu, anggota IV BPK- RI, Rizal Djalil mengatakan bahwa KKP dan Kementerian Pertanian merupakan ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. "Jadi perlu saya sampaikan bahwa kontek kunjungan saya ke daerah adalah untuk memastikan bantuan program bisa dilaksanakan secara transparan, terukur dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya", Jelas Rizal.  Peduli Lingkungan dan kampanyekan Gemarikan Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya kelestarian stok sumberdaya ikan, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kegiatan pelepasliaran benih ikan kakap putih di pantai Bentar sebanyak 15.000 ekor yang merupakan hasil produksi dari BPBAP Situbondo. Dari sisi lingkungan akan menjaga kestabilan stok, sedang dari aspek ekonomi, diharapkan akan meningkatkan jumlah tangkapan bagi nelayan. "Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, bahwa Indonesia menjadi penyumbang sampah plastic di perairan laut. Ini tentunya harus disikapi secara serius oleh semuanya.Oleh karena itu, saya harus berkali-kali sampaikan agar kita semua senantiasa menjaga kebersihan, terutama berupaya untuk membebaskan perairan laut dari sampah plastic, karena ini menyangkut laut sebagai masa depan bangsa. Laut bersih, sudah barang tentu akan mampu menjamin masa depan kelestarian sumberdaya yang ada bagi kepentingan generasi mendatang", tegas Slamet.   ...
Pabrik Pakan KKP Siap Beroperasi
Program KKP

Pabrik Pakan KKP Siap Beroperasi

PANGANDARAN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium siap beroperasi tahun ini. Pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 m2 dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 - 1,2 ton per jam atau mampu mensuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.Sumber Foto : Humas DJPB KKP Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap. Terkait pengelolaan kedepannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara. Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapam harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Ini penting untuk memastikan harga bisa terjangkau. "Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami khan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama. Jadi kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen", pungkasnya. Ditanya masalah jaminan kualitas dan ketersersediaan bahan baku, dirinya memastikan kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.Sumber Foto : Humas DJPB KKP "Untuk bahan baku saya rasa tidak jadi soal, nanti kita akan coba untuk menata logistiknya agar ketersediaannya terus terjamin, tentunya dengan kualitas baik. Hal penting, kami tidak lagi menggantungkan pada sumber bahan baku impor. Kita akan create bagaimana potensi bahan baku lokal yang ada punya performance yang baik bagi efesiensi pakan. Ini tujuan kami", pungkas Slamet.  Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton. ...
Komoditas Udang Nasional Diprediksi Mampu Dongkrak Ekspor Perikanan Indonesia
Program KKP

Komoditas Udang Nasional Diprediksi Mampu Dongkrak Ekspor Perikanan Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendongkrak peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencapai target ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2018 yang ditetapkan mencapai nilai USD5 miliar. Udang dinilai sebagai salah satu komoditas perikanan paling potensial untuk dikembangkan. Untuk itu, KKP menggelar Marine and Fisheries Business and Investment Forum dengan tema "Mendorong Ekspor Perikanan Indonesia Melalui Peningkatan Investasi Udang Nasional" di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (11/12). Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, terdapat enam komoditi perikanan yang diharapkan mampu memacu nilai ekspor perikanan Indonesia, yaitu udang; tuna; kepiting & rajungan; gurita; dan rumput laut; serta cakalang & tongkol. Namun udang dinilai sebagai pilar utama ekspor produk perikanan Indonesia karena pada periode Januari-Oktober 2018 saja, nilai ekspor udang sudah mencapai USD1,5 miliar. Menurut Rifky, pasar utama udang Indonesia adalah pantai timur Amerika. Sedangkan pantai barat Amerika masih dikuasai pemasok dari India. Begitu pula dengan pasar Eropa yang belum dapat dioptimalkan untuk pemasaran produk perikanan Indonesia. “Amerika marketnya in general, market leadernya adalah india, kita nomor 2. Di Eropa lebih parah lagi, size marketnya kurang lebih sama dengan amerika yaitu 6 koma sekian miliar dollar setahun, tapi Indonesia hanya nomor belasan, tidak masuk 10 besar. Di Eropa, dari market 6 koma sekian miliar dollar itu, kontribusi kita hanya sekitar USD84 juta. Jadi kecil sekali,” papar Rifky mengawali sambutannya pada forum yang dihadiri Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha perikanan, jasa logistik, serta jasa keuangan & asosiasi perikanan/jasa logistik tersebut. Padahal menurut Rifky, secara umum kebutuhan udang dunia masih belum dapat dipenuhi pemasok-pemasok yang ada, sehingga ini merupakan kesempatan Indonesia untuk mengoptimalkan pemasaran hasil penangkapan atau budidaya udang Indonesia. Utamanya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi penangkapan atau budidaya dan pemberdayaan ahli-ahli perikanan Indonesia.“Potensi udang ini masih besar dan ternyata UPI (Unit Pengolahan Ikan) udang itu baru beroperasi di kisaran 60 persen. Dan ketika saya ngobrol dengan eksportir-eksportir udang, mereka (mengaku) kekurangan bahan baku. Artinya yang harus kita dorong adalah sektor hulu, produsen udangnya. Tambaknya ini yang harus kita perbanyak. Jadi kita dorong intensifikasi dan penggunaan teknologi kolam bioflok udang,” lanjut Rifky.Sebenarnya industri pertambakan udang Indonesia pernah berjaya di tahun 1980-an. Namun karena berbagai faktor seperti faktor teknis, finansial, politik, dan sebagainya, banyak industri pertambakan udang kemudian mati. Menurut Rifky, sudah saat mengembalikan kejayaan industri udang di Indonesia dengan pemanfaatan teknologi mulai dari perhitungan tingkat kelangsungan hidup (survival rate/SR), penetasan (hatchery), pembibitan (nursery), hingga pembesaran. Rifky juga mendorong para investor berinvestasi di sektor pembibitan karena dinilai sangat menguntungkan secara ekonomi. Peningkatan nilai udang dari benur hingga menjadi bibit udang yang siap dibesarkan sangatlah besar atau berkali-kali lipat.  “Makanya Kementerian Keluatan dan Perikanan merencanakan program tambahan ekspor USD1 miliar komoditi udang dalam 3 tahun ke depan, di 2021. Dan ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendorong produksi di hulu, mulai dari hatchery, nursery, dan pembesaran,” tuturnya. Adapun di sektor hatchery, Rifky menilai perlu keterlibatan investor-investor yang memiliki pengalaman cukup panjang. Selain investor, perlu pula penataan daerah yang akan difokuskan sebagai sentra pengembangan industri penetasan udang, sehingga terbentuk klasterisasi yang dapat mempermudah jalur logistik penyiapan rantai benih. Kemudian Rifky menambahkan, perlu dilakukan riset mengenai potensi jenis udang yang disukai masing-masing negara, misalnya monodon (udang windu) yang banyak disukai pasar Eropa atau udang jerbung yang banyak diminati negara Asia Timur seperti Jepang. “Masing-masing negara itu beda-beda senangnya. Ada yang senang monodon, ada yang senang vannamei, ada yang seneng merguensis (udang jerbung),” jelasnya. Rifky berpendapat, industri udang Indonesia juga perlu memperbaiki sistem logistik dari hulu ke hilir yang dapat membantu upaya pembebasan atau pengurangan tarif bea masuk produk perikanan Indonesia ke negara tujuan ekspor. Optimalisasi juga dapat dilakukan pada industri pengolahan komoditi perikanan menjadi bahan makanan siap saji sesuai karakteristik millennial generation. Pengembangan ini menurut Rifky tentunya membutuhkan dukungan permodalan dari perbankan. “Kalau kita bisa menambah (nilai ekspor) USD1 miliar dalam 3 tahun ke depan, maka kita bisa membantu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia,” yakin Rifky. Untuk berbagi pengalaman link and match bisnis perikanan, dalam Marine and Fisheries Business and Investment Forum ini juga turut dihadirkan beberapa tokoh yang sukses menggeluti bisnis perikanan. Salah satunya Tigor Cendarma, CEO PT Bogatama Marinusa (Bomar) yang telah 30 tahun menekuni bisnis udang dari hulu ke hilir. Ia sukses mengekspor produknya ke berbagai negara di Asia, Amerika, hingga Eropa. Sumber : KKP   ...
Harkannas Ke-5, Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa
Program KKP

Harkannas Ke-5, Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa

KKPNews, Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.Oleh karena itu, guna mendorong tingkat konsumsi ikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) yang diperingati setiap tanggal 21 November. Peringatan HARKANNAS tersebut kini sudah memasuki tahun kelima, sejak ditetapkan melalui Keppres Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 24 Januari 2014.Tahun ini, peringatan HARKANNAS mengusung tema “Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa pangan dan gizi adalah hal yang saling terkait dan saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu diselesaikan.Adanya kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting, dan lain-lain adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan kecukupan pangan dan gizi. Sehingga ikan sebagai bahan pangan yang mudah diproduksi dalam berbagai skala dan bergizi tinggi diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.Untuk memeriahkan peringatan Harkannas Ke-5, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secara serentak dan bersama-sama mengkonsumsi ikan pada tanggal 21 November 2018, turut menyemarakkan HARKANNAS lingkungan kantor Pemerintah Daerah, dan menyelenggarakan pertemuan Forikan Daerah, workshop, bazar perikanan, lomba masak, festival kuliner ikan, dan lain-lain.Sedangkan di tingkat pusat, dilakukan serangkaian kegiatan sejak tanggal 21 November hingga 8 Desember 2018 meliputi talkshow, kuliner ikan gratis, lomba inovasi menu masakan ikan, bazaar perikanan, hingga pada Puncak Peringatan HARKANNAS ke-5 pada tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta, yang akan diawali dengan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti perwakilan juara dari 34 provinsi.Melimpahnya Indonesia akan berbagai jenis ikan perlu kita syukuri. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi dalam negeri. Ikan sangat sehat dan mengandung banyak protein yang baik bagi tubuh kita. Jangan sampai manfaat ikan hanya dirasakan orang luar yang mengimpor ikan dari Indonesia, namun bangsa sendiri lupa menikmatinya,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Tak berlebihan, komoditas perikanan Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Setidaknya ada 3 komoditas unggulan perikanan Indonesia, yaitu udang, tuna dan patin. Tercatat, nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018, menduduki posisi tertinggi pertama dan kedua dibanding komoditas utama produk perikanan lainnya sebesar USD 1.302,5 juta (37%) dan USD 433,6 juta (12,3%). Terjadi kenaikan nilai dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4% untuk udang dan 21,9% untuk tuna. Sedangkan Patin Indonesia dengan brand “Indonesian Pangasius – The Better Choice”, yang baru saja diluncurkan saat ajang pameran SEAFEX di Dubai pada 30 Oktober 2018, diprediksi dapat memenangkan pasar dunia. Alasannya, patin Indonesia memiliki keunggulan karena dikembangkan dengan probiotik dan dibudidayakan dalam kolam dengan air tanah yang bersih, juga dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan negara lain.Diharapkan, peringatan HARKANNAS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, serta menjadikan ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita 5), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya sektor kelautan dan perikanan (Nawacita 7).Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. (Ade Fitria Nola)Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/harkannas-ke-5-dengan-protein-ikan-kita-membangun-bangsa/ ...
KKP Gaungkan Minapadi ke 5 Benua
Program KKP

KKP Gaungkan Minapadi ke 5 Benua

SUKOHARJO – KKP gaungkan sistem budidaya minapadi ke lima Benua, dalam kegiatan Kunjungan Lapang dari Permanet Representative FAO (delegasi negara-negara anggota FAO) ke lokasi budidaya minapadi di Sukoharjo yang merupakan kegiatan percontohan kerjasama antara KKP dengan FAO (Rabu, 1/11). Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sukoharjo dan Muspida, Direktur Produksi dan Usaha DJPB- KKP, Perwakilan FAO Indonesia, petani dan pembudidaya serta Permanent Representative FAO sebanyak 8 orang yang berasal dari 8 negara (Nigeria, Algeria, Thailand, Norway, Chile, Jordan, United States Mission dan Australia) yang mewakili 5 benua yaitu Afrika, Asia, Eropa, Amerika dan Australia.  “Minapadi dijadikan kegiatan unggulan karena beberapa alasan antaranya dapat dilakukan dengan mudah oleh petani, dapat memberikan tambahan pendapatan petani hingga 40%, kemudian menghasilkan padi organik karena pada saat proses produksi padi tidak mengggunakan pestisida, serta minim dalam penggunaan pupuk. Dari satu hektar minapadi, petani mampu menghasilkan 1 ton ikan, dengan panen padi sebanyak 8 – 10 ton dari semula panen padi sebanyak 6 – 7 ton”, Hal tersebut disampaikan oleh  Umi Windriani, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kegiatan ini sangat membanggakan karena program minapadi yang digarap KKP bersama Badan Pangan Dunia (FAO) di Kabupaten Sukoharjo menjadi percontohan internasional dan telah memposisikan Indonesia sebagai salah satu rujukan FAO di level Asia-Pasifik, dan saat ini sudah dikenalkan ke 5 benua”, jelas Umi.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, potensi lahan yang dapat digunakan untuk budidaya ikan sistem minapadi adalah seluas 4,9 juta hektar, sedangkan lahan yang sudah termanfaatkan hanya sebesar 128 ribu hektar. Ini menjadi potensi yang harus digarap untuk menjadi terobosan baru dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.  “FAO telah mendukung program minapadi di Indonesia sejak tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Sleman Yogyakarta dan lima puluh kota dengan luasan masing-masing 25 hektar dan pada tahun 2018 ini telah berhasil dikembangkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah  seluas 18 hektar”, tambahnya. Umi menyampaikan terima kasih kepada FAO yang telah mendukung kegiatan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di Indonesia sehingga membantu pembudidaya dalam meningkatkan kesejahteraannya. Stephen Rudgard, FAO Representative yang ada di Indonesia mengharapkan agar perwakilan delegasi FAO yang hadir saat ini dapat menyampaikan keberhasilan minapadi Indonesia  keseluruh 193 negara annggota FAO sehingga minapadi dapat digaungkan ke seluruh dunia. Lebih lanjut FAO mengapresiasi pengembangan minapadi di Sukoharjo. “Meskipun baru pertama kali dilakukan namun minapadi mampu memberikan hasil  yang menggembirakan. Selain itu, minapadi ini juga melibatkan peranan wanita dalam kegiatannya, sehingga ikut mendukung kegiatan gender” lanjut Stephen.  Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya,  dalam sambutannya menyampaikan sangat mendukung kegiatan minapadi yang ada di Sukoharjo dan berkomitmen untuk mengalokasikan kegiatan yang sama di tahun mendatang serta mengharapkan kerjasama yang telah ada ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Lebih lanjut, Wardoyo menyampaikan bahwa sistem minapadi di Sukoharjo ini unik, menggunakan sistem salibu. Dalam sistem salibu ini sisa rumpun padi yang ditanam pada minapadi sebelumnya dapat tumbuh kembali pada fase minapadi berikutnya, sehingga menghemat biaya tanam, dan memberikan hasil yang tidak kalah dengan fase pertama.  Yaya Adisa Olaniran, Minister/Permanent Represetative of Nigeria to UN Rome, sangat tertarik dengan bagaimana petani mendapatkan serta manajemen dari benih ikan dan padi serta pakan, dimana benih ikan berasal dari Balai Benih yang dibina oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, serta pakan yang ada menggunakan pakan mandiri dari Balai Besar Budidaya Ikan Payau Jepara.  Menurut Sahir, Ketua Kelompok Tani Geneng Sari II, salah satu kelompok penerima bantuan program minapadi menyebutkan dengan sistem minapadi memberikan beberapa keuntungan, antaranya penyiangan rumput berkurang, penggunaan pupuk menurun 50%, biaya pestisida tidak ada, panen ikan dapat 2 ton/ha dan panen padi meningkat dari 6,6 ton menjadi 9 ton/ha.  Untuk diketahui bersama bahwa KKP menjadikan kegiatan minapadi ini sebagai salah satu komitmen dalam kegiatan Our Ocean Conference (OOC) di Bali yang 2 hari lalu dibuka oleh Presiden, dimana kegiatan minapadi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sustainable Blue Economy sebagai mitigasi terhadap perubahan iklim. “Tercatat sejak tahun 2016 – 2018, KKP telah mengembangkan percontohan minapadi seluas 580 Ha yang tersebar di 26 kabupaten”. Dan untuk tahun 2019, kami merencanakan  akan mengembangkan lagi sebanyak 400 Ha”, terang Slamet Soebjakto, Dirjen Perikanan Budidaya, KKP dalam keterangan tertulisnya (1/11).  “Minapadi bahkan dapat menekan terjadinya alih fungsi lahan dan urbanisasi karena mampu menyerap tenaga kerja, menambah lahan produksi ikan sehingga mendukung capaian target produksi ikan nasional, selain itu meningkatnya produksi akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung kedaulatan pangan serta ramah lingkungan”, tambah Slamet optimis.   Kunjungan permanent representative ini juga merupakan rangkaian acara yang dimulai dari working luncheon and round table discussion yang sehari sebelumnya dilaksanakan di kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri, dengan salah satu nara sumber Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan  Bidang Kemasyarakatan dan Antar Lembaga. ...
KKP Dorong Pengembangan Akuakultur Berbasis Digital
Program KKP

KKP Dorong Pengembangan Akuakultur Berbasis Digital

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan  inovasi sistem informasi berbasis digital guna menjamin konektivitas rantai sistem bisnis akuakultur.   Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengapresiasi  banyaknya start up yang melakukan berbagai inovasi digital di bidang akuakultur. Hal tersebut disampaikan Slamet saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam acara seminar DIGIFISH 2018 "Connecting Aquaculture Through Digital Innovation" di Menara Multimedia Telkom, Jakarta (7/5).   Slamet menyampaikan bahwa digitalisasi sistem informasi akuakultur memiliki arti penting dalam mendorong terjadinya transformasi sistem bisnis akuakultur yang lebih efisien. Menurutnya,  ada 4 (empat) faktor yang menjadi isu transformasi yaitu: (1) mendorong peningkatan efesiensi dan daya saing bisnis akuakultur dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan; (2) optimalisasi pemanfaatan potensi lahan budidaya berbasis daya dukung lingkungan; (3) membangun rantai sistem produksi akuakultur dari hulu ke hilir secara menyeluruh; serta (4) integrasi kegiatan dan anggaran antara stakeholder terkait.   Untuk itu, Slamet menambahkan bahwa transformasi industrialisasi akuakultur yang modern harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu (1) harus berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) secara efisien, penciptaan nilai tambah dan produktivitas secara optimum; (2) mendorong keterampilan tenaga kerja melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) terlatih; dan (3) pembukaan akses pasar yang luas (hyperkoneksi), daya saing tinggi, dan efisiensi manajemen.   Ia menambahkan bahwa digitalisasi juga merupakan bagian upaya KKP dalam memodernisasi sistem informasi kagiatan akuakultur guna ebih meningkatkan kualitas, ketepatan dan efisiensi waktu dalam setiap rantai bisnis.   "Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien diantara stakeholders. Dalam hal akses pasar, sistem ini akan mampu menjamin efesiensi rantai pasar, untuk kegiatan on farm akan lebih efisien waktu, tenaga dan proses”, jelas Slamet.   Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, koordinator Manajemen Program Digital Amoeba Telkom, Fauzan Feisal menyampaikan bahwa Telkom Indonesia sangat mendukung digitalisasi sektor-sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya dimulai dari sektor agribisnis. Melalui program Digital Amoeba (sebagai pengelola inovasi dari karyawan), Telkom memulai pembangunan jaringan kerja digitalisasi dengan industri perikanan budidaya, karena kunci sukses digital adalah people, inovasi dan sharing-economy.   Salah satu inovasi digital akuakultur hasil kreasi anak muda yaitu Minapoli, yang mengambil peran sebagai hub jaringan informasi dan bisnis perikanan. Sebagaimana disampaikan oleh CEOnya, Rully Setya Purnama, penyelenggaraan event Digifish 2018 dengan tema Connecting Aquaculture through Digital Innovation ini salah satunya untuk memperluas dan memperkuat jaringan perikanan agar tercipta sinergi yang lebih erat dan lebih baik bagi perkembangan industri perikanan ke arah yang lebih positif.   Pada acara yang sama juga ditampilkan berbagai inovasi digital yang mulai berkembang di bidang akuakultur diantaranya E-fishery, Iwa-Ke, fisHby, Jala, InFishta dan Growpal.  E-fishery adalah teknologi pintar sebagai solusi pemberian pakan yang mudah dan efisien untu mengintegrasikan untuk pemberian pakan dengan metode continuous feeding untuk memenuhi pola makan udang yang terus menerus. Kemudian, Iwa-Ke merupakan start up yang bergerak dalam bidang distribusi beragam ikan seperti ikan nila merah, patin dan gurami melalui sarana informasi digital untuk pemasaran antaranya Go-Jek, Iwa-Ke Depot serta telah memiliki mitra pembudidaya lebih dari 60 Ha dan jaringan pembudidaya diberbagai provinsi.   FisHby merupakan start up digital akuakultur untuk menggalang dana yang dibutuhkan oleh pembudidaya kemudian menyalurkannya sesuai dengan perjanjian di awal. Berbeda dengan fisHby, Jala merupakan solusi bertambak udang yang menawarkan sistem manajemen terkini, dengan berbasis data, untuk membantu petambak untuk membuat keputusan manajemen yang tepat berdasarkan informasi aktual yang terjadi di tambak.    Dalam hal investasi akuakultur, start up berbasis digital seperti InFishta membantu pencarian modal invertasi perikanan yang dapat berdampak sosial sehingga membantu pembudidaya ikan untuk mendapatkan sumber modal, sekaligus mendapatkan keuntungan. Kemudian, Growpal memberikan peluang untuk membuat perubahan secara sosial melalui penanaman investasi dengan keuntungan yang menjanjikan di sektor perikanan dan kelautan.   Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu pertama, sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budidaya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM). Kedua, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budidaya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budidaya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.Sumber : http://kkp.go.id/djpb/artikel/3929-kkp-dorong-pengembangan-akuakultur-berbasis-digital   ...
KKP Percepat Sertifikasi Unit Usaha Pembudidayaan Ikan
Program KKP

KKP Percepat Sertifikasi Unit Usaha Pembudidayaan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan percepatan sertifikasi bagi unit usaha pembudidayaan ikan khususnya komoditas untuk orientasi ekspor. Percepatan dilakukan dengan cara menjemput bola kepada unit-unit usaha yang siap disertifikasi, dan melimpahkan kewenangan sertifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia.Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan, hal tersebut menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha terhadap keberterimaan produk perikanan di pasar global, khususnya di USA dan Uni Eropa. Walaupun faktanya, saat ini tidak ada informasi  komplain terkait mutu di negara-negara tujuan ekspor khususnya bagi produk udang yang mayoritas telah bersertifikat CBIB. Ini dapat terlihat dari kinerja ekspor udang yang cenderung positif dari tahun ke tahun.Sumber Foto : Humas KKP“Tahun ini KKP siapkan anggaran senilai Rp3,1 miliar untuk kepentingan sertifikasi yakni untuk sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Anggaran ini kita lebih banyak alokasikan melalui dekonsentrasi, sehingga seluruh provinsi dapat melakukan proses sertifikasi sekaligus surveillance ke unit-unit usaha budidaya,” terang Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/2).Slamet menambahkan, auditor CBIB mencapai lebih kurang 1000 orang dan tersebar di daerah. Menurutnya, sebelumnya proses penilaian sertifikasi dilakukan oleh tim auditor pusat sehingga butuh waktu dan anggaran yang tidak sedikit. “Akhir tahun lalu kita sudah lakukan review terhadap auditor CBIB tersebut,” tambahnya.Slamet juga menjelaskan, KKP telah melakukan harmonisasi kaidah CBIB dengan standar Internasional (Global GAP) yang isinya lebih komprehensif sesuai permintaan pasar perikanan global. Di mana di dalamnya bukan hanya aspek mutu, food safety, dan social responsibility, namun aspek sustainability juga jadi perhatian yang menyangkut preferensi masyarakat global saat ini.“Nantinya kami tengah berencana menyatukan seluruh sertifikasi yakni CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIKB ke dalam satu dokumen sertifikasi yakni Indonesian Good Aquaculture Practice (IndoGap). Ini untuk menjamin agar proses sistem jaminan mutu dan keamanan pangan lebih terintegrasi,” imbuhnya.Terkait dengan rencana pembentukan struktur baru yang independen, Slamet menjelaskan, saat ini dalam tahap penyiapan payung hukum yang relevan. Rancangan terkait mekanisme dan lainnya, KKP telah menggandeng BSN dan stakeholders terkait untuk membahasnya.“Jadi semua membutuhkan proses. Intinya kita perlu aturan hukum yang jelas. Aturan hukum tersebut tidak boleh lepas tanpa ada aturan hukum di atasnya, sehingga proses sertifikasi nantinya diakui secara legal formal,” jelasnya.Untuk menjamin konsistensi penerapan CBIB pada pembudidaya kecil, pemerintah juga akan melakukan kontrol melalui inspeksi secara berkala dalam rangka membina dan menumbuhkan tanggung jawab pembudidaya. Inspeksi bisa melibatkan pengawas perikanan yang sudah ada.Di sisi lain, KKP juga melakukan perbaikan sistem kodefikasi bagi pembudidaya udang di seluruh Indonesia untuk memudahkan ketelusuran.Ke depan, kesempatan pihak Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk terlibat dalam proses sertifikasi sangat terbuka. Hal ini penting sehingga ada feedback positif antara konsumen (UPI) dengan pembudidaya.Sebelumnya KKP tengah mulai jajaki mekanisme tersebut dengan perusahaan retail besar dunia yakni Walmart melalui Hatfield. Nantinya Pemerintah siapkan standar IndoGap, sementara UPI punya peran dalam proses sertifikasi. Untuk auditor tetap melibatkan tim yang sudah ada saat ini.“Mudah-mudahan semua pihak bisa terima konsep ini, sehingga sertifikasi memiliki daya kontrol yang kuat. Namun, semuanya butuh proses karena perlu menyiapkan perangkat yang jelas,” tambah Slamet.Slamet juga meminta UPI memberikan insentif khusus bagi pembudidaya yang konsisten menerapkan CBIB. Ini penting sehingga pembudidaya mendapatkan nilai tambah atas hasil produksi yang tersertifikasi.“UPI juga mestinya memberikan reward khusus seperti pembelian produk yang tersertifikasi CBIB dengan selisih harga lebih tinggi dibanding yang tidak tersertifikasi. Ini untuk memicu tanggung jawab pembudidaya supaya konsisten menerapkan CBIB,” pungkas Slamet.Sebagaimana diketahui, pasar ekspor udang tidak hanya terbatas ke USA dan Uni Eropa. Pemerintah tengah menjajaki ekspansi pasar ekspor, misalnya ke Timur Tengah, Tiongkok, Rusia, dan negara lainnya.Sementara itu, hingga tahun 2017, unit usaha budidaya  yang tersertifikasi mencapai 8.792 unit. Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-percepat-sertifikasi-unit-usaha-pembudidayaan-ikan/   ...
KKP – FAO Lakukan Training Percepat Perluasan Area Minapadi
Program KKP

KKP – FAO Lakukan Training Percepat Perluasan Area Minapadi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO) menyelenggarakan pelatihan teknik budidaya minapadi kepada sedikitnya 50 orang petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (6/3). Dalam kesempatan tersebut juga diberikan dukungan berupa benih ikan sebanyak 10.000 ekor per hektar.Sebagaimana diketahui, Indonesia telah ditetapkan FAO sebagai acuan model pengembangan minapadi di dunia khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Ini merujuk pada keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan sistem ini di berbagai daerah.KKP-FAO telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerjasama yang telah terjalin di tahun 2015-2016 yakni National Training on Promote Scaling-up of Innovative Rice-Fish Farming and Climate Resilient Tilapia Pond Culture Practice for Blue Growth in Asia.“Scaling-up minapadi, kali ini memilih Kabupaten Sukoharjo dengan luas area sekitar 25 hektar. Sukoharjo merupakan salah satu sentra padi di Jawa Tengah dengan luas area sawah mencapai 20.518 ha. Oleh karenanya, kegiatan ini diharapkan akan tingkatkan produktivitas padi dan ikan, utamanya dapat memberikan nilai tambah pendapatan bagi petani,” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Tri Haryanto saat membuka training di Sukoharjo.Tri mengingatkan, tantangan masyarakat global ke depan yakni bagaimana mencukupi kebutuhan pangan ditengah ledakan jumlah penduduk dan perubahan iklim dan lingkungan. Menurutnya, ini perlu diantisipasi salah satunya dengan mendorong inovasi intensifikasi budidaya tepat guna yang berwawasan lingkungan. Minapadi menjadi pilihan paling tepat karena terbukti mampu tingkatkan produktivitas.“Indonesia memiliki potensi lahan minapadi seluas 4,9 juta ha. Saat ini yang termanfaatkan baru 129.000 ha. Ini yang perlu kita prioritaskan ke depan untuk topang ketahanan pangan nasional,” imbuhnya.Penerapan sistem minapadi di berbagai daerah secara langsung turut memberikan kontribusi terhadap pasokan beras berkualitas dan suplai ikan di kalangan masyarakat.Ketua Kelompok Pokdakan Subur Jaya, Soleh, mengungkapkan bahwa dengan menerapkan sistem minapadi, dirinya mendapatkan 3 (tiga) keuntungan, yakni produktivitas padi naik hingga 30 persen dari awal 5 ton per ha menjadi 6,5 ton; produksi ikan nila juga naik; dan juga peningkatan pendapatan petani juga hingga 2 kali lipat.“Yang paling menarik yaitu beras dari produk ini sangat bagus dan di pasar jadi kualitas beras organik premium. Hama padi pun tidak ada. Saat ini kami akan terus kembangkan area yang ada dari semula sekitar 20 hektar,” tutur Soleh saat ditemui di lokasi minapadi Desa Cikurutug, Sukabumi, beberapa waktu lalu.Sementara itu, KKP hingga tahun 2017 telah memberikan dukungan untuk pengembangan minapadi di berbagai daerah seluas 295 ha. Tahun 2018 akan dikembangkan pada lahan seluas 250 ha di seluruh Indonesia. Dukungan ini akan menjadi model dan diharapkan dapat diadopsi masyarakat secara masal diberbagai daerah potensial. (Humas DJPB)Sumber : http://news.kkp.go.id/index.php/kkp-fao-lakukan-training-percepat-perluasan-area-minapadi-di-indonesia/    ...